PT Pulomas Minta Diturunkan Pajak

  • Whatsapp

GMPK Curigai Perizinan
Effendi: Ada Orang Kuat

SUNGAILIAT – Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bangka Belitung, Effendi Harun, turut mengomentari perihal keberadaan PT Pulomas Sentosa terhadap daerah. Menurutnya penurunan pajak yang diberikan ke perusahaan tersebut tidak tepat.
Perda Kabupaten Bangka untuk pasir galian golongan C sebesar Rp11 ribu, namun PT Pulomas mendapatkan keringanan yakni hanya membayar Rp 3.500 per ton.
Hebatnya, angka itu bagi PT Pulomas masih terasa besar sehingga meminta penurunan kembali menjadi Rp 3 ribu per ton.
“Penurunan pajak kemarin saja ada yang salah karena sempat di SP 3, sekarang minta diturunkan lagi jadi tiga ribu per ton, ini menunjukan sikap tidak profesional dari PT Pulomas,” ungkapnya, Sabtu (24/8/2019).
Menurutnya banyak yang belum mengetahui status hukum PT Pulomas terutama bagi masyarakat pesisir baik terkait izin angkut, titik koordinat kerjanya, serta dibawa dan dijual kemana hasil galiannya.
“Kita sangat prihatin sekali, jadi saya ingin mengajak masyarakat untuk peduli dan cari tahu sama-sama perusahaan itu bergerak dibidang apa dan kita awasi bersama. Jangan sampai ada kepentingan dari oknum-oknum tertentu saja,” tambahnya.
Effendi juga mengatakan jika sampai pemerintah tetap melakukan penurunan dan mengikuti kemauan PT Pulomas berarti tidak mengedepankan kepentingan rakyat.
“Pimpinan daerah harus tegas mengambil sikapnya, jangan sampai menciderai amanah dari rakyat hanya demi kepentingan oknum-oknum tertentu. Pimpinan kita sekarang untungnya belum masuk kedalam lingkaran pemerintah yang dulu,” ungkapnya.
Pemkab Bangka harusnya berusaha untuk menaikan PAD (pendapatan asli daerah) bukan justru membuat keputusan yang dapat menurunkan pendapatan terlebih lagi apa yang dilakukan oleh PT Pulomas tidak berdasarkan kepentingan masyarakat.
“Kita seharusnya malu dengan tetangga (kabupaten lain) yang sudah mendapatkan PADnya diatas satu triliun dan kita masih gini-gini aja tidak naik-naik, mau jadi apa daerah ini. Kita harap bupati jangan mau diintervensi oleh oknum siapa pun. Kita tau Pulomas ini bisa bertahan karena mampu berkordinasi dengan lembaga dan oknum-oknum,” terang Effendi.
Ia berharap Bupati Bangka dan para anggota dewan dapat menunjukan sikapnya dengan tegas serta mengembalikan retribusi pulomas sesuai dengan perda.
“Jangan makan dari keringat rakyat, jangan makan dari hasil membohongi rakyat. Ketika PT Pulomas meminta untuk turunkan retribusinya, ini menjadi tolak ukur audit inspektorat bahwa perusahaan itu tidak profesional,” ungkapnya.
Effendi sendiri meragukan legalitas dari PT Pulomas karena ia sendiri tidak dapat menemukan dokumen terkait perusahaan tersebut.
“Saya selaku ketua GMPK sudah ke ESDM, provinsi, Pemda Bangka, sampai hari ini tidak ada yang bisa menjelaskan terkait perusahaan itu, jawabannya sangat abu-abu termasuk PT Timah. Kenapa masih bisa bertahan, pasti ada orang-orang kuat didalamnya,” tutup Effendi. (mla/6)

Related posts