PT Elnusa Klarifikasi, Hanya Perpanjangan Tangan Pertamina

  • Whatsapp

Perizinan TBBM Tanjungpandan Nama Pertamina

TANJUNGPANDAN – Anak usaha PT Pertamina yakni PT Elnusa Petrofin memberikan klarifikasinya terkait dengan perizinan operasional Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjungpandan, yang telah diresmikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Jasagung Heryadi, Selasa (13/8/2019) lalu.

Ternyata, terkait perizinan operasianal TBBM Tanjungpandan itu seluruhnya diatasnamakan PT Pertamina (Persero). PT Elnusa Petrofin dalam hal ini, hanya merupakan supporting pertamina. Hal tersebut seperti dikatakan Corporate Communication Head PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo dalam surat klarifikasi pemberitaan yang diterima Rakyat Pos, Kamis (15/8/2019).

Dalam surat tersebut, ada empat poin yang disampaikan oleh Putiarsa. Pertama yaitu melalui surat perintah yang dikeluarkan Pertamina, PT Elnusa Petrofin ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) untuk membantu dalam operasional Terminal BBM Tanjungpandan. Poin kedua, PT Pertamina menempati pucuk pimpinan di TBBM Tanjungpandan dan berkuasa penuh atas operasional TBBM itu. “Sehingga PT Elnusa Petrofin hanya sebagai perpanjangan tangan atau supporting Pertamina,” kata Putiarsa.

Poin ketiga, berdasarkan hal tersebut, berbagai perizinan untuk pengoperasian TBBM Tanjungpandan diatasnamakan PT Pertamina. Sehingga PT Elnusa Petrofin tak perlu lagi mengajukan perizinan. “Perizinan-perizinan seperti Izin Lingkungan, Izin Penyimpanan di TBBM Tanjungpandan adalah atas nama PT Pertamina,” tambah Putiarsa.

Terakhir, PT Elnusa Petrofin sangat menjunjung tinggi asas profesionalitas, kejujuran serta kepatuhan atas seluruh aturan perundangan yang berlaku dan dalam setiap aktivitasnya selalu menjunjung tata kelola perusahaan yang baik.

“Kami PT Elnusa Petrofin sudah beroperasi dari tahun 2006. Wilayah operasional kami seluruh Indonesia. Kami sangat mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang diperlukan. Dan kami tidak mungkin memulai operasi sebelum semua proper,” jelas Putiarsa.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Belitung, Andres mengatakan akan menindak lanjuti informasi yang beredar. Menurutnya, pengangkutan BBM dari Terminal BBM Tanjungpandan saat ini ada kejanggalan dalam penggunaan kendaraan.

Dia melihat, kendaraan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak tidak sesuai dengan kapasitas jalan yang ada di Kabupaten Belitung.

“Baiknya sebelum beroperasi perusahaan harus mengurus izinnya. Agar tidak terjadi ketidaksingkronan antara perusahaan dengan daerah. Karena soal daya angkut mobil tangki yang disinyalir mencapai 23 ton bisa merusak jalan-jalan di daerah yang karena tidak sesuai dengan beban yang dilewati,” kata Andres anggota Komisi II DPRD ini.

Dia mempertanyakan dampak yang akan ditimbulkan akibat dari pendistribusian bahan bakar minyak ini. Jika nanti regulasi terkait dengan perizinan ini tidak jelas.

“Nanti jika terjadi kerusakan terhadap jalan, siapa yang mau bertanggung jawab? Terlebih dari itu bisa berakibat tersangkut masalah hukum terhadap perusahan dan pengusaha SPBU karena tidak sesuai tentang izin angkut dan izin timbun,” jelasnya.

“Sudah banyak terjadi jalan-jalan di kabupaten rusak parah akibat dilewati kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan menyebabkan jalan tersebut rusak parah,” tambahnya.

Untuk diketahui, klarifikasi yang disampaikan PT Elnusa Petrofin itu terkait pemberitaan media ini edisi kemarin, Kamis (15/8/2019) dengan judul “Beroperasi di Belitung, PT Elnusa tak Berizin”. Anak perusahaan BUMN ini mengambil alih operasional TBBM setelah berakhirnya kontrak antara Join Bersama (Jober) Pertamina dengan PT Astika Murni Utama.

Dugaan perusahaan itu tidak memiliki perizinan, terbukti dari tidak terdaftarnya PT Elnusa di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Provinsi Bangka Belitung ataupun pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Terungkapnya persoalan pengalihan operasional TBBM tanpa perizinan ini bermula ketika sumber Rakyat Pos yang enggan disebutkan namanya menduga, PT Elnusa diketahui baru akan mengurusi dokumen sehingga tidak memiliki semua perizinan. Diantaranya, tidak memiliki perizinan penimbunan BBM, izin pengangkutan BBM dan perubahan Jetty serta yang lain sebagainya.

“Itu PT belum terdaftar dan belum punya izin lingkungan, izin penimbunan BBM dan belum ada permohonan penyesuaian tata ruang jetty dengan rencana tata ruang laut dan perikanan dan pulau, pemukiman dan izin Dishub untuk angkutan di atas 10 ton. Mobil mereka 23 ton tidak sesuai dengan kapasitas jalan di Belitung,” kata sumber itu.

Disampaikan olehnya, dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), seharusnya perusahaan yang telah mengambil alih Join Bersama (Jober) atau TBBM ini terdaftar dan memiliki perizinan dari dinas terkait.

“Silahkan kalian cek ke PTSP, PT Elnusa Petrofin cek ada tidak datanya di sana. Terus, mobil itu tidak dapat izin ke jalan raya, mobil yang besar-besar itu, silahkan dicek,” ujarnya lagi.

Hal ini senada dengan penelusuran wartawan, saat dilakukan konfirmasi ke pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Babel ataupun Kabupaten Belitung. Kedua instansi itu menyatakan bahwa benar perusahaan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Provinsi Bangka Belitung juga Kabupaten Belitung.

“Kami juga bingung, PT Elnusa Petrofin tidak bisa dan tidak ada di PTSP kami. Mereka tidak memiliki NIB untuk berusaha di wilayah Babel tidak seperti di wilayah-wilayah lainnya. Untuk wilayah lainnya bisa kita lihat dan diakses,” kata Rudi yang merupakan petugas di PTSP Provinsi Babel.

Menanggapi dugaan beroperasionalnya perusahaan tanpa izin ini, Rahmat Hidayat selaku Corporate Communication PT Elnusa Petrofin ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya hanya selaku perusahaan support PT Pertamina. Sehingga terkait dengan perizinan pengoperasian TBBM Tanjungpandan, cuma membantu Pertamina.

“Karena ini Terminal BBM Pertamina, tanah atas nama Pertamina, kita hanya support Pertamina sehingga ijin-ijin atas nama Pertamina dan pucuk kepemimpinan operasi di TBBM Tanjungpandan tetap Pertamina, bukan Elnusa Petrofin,” kata Rahmat Hidayat, Selasa (13/8/19).

Namun demikian dia mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan perizinan pengoperasian TBBM Tanjungpandan saat ini. Dikarenakan dirinya mesti melakukan konfirmasi lagi terhadap petugas bagian perizinan Pertamina yang ada di pusat.

“Yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, hanya itu. Karena perizinankan dari Pertamina, jadi pertanyaan mengenai apa yang dipegang saat ini itu di Jakarta,” ungkapnya. (dod/1)

Related posts