Presiden Jokowi Ajak Warga Babel Tak Ragu Gadai Sertifikat

  • Whatsapp
Joko Widodo

PANGKALPINANG– Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan ribuan sertifikat tanah saat kunjungan kerjanya di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (14/3/2019). Saat pembagian sertifikat  yang dilaksanakan di GOR Sahabuddin, Jokowi mengajak warga penerima untuk tidak ragu “menyekolahkan” sertifikat tanah ke Bank. Namun, ia mewanti-wanti agar warga tidak membeli kebutuhan mewah seperti motor dan mobil.

“Kalau sudah punya ini pengennya disekolahkan, bener nggak? Di Babel disekolahkan nggak? Ada yang pengen di sekolah (gadai-red), gak apa-apa dipakai silahkan, mau dipake jaminan ke bank silahkan, tapi tolong dihitung dikalkulasi, bisa nyicil ndak per bulannya, kalau ndak bisa ndak usah, nanti sertifikat ilang,” kata Jokowi.

Dia menyebutkan, dulu juga sempat menggadaikan tanah ke bank untuk modal usaha. Mantan Wali Kota Solo ini meminta kepada masyarakat untuk tidak malu, menggadaikan sertifikat tanah ke bank.

“Hati-hati, itu adalah uang pinjaman, besoknya ke dealer mobil, kredit lagi, jangan, jangan seperti itu, ini uang pinjaman, nanti pake mobil baru enam bulan gagahnya, hanya enam bulan, percaya saya, begitu enggak bisa nyicil, sertifikat ditarik, mobil ditarik juga, ilang, mau?,” tanyanya di hadapan ribuan warga penerima sertifikat.

Ia meminta, masyarakat untuk memanfaatkan dana ini untuk keperluan usaha, jika usahanya maju, maka warga juga akan bisa menabung dan meningkatkan ekonominya.”Hati-hati pinjam, jangan beli mobil motor, jangan ya,” tegasnya.

Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, dulu pemerintah membatasi pemberian sertifikat tanah hanya 500.000 untuk seluruh Indonesia tahun 2016, sementara pemilik tanah mencapai hingga 126 juta.

“Saya hitung kalau 500 ribu setahun, tanah seluruh tanah air ada 126 juta, yang baru bersertifikat 46 juta, kurang 80 juta belum sertifikat, kalau setahun hanya 500 ribu sertifikat, berarti bapak ibu semuanya nunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat, mau nunggu segitu?,” sebutnya lagi. .

Atas dasar inilah, lanjutnya, ia memerintahkan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mengeluarkan sertifikat lebih banyak, dimana di tahun 2017 ditarget 5 juta tercapai 5,4 juta, kemudian 2018, target 7 juta dan terealisasi 9,4 juta.

“Kantor BPN kerjanya pagi, siang, malam enggak apa-apa. Alhamdulillah terlaksana lebih dari 9,4 juta di seluruh tanah air (tahun 2018) dan tahun ini target sembilan  juta harus keluar, gimana kerjanya, enggak ngerti saya, kalau enggak capai target menterinya sudah saya ancem, awas, cepet layani masyarakat, ini penting,” ujarnya.

Dengan memiliki sertifikat tanah, warga, lanjut dia, memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang tidak bisa disalahkan gunakan atau dimanfaatkan pihak lain, tidak adanya sertifikasi juga kerap memicu konflik pertanahan.(nov)

Related posts