by

Proses Hukum 9 Pengusaha Babel Ditunggu

-NEWS-247 views

BPN Pending Perpanjangan HGU Krama Yudha

PANGKALPINANG – Dilaporkannya sembilan orang pengusaha besar asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh PT Krama Yudha Sapta ke Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan tuduhan penyerobotan lahan Hak Guna Usaha (HGU), ternyata sudah diketahui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertahanan Nasional (BPN).
Pihak kementerian kini tengah menunggu hasil dari proses hukum kepolisian terhadap laporan tersebut. Termasuk menanti inkrahnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa lahan seluas 213 hektar di Jalan Alexander, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang itu, guna mengabulkan permohonan perpanjangan HGU dari PT Krama Yudha Sapta.
Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kota Pangkalpinang, Isnu Baladipa diwakili Kasi Hubungan Hukum Pertanahan, Warsita Raharja mengatakan, pihaknya akan mengikuti perkembangan proses hukum terhadap sembilan pengusaha itu meski tidak mengetahui pasti kronologis awal penerbitan HGU terdahulu kepada PT Krama Yudha Sapta.
“Intinya, kita akan menunggu nanti keputusannya seperti apa. HGU ini diterbitkan masih pada masa BPN Sumsel, kalau detailnya saya gak hafal,” ujar Warsita saat ditemui Rakyat Pos di Kantor BPN Pangkalpinang, Senin (25/3/2019).
Dikatakannya, HGU tersebut sebelumnya pernah diajukan untuk diperpanjang lagi oleh PT Krama Yudha Sapta selaku pemegang hak awal. Meski mendapat prioritas dalam mengajukan perpanjangan HGU sesuai undang-undang, namun terpaksa permohonan dari perusahaan itu dipending oleh pihak BPN.
“Sepengetahuan kita memang dia pernah mengajukan untuk proses perpanjangan, tapi karena ada permasalahan hukum diberbagai pengadilan makanya dipending dulu di Jakarta. Sehingga kita masih menunggu keputusan seperti apa dari Jakarta,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai lahan tersebut sebelumnya HGU PT Krama Yudha Sapta dan mengapa bisa dikuasai oleh sembilan big bos yang terdiri dari pemilik smelter dan komisaris utama perusahaan besar di Jakarta, kontraktor dan lain sebagainya, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan yang baru bertugas selama satu bulan ini mengaku tak mengetahui secara detail duduk persoalannya.
“Gak tahu juga kita. Ada (sengketa), berartikan mereka yang dilaporkan (sembilan pengusaha-red) ada penguasaan secara fisik di situ. Namun, kita masih menunggu putusan inkrah dari pengadilan dan MA (Mahkamah Agung),” terangnya.
Berkaca dari persoalan pertanahan ini, Warsita mengharapkan masyarakat yang menguasai lahan untuk dapat memanfaatkan tanahnya sehingga tidak dikuasai orang lain.
“Harus dijaga, dirawat batas-batasnya. Tanda batasnya dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan penggunaannya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengakui dan memanfaatkan lahan tersebut,” tukasnya.
Terpisah, Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Bangka Belitung melalui Kasubbid II AKBP Rully Tirta Lesmana S.IK saat dikonfirmasi lebih lanjut menegaskan, bahwa perkara laporan PT Krama Yudha terhadap sembilan pengusaha itu belum ditingkatkan ke proses penyidikan dan masih dilakukan penyelidikan.
“Itu masih dalam penyelidikan kita, belum penyidikan. Kami dengar juga masih ada upaya hukum dari salah satunya di pengadilan, kita lihat saja,” ujar Rully saat dikonfirmasi via sambungan telepon kemarin.
Sebelumnya, diberitakan edisi Senin (25/3/2019) sebanyak sembilan orang pengusaha besar di Provinsi Bangka Belitung dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh PT Krama Yudha Sapta, pada September 2018 lalu. Mereka yang dilaporkan berinisial AS, TJ, HL, JA alias DRH beserta istri, Vr, Kv, En, dan Ys.
Para big bos yang terdiri dari pemilik smelter dan komisaris utama perusahaan besar, kontraktor rekanan pemerintah, bos pupuk, pengusaha timah yang sudah beralih ke pariwisata, bahkan salah satunya pimpinan organisasi tempat berhimpun para pengusaha itu dilaporkan PT Krama Yudha Sapta ke polisi, lantaran diduga melakukan penyerobotan lahan dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di kawasan Jalan Alexander, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang.
Kuasa Hukum PT Krama Yudha Sapta, Muslim SH, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kabar laporan tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan dalam HGU PT Krama Yudha Sapta itu sejak 2018 lalu.
“Iya, benar, sudah 2018 itu dilaporkan,” ujar Muslim ketika dihubungi via ponselnya belum lama ini.
Pelaporan terhadap sejumlah pengusahan besar itu berawal dari sengketa tanah seluas 213 hektare di kawasan Jalan Alexander Pangkalpinang. Dulu, PT Krama Yudha Sapta yang memiliki Hak Guna Usaha atas lahan tersebut. Namun belakangan tiba-tiba di atas HGU itu terbit kepemilikan lahan, diantaranya atas nama Sembilan pengusaha itu. Dan pada tahun 2016, sengketa penguasaan tanah itu berlanjut ke gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Pgp.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak gugatan para Penggugat (para pengusaha) untuk seluruhnya. Sementara dalam Rekonvensi, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian, Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1988 Gambar Situasi Nomor 269 atas nama PT Krama Yudha Sapta atas tanah seluas 213 ha (dua ratus tiga belas hektar) yang terletak di Desa / Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah dan berharga, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selebihnya.
Selain menyatakan HGU PT Krama Yudha Sapta atas lahan itu, majelis hakim dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp946.830,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
Tak puas dengan putusan tingkat pertama itu, para Penggugat yakni beberapa big bos itu lalu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (PT Babel), dengan registrasi perkara Nomor : 24/PDT/2017/PT.BBL. Pada tingkat ini, PT Babel menerbitkan Putusan Nomor 24/PDT/2017/PT BBL tanggal 23 Oktober 2017 yang amarnya: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Mei 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Pgp yang dimohonkan banding.
Namun di tingkat Kasasi, perkara perdata tersebut kembali dimenangkan oleh PT Krama Yudha Sapta. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Nomor 1992 K/Pdt/2018 dalam putusannya menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi.
Selain menempuh gugatan perdata ke pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, perkara sengketa lahan 213 hektar itu pun bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Palembang, Medan dan hingga ke Mahkamah Agung. (bis/red/1)

Comment

BERITA TERBARU