Praktik Bidan Nengsih Tidak Terdaftar

  • Whatsapp

Kadinkes: Bisa Terancam Diberhentikan

SUNGAILIAT – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bangka, dr. Then Suyanti menegaskan, Bidan Tri Mardiningsih atau Bidan Nengsih terancam diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika memang terbukti bersalah melakukan praktik aborsi dalam praktik kebidanannya. Pemberhentian itu merupakan sanksi kepegawaian yang paling berat diberikan kepada aaparatur sipil negara (ASN).
“Untuk status kepegawaian tergantung statusnya. Kalau memang sudah ada putusan, status kepegawaiannya bisa saja diberhentikan,” kata dr. Then kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa pagi (17/1/2017).
Kini, untuk proses hukum terhadap Bidan Nengsih, pihak Dinkes menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ditangani pihak yang berwajib. Sebab, dalam melakukan aksi aborsinya Bidan Nengsih bertindak secara pribadi dan melawan sumpah profesi bidan.
“Dari dinas kami menyerahkan semuanya ke proses hukum. Karena itu dari pribadinya sendiri. Kalau sesuai aturan juga tidak boleh melakukan aborsi dan dia sudah melakukan melawan sumpah bidan,” imbuhnya.
Dokter Then menyatakan, Bidan Nengsih tidak mengantongi izin resmi dari Dinas Kesehatan untuk menjalankan praktik kebidanan. Sedangkan status bidannya, merupakan profesi yang melekat. Sehingga sanksinya kalau ia melanggar aturan maka surat izin praktiknya akan dicabut.
“Jadi kalau status bidankan profesi. Sanksinya kalau dia melanggar aturan surat izinnya dicabut, tapi dia memang tidak punya izin,” jelasnya.
Dalam prosedurnya, Dinkes menruut Then rutin melakukan pengawasan terhadap praktek bidan yang mengantongi rekomendasi. Sehingga untuk peralatan medis dan obat-obatan akan terpantau mengenai kelayakannya.
”Jadi dia kan sebenarnya tidak ada surat izin. Rekomendasi pun tidak ada. Jadi dia itu illegal. Biasanya untuk yang berizin dan ada rekomendasi kami lakukan pemantauan. Dia kan baru mulai lagi. Karena sebelumnya sudah tidak praktik lagi. Dan baru-baru ini dia buka lagi. Dan kami tidak memantau sampai situ karena dia tidak memiliki izin,” tukas dia.
Seharusnya lanjut Then, apabila ada isu atau informasi mengenai praktik illegal yang disampaikan masyarakat, maka Dinkes akan segera turun melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Sehingga sanksi-sanksi dapat dikeluarkan bagi siapa pun tenaga medis yang melanggar aturan dan sumpah profesinya. Sedangkan dalam kasus aborsi Bidan Nengsih ini, Then mengaku pihaknya belum mendapat laporan dari masyarakat.
“Karena dulu sudah ditutup makanya kami kaget. Di depan rumah dipasang plang. Kami tidak tau kapan ada plangnya, karena tidak ada delik aduan dari masyarakat. Kalau masyarakat lapor sudah kami lakukan pemeriksaan. Nengsih dicabut izinnya pada tahun 2011 lalu,” katanya.
Then menghimbau masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan medis untuk terlebih dahulu menanyakan surat izin tenaga medis tersebut dalam menjalankan praktik. Karena apabila tidak mengantongi izin, maka praktik yang dilakukan pun dinyatakan tidak layak.
“Dia tidak boleh melayani kalau tidak mengantongi izin. Di Kabupaten Bangka ada 38 izin praktik bidan mandiri. Semua selalu kita pantau. Kita cek dulu, memenuhi syarat gak praktiknya. Obat dan alatnya juga. Karena yang dilakukan Nengsih ilegal maka tidak terpantau. Namun apabila ada bidan-bidan yang mengantongi izin maka kalau ada temuan seperti ini akan kita cabut izinnya,” tegas Then.
Diakui Then, Bidan Nengsih saat ini berstatus sebagai staff di Dinkes Bangka sebagai tenaga promosi kesehatan yang melayani lansia. Usai kasusnya pada tahun 2011 dulu, Nengsih memang tidak ditugaskan untuk melakukan tindakan terhadap pasien.
“Dia tidak melakukan tindakan, hanya staff di Promkes program lansia,” jelasnya seraya berharap masyarakat tidak segan-segan melaporkan apabila mendapatkan informasi mengenai adanya praktek bidan yang menyimpang ke Dinkes Bangka agar dapat ditindaklanjuti. (2nd/1)

JustForex

Related posts