PT Koba Tin Terkesan Tertutup

  • Whatsapp

Soal Program Pasca Tambang
Masa Waktu Program Berakhir 2018
Syahrial: Seharusnya Koba Tin Bersikap Terbuka

KOBA – Sejak tidak diperpanjangnya lagi Kontrak Karya (KK) perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni PT Koba Tin pada 2013 silam, sejumlah program kerja perusahaan itu pun mulai terhenti.
Namun sayangnya, terhadap pelaksanaan program pascatambangnya, perusahaan ini terkesan tertutup. Padahal, publik wajib mengetahui program apa saja yang akan dan sedang dilakukan Koba Tin, sementara masa waktu pelaksanaan pascatambangnya akan berakhir tahun 2018.
Hal ini dibenarkan oleh Staf Khusus Bidang Pertambangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Syahrial. Menurutnya, pihak PT Koba Tin seakan tertutup akan program pascatambang yang harusnya diketahui publik.
“Seharusnya pihak Koba Tin bersikap lebih terbuka terkait program pasca tambang yang sudah dilaksanakan. Namun nyatanya, kita semua tidak mengetahui apa yang mereka laksanakan,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.
Ia mengatakan, program pasca tambang seharusnya sudah berjalan sejak tahun 2013 bersamaan dengan berakhirnya KK, dan secepatnya diselesaikan hingga kontrak program pasca tambang berakhir.
Tapi yang terjadi, program pascatambang yang telah berjalan pun hasilnya tidak signifikan. Termasuk kebijakan perusahaan terhadap hak-hak karyawan dan mitra kerja yang hingga kini belum dibayar.
“Sekarang aset milik Koba Tin itu sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, sedangkan aset yang tidak bergerak rencananya akan dilimpahkan ke Pemkab Bateng,” ungkapnya.
Syahrial menjelaskan, untuk aset yang diambil alih pemerintah pusat sudah terlaksana. Tetapi utang piutang mantan karyawan dan mitra kerja perusahaan itu belum juga dibayar.
“Ini menjadi problem bagi pihak Koba Tin, sementara aset yang ada sebagai jaminan pembayaran tidak jelas berapa jumlahnya. Kami sempat mendengar Koba Tin beberapa waktu lalu bisa saja melakukan penjualan asetnya asalkan memiliki Legal Opinion (LO-red) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi kenyataannya ketetapan dari pihak ESDM memberikan kewenangan batas penjualan aset terakhir tanggal 21 November 2016,” tuturnya.
Ia menambahkan, sepekan yang lalu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dipimpin oleh Bupati Erzaldi Rosman sudah bertemu langsung dengan Kementerian ESDM untuk memastikan terkait aset-aset yang ada. Namun pihak ESDM menyatakan batas akhir penjualan aset tersebut sudah habis, terkecuali dengan pertimbangan keluarnya LO dari Kejaksaan Agung.
“Sudah kami sampaikan semuanya ke kementerian bersama Pak Bupati pada 1 Maret 2017, namun seperti kata mereka tadi bahwa batas akhir penjualan aset sudah selesai,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Algafry Rahman ST menyatakan pihaknya tidak tahu persis kondisi sekarang terkait aset-aset Koba Tin. Sebab, kewenangan bidang pertambangan sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan pihaknya berharap segala persoalan Koba Tin segera diselesaikan.
“Kondisi sekarang tidak tahu persis karena sudah kewenangan provinsi, namun kami terus berharap segala masalah segera tuntas. Kalau bicara masalah pengontrolan aset dari dulu selalu kita pantau dan sampai wilayah Bemban,” tukasnya. (ran/1)

Related posts