by

Protelindo Harus Taati Aturan!

-NEWS-759 views

Dewan Sesalkan Perusahaan tak Sosialisasi
Marsidi: Jangan Keluarkan Izinnya

PANGKALPINANG – Sorotan terhadap pembangunan tower diduga illegal milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di kawasan Balai Benih Ikan (BBI) Parit 8 Toboali Bangka Selatan (Basel), kembali menuai kritikan dan kecaman.
Kali ini giliran Anggota DPRD Provinsi Dapil Bangka Selatan, Marsidi, angkat bicara. Marsidi ketika dikonfirmasi Rakyat Pos, Jumat (8/6/2018) menyampaikan seyogianya sebelum dibangunnya tower, perusahaan dapat mentaati aturan yang ada.
“Perusahaan jika belum keluar izinnya, bersabar. Tapi kalau sudah ada izinnya silahkanlah,” kata Marsidi.
“Aturan harus diatati. Kalau proses izinnya terlalu lambat, itu juga dipertanyakan, sementara perizinnan itu kan harus cepat. Tapi, kalau perizinan tidak sesuai dengan aturan, jangan sampai dikeluarkan izinnya,” imbuhnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Bangka Selatan itu pun menyayangkan, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan terlebih dahulu, sebelum membangun tower.
“Perusahaan itu juga membangunnya butuh modal, kasihan. Tapi karena itu berada di pemukiman, harus ada aturan yang jelas dan untuk keluarnya IMB itu harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu dianggap tidak ada,” tukasnya.
Seperti diberitakan, pembangunan tower milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di kawasan Balai Benih Ikan (BBI) Parit 8 Toboali Bangka Selatan (Basel) dinilai cukup berani.
Pasalnya pembangunan tower yang sudah mencapai 80 % tersebut tak mengantongi izin IMB. Hal ini ditegaskan, Faisal Orywika selaku Kabid Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Basel. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum memproses izin IMB lantaran belum menerima permohonan atau berkas usulan pendirian IMB atas nama PT Protelindo.
“Kami belum menerima berkas perijinan PT. Protelindo tersebut, jadi IMB-nya belum ada,” jelasnya kemarin.
Demikian juga diungkapkan Elfan Rulyadi selaku Kabid Penataan dan Penataan PPLH Basel bahwa pihak PT. Protelindo belum mengajukan permohonan rekomendasi ijin lingkungan. Sebelumnya memang perusahaan telah melayangkan surat izin hanya saja suraat yang diajuakan adalah perizinan IMB.
“Mereka memang pernah mengirim surat minta dikeluarkan IMB tapi mereka salah alamat karena itu wilayahnya KPPTSP untuk menerbitkan ijin sedangkan kami hanya mengeluarkan rekom ijin lingkungannya saja. Tapi sampai saat ini mereka belum pernah mengajukan ijin lingkungan padahal sudah ada surat balasan untuk perusahaan tersebut,” pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan manajemen PT Protelindo belum berhasil dikonfirmasi.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Bangka Selatan Samson Asrimono juga menyayangkan tindakan yang dilakukan PT Protelindo yang membangun tower di Jalan BBI Parit 8 Bukit Permai Toboali tanpa mengantongi izin IMB.
Disisi lain, Samson mendukung investasi perusahaan provider yang sekaligus akan menambah PAD bagi Bangka Selatan. Hanya saja, hendaknya proses administrasi dan perizinan dilengkapi terlebih dulu. Demikian dikatakan Samson kepada wartawan Selasa (5/6/2018).
“Kita sayangkan perusahaan bangun tower tanpa IMB, tetapi kita harus lihat dulu secara menyeluruh, apakah masyarakat setempat memang membutuhkan tower sebagai operator ponsel, dan tentunya perusahaan harus bayar pajak dan menambah PAD, jadi kita minta perusahaan segera lengkapi administrasi dan perizinannya,” tandasnya. (ron/6)

Comment

BERITA TERBARU