Prioritas Dana Desa Tahun 2020 dan Manfaatnya Bagi Masyarakat

  • Whatsapp

Oleh: Ferry
Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Pulau Besar Basel/P3MD Kemendes PDTT

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.
Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
Prioritas yang dimaksud harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Desa berupa: (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat; (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa; (3) Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); (4) Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Itulah beberapa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Tetapi secara umum dana desa tahun 2020 difokuskan pada dua hal, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi desa. Sedangkan masyarakat desa selama ini sudah memanfaatkan Dana Desa untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastrukur desa seperti pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan Desa, Saluran Irigasi, Embung Desa, Jembatan, Balai kemasyarakatan desa, Pasar Kecil, Posyandu, TK/Paud/TPA dan lain-lain.
Kemudian membangun Sumber Daya Manusia (SDM) seperti Penyuluhan-penyuluhan, Pelatihan dan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi serta pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama serta lain sebagainya.
Untuk tahun 2020 Program Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun naik sebesar 2,2 trilun dari 69,8 triliun pada tahun 2019. Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dana desa dialokasikan sebesar 321.740.760 milyar untuk 309 desa, sedangkan khusus di Kabupaten Bangka selatan Dana Desa naik dari 49 milyar lebih tahun 2019 menjadi 52.151.045 milyar tahun 2020 untuk 50 desa.
Harapan dan menjadi kewajiban penulis untuk mengawal prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, mulai proses penyusunan Rancangan RKP Desa sampai penjabaran di APBDes tahun 2020, agar berpihak pada program/kegiatan pemberdayaan (artinya pembangunan fisik/infrastukutur dikurangin, porsi kegiatan pemberdayaan ditambah, berimbanglah bila perlu program/kegiatan pemberdayaan lebih ditingkatkan untuk tahun 2020), karena 5 tahun terakhir pembangunan infrastruktur sudah mulai memadai dibiayai dengan dana desa.
Maka, kami selaku pendamping mengingatkan, menghimbau dan mengarahkan kepada kades – kades untuk menggunakan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 11. Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tentunya kalau himbauan dan ingatan kami tidak diperhatikan, usul dan saran kami, desa perlu di beri Punishment (sanksi) oleh Kementerian Keuangan, agar kedepannya pemdes harus memperhatikan aturan sesuai prioritas penggunaaan Dana Desa, kecuali ada hal-hal tertentu seperti bencana alam atau hal – hal yang diluar dugaan. Begitu juga BPD serta masyarakat desa untuk ikut berpartisifasi dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi terkait penggunaan Dana Desa agar program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas sesuai perencanaan pembangunan yang telah disepakati dan direncanakan bersama. Semoga.(***).

Related posts