Proyek Pelabuhan Penyeberangan Tabrak Aturan

  • Whatsapp
Inilah proyek pembangunan Pelabuhan Penyeberangan TJG Nyato Tahap II sebesar Rp26,9 miliar di Desa Petaling, Selat Nasik, Kabupaten Belitung yang diduga melanggar UU 32 tahun 2009. Proyek dengan pekerjaan penimbunan ini, mengambil pasir laut untuk timbunan. (Foto: Bastiar Riyanto)

Diduga Melanggar UU 32 Tahun 2009
Pasir Laut Disedot tanpa Izin untuk Timbunan

SELAT NASIK- Pengerjaan proyek Pelabuhan Penyeberangan TJG Nyato Tahap II yang menggunakan dana APBN sebesar Rp26.967.000.000,- di Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diduga melanggar Pasal 98 dan Pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasalnya, proyek yang dikerjakan oleh PT. Lambung Karang Sakti untuk pekerjaan penimbunan dermaga itu, mengambil pasir laut untuk timbunan. Penyedotan pasir laut ini berlangsung hingga belasan hari dengan sistem tambang semprot. Tentu saja tindakan pekerjaan seperti menuai sorotan banyak pihak, terlebih perusahaan kontraktor pelaksana proyek diduga tidak mengantongi perizinan di bidang Lingkungan Hidup.

Meskipun dengan dalih pendalaman alur proyek tersebut dalam pengawalan dan pendampingan tim T4D Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Penyedotan pasir laut untuk timbunan dinilai tidak benar. Apalagi izin penyedotan tersebut, termasuk Izin Lungkungan dalam pengerjaan proyek itu tidak dimiliki pelaksana proyek. “Kalau izin tidak ada,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wiratno mengakui, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat
WA kepada wartawan, Selasa (08/10/2019).

Tapi, kata Wiratno, sebelum pelaksanaan proyek sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama stakeholder setempat. “Sosalisasi itu dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan hidup, Camat dan Kades,” jelas Wiratno.

Lantas, sosialisasi itu dibenarkan oleh Kepala Desa Petaling Asnawi. “Sudah sosialisasi,” ujar Asnawi kepada Rakyat Pos. Wiratno mengaku pihaknya sudah memerintahkan kepada penyedia jasa untuk mematuhi peraturan. “Terkait perizinan dan aturan sudah seharusnya dipatuhi dan kepada penyedia saya perintahkan untuk mematuhinya,” sebut Wiratno.

Dari pantauan wartawan harian ini kemarin, pekerjaan tahap II yang dimiliki oleh Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan nomor kontrak 026/KONTRAK-NYATO/BPTD-VII/2019, tanggal 29 Mei 2019 itu, sudah pada tahap susunan batu dikiri kanan dermaga tanpa campuran semen dan pemasangan tiang dermaga. Terlihat kegiatan itu dikerjakan oleh tenaga kerja lokal yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang.

Di lapangan tidak terlihat perwakilan dari perusahaan ataupun dari Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung yang mengawasi pekerjaan. Namun, proyek puluhan miliar yang sudah memasuki tahap II ini terancam mubazir. Selain karena alur lautnya yang dangkal, dermaga ini berdampingan dengan dermaga penyeberangan lainnya yang masih layak fungsi. Padahal, sebelum dilaksanakan pekerjaan sudah dilakukan survey.

“Survey sudah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai sehingga diperlukan pendalaman alur di depan coshway untuk kegiatan pemancangan. Setelah pemancangan selesai tidak dilakukan lagi kegiatan penyedotan pasir,” tandas Wiratno.

PPK ini menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang ikut mengawasi pekerjaan di daerah. “Jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan silakan kami dikoreksi dan sampaikan secata tertulis kepada kami,” pungkasnya. (yan/1)

Related posts