Program SKPD Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat

  • Whatsapp
Perjanjian Kinerja- Bupati menandatangani perjanjian kinerja dengan Kepala SKPD Kabupaten Bangka, Selasa di OR Bangka, Selasa (foto/Humas Bangka)

Bupati: Tak Ada Pegawai yang Santai
Kepala SKPD Tandatangani Perjanjian Kinerja

SUNGAILIAT- Bupati Bangka, Tarmizi Saat mengharapkan Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD)
dapat mencapai target dan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat manajemen kinerja untuk memastikan sasaran organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

“Kita harapkan program dan kegiatan SKPD berdampak langsung terhadap masyarakat. Saya merasakan pada tahun 2016 kerja menumpuk diakhir tahun, jadi capek sendiri, dimulai dari sekaranglah tidak ada bedanya awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun jadi diakhir tahun nanti tidak disibukkan lagi,” kata Tarmizi dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja SKPD Kabupaten Bangka, Selasa (31/1/17) di OR Bangka Bermartabat Kantor Bupati Bangka.

Diselenggarakannya kegiatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka ini diikuti 33 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menjalankan agenda tahunan peningkatan akuntabilitas kinerja yang telah disusun per bulannya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bangka ini juga berharap setiap SKPD menyusun rencana aksi sebagai bentuk komitmen SKPD untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yang disampaikan paling lambat minggu pertama di bulan Februari 2017 kepada Bupati Bangka.

Selain itu setiap SKPD wajib membuat perjanjian kerja bagi pejabat eselon yang ada di SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang disampaikan paling lambat Minggu pertama 2017.

“Program SKPD dibuat agar berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk untuk persiapan program tahun 2018. Jadi tidak ada yang santai kecuali ada yang cuti dan sebagainya, namun semua ini tetap berjalan, tidak ada bulan padat dan tidak ada bulan yang tidak padat,” kata Tarmizi.

Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI Perwakilan Kepulauan Babel, ia mengatakan, bila ada SKPD yang ada masalah dengan belanja modal agar Kepala Inspektorat untuk segera disampaikan, untuk dapat diselesaikan sebelum waktu satu bulan BPK turun untuk melakukan pemeriksaan.

“Batas yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti LHP selama 60 hari setelah LHP diterima, sesuai dengan ketentuan undang undang. Kepala SKPD itu kepercayaan bupati untuk itu jangan disia – siakan, pergunakan kepercayaan dengan sebaik – sebaik mungkin,” pungkasnya.

Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto menambahkan dengan kegiatan mengungkapkan perjanjian kinerja ini diharapkan setiap SKPD untuk mempersiapkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan menyampaikan laporan kinerja SKPD kepada Bupati Bangka paling lambat tanggal 22 Februari 2017.

“Yang penting adalah untuk melakukan monitoring dan pengendalian kinerja secara berkala sehingga target dan capaian SAKIP kita dapat memuaskan dan, serta nanti kita sampaikan kepada Kemenpan dan RB, BPKP dan juga inspektorat provinsi,” terang Pan Budi. (Rus/Humas/2nd/10)

Related posts