Prabowo Dukung Gubernur Pulihkan Ekonomi Babel

  • Whatsapp
Safari ANS

Safari: Akibat Sengkerut Timah yang tak Berujung
Pengesahan RKAB 3 Smelter Dinilai Penuhi Kriteria

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Persoalan pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali ramai diperbincangkan. Mulai dari kegiatan ekspor timah yang tak menentu sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Babel kian anjlok, sampai kepada dugaan monopoli perdagangan timah yang disampaikan banyak pihak.

Belakangan, para anggota Komisi III DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Pengawasan dan Penegakan Hukum pun tiba-tiba datang ke Babel, kemudian mempersoalkan pengesahan RKAB tiga eksportir timah yang disahkan Pemerintah Provinsi Babel.

Melihat ini, Pengamat Pertimahan yang juga salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Babel, Safari ANS dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Pos, Sabtu malam (11/7/2020) menegaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi Babel dalam tahap menyedihkan dan mengkhawatirkan.

Baca Lainnya

Karena itu menurutnya, sudah tepat jika Gubernur Babel selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat mengambil tindakan penyelematan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 sekarang ini. Terlebih, instruksi Presiden Joko Widodo kepada para menteri dan kepala daerah untuk bertindak cepat menyelematkan ekonomi, dan di Babel saat ini timah masih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 40%.

“Bappeda Babel juga mengakui itu. Dengan begitu, ada gejolak soal timah di Babel langsung mempengaruhi ekonomi Babel secara langsung. Misalnya ketika terjadi razia smelter timah yang dilakukan di Babel, yang berakibat ditutupnya beberapa smelter timah, maka angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal itu jatuh hingga 1%. Akibatnya ekonomi Babel memang terpuruk, daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini mendorong lesunya aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung. Situasi ini mestinya memberikan pelajaran bagi pemerintah pusat dan daerah agar berhati-hati bertindak dalam dunia timah. Karena timah sementara ini, masih menjadi urat nadi ekonomi Babel. Apalagi akibatnya bersifat langsung terhadap ekonomi rakyat,” ungkap Safari.

Ia menerangkan, sejak adanya sengkerut dunia timah di Babel, ekonomi daerah tergerus dibawah pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahunnya. Tahun 2011, ekonomi Babel masih bisa tumbuh 6,90%. Tahun 2012 turun 5,50%. Tahun 2013 turun lagi menjadi 5,20%, dan terus menurun 4,67% pada tahun 2014, lalu turun diangka 4,08% di tahun 2015.

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Babel sempat naik menjadi 4,10%, kemudian 2016 naik 4,47%, namun di 2017 kembali turun 4,46% hingga anjlok pada 2020 sekarang. Untuk tahun 2018, akibat terbitnya aturan baru dan gagalnya para eksportir swasta mengekspor timah, pertumbuhan ekonomi Babel turun drastis ke angka 3,32%. Kemudian di tahun 2019 anjlok menjadi 1,35% hingga kuartal 1 tahun 2020.

“Kemungkinan tahun 2020 ini ekonomi Babel akan semakin berat, ditambah beban wabah Covid-19 ekonomi Babel akan tumbuh amat menyedihkan. Karena Bank Indonesia Perwakilan Babel sendiri sudah memperkirakan ekonomi Babel hanya akan tumbuh 1%, atau 0,5%, bahkan 0%. Tahun 2012 adalah dimulainya kisruh dunia pertimahan di Babel saat Gubernur Babel dijabat Rustam Effendi menggantikan Eko Maulana Ali,” ujarnya.

Jadi, ia berpendapat, yang dilakukan Gubernur Babel Erzaldi Roesman di bidang pertimahan, tidak terlepas dari upaya penyelamatan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemik. Baik itu dengan pemberian RKAB terhadap beberapa smelter, dan terakhir langkah menggugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu, selaku Staf Khusus Gubernur Provinsi Babel Bidang Percepatan Pembangunan, Safari menyesalkan ketika ada anggota DPR RI dari Komisi III mempersoalkan pengesahan RKAB tiga eksportir timah.

”Terus terang, kami tersinggung dengan ucapan Desmond J. Mahaesa. Walaupun dia dari anggota DPR dari Partai Gerindra, tetapi pernyataannya sungguh tidak bersahabat. Pernyataan berkesan mencurigai atas pemberian dukungan kepada tiga smelter agar dapat beroperasi kembali. Padahal tindakan Gubernur Babel sudah melalui proses yang memadai. Bahkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra telah memberikan dukungan kepada Gubernur Babel untuk melakukan serangkaian kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang kini makin terpuruk akibat sengkerut timah yang tidak berujung,” tegasnya.

Penulis nasional putera asal Belitung ini menilai, pengesahan RKAB terhadap tiga smelter yang hendak mengekspor stok timah batangan yang bahan bakunya diperoleh tahun 2018, sudah memenuhi kriteria. Sekaligus untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan mengimbangi lima eksportir yang bekerjasama dengan PT Timah, Tbk agar tidak ada tuduhan monopoli perdagangan timah.

”Pengesahan RKAB terhadap tiga smelter sudah memenuhi kriteria. Dan itu berfungsi untuk memberikan keseimbangan ketika lima smelter yang beroperasi di Babel, karena kelima itu melakukan ikatan kerjasama dengan PT Timah Tbk. Sebab kerjasama ini mengarah kepada indikasi monopoli perdagangan pasir timah dan timah di Babel, yang pada akhirnya akan membawa dampak sangat serius bagi ekonomi Babel. Dalam kondisi itu, Babel akan kehilangan royalti dan sebagainya. Jadi seharusnya dengan pengesahan RKAB pada tiga smelter ini harus dinilai positif. Karena tujuan utamanya adalah memberikan stimulus bagi ekonomi pada saat sulit ini,” ulasnya.

Safari menyebutkan, dalam kondisi seperti ini jangankan sekadar pengesahan RKAB, namun menalangi jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun akan dilakukan Pemprov Babel agar UMKM di daerah terbantu dengan baik.

“Masih banyak tindakan yang bersifat crash program untuk mendorong ekonomi Babel agar tumbuh saat sulit ini. Apapun selagi itu legal dan halal akan dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat yang kian terpuruk. Kasihan masyarakat Babel harus menanggung resiko akibat perbuatan segelintir orang,” tandasnya.

Menanggapi anggota Panja Pengawasan dan Penegakan Hukum Komisi III DPR RI yang meminta PT Timah membuka diri untuk memperbanyak anggota konsorsium eksportir yang bergabung di PT Timah, dikatakan Safari itu sebenarnya cukup bagus.

”Idenya bagus, tetapi ada indikasi cara ini akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan tindakan moral hazard. Mengarah kepada perselingkungan yang mengakibatkan masyarakat Babel semakin tidak berdaya. Maaf saya menyebutnya nanti akan tumbuh semacam “kartel” kecil terhadap dunia timah. Sebab siapa yang menguasai dunia timah di Babel, maka secara tidak langsung dialah yang akan menjadi raja dunia. Kita ingin yang jadi raja dunia itu PT Timah Tbk dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tetapi sayang kini BUMD Babel enggan bermitra dengan BUMN, karena masih ada selingkungan yang mengarah kepada moral hazard,” tegasnya.

‘Pernyataan Komisi III DPR RI itu kami pikir soal penegakan hukum saja, sebab aspek ekonomi dan industri modern kan mereka tidak paham. Mestinya mereka lebih melihat kasus Sijuk, dan perkara lain yang dinilai masyarakat Babel janggal. Mereka harus menyoroti aksi jual pasir timah kadar rendah yang kini sedang disidik Kejaksaan Tinggi Babel yang mengakibatkan PT Timah Tbk menderita kerugian besar. Sebenarnya itu lahan kajian Komisi III, bukan soal perdagangan timah satu pintu. Pertanyaan kemudian, mengapa mereka tidak mengekspos soal itu ke publik. Ada apa dengan Komisi III tidak menyoal itu yang sudah jelas-jelas merugikan negara dan BUMN yang kita bangggakan itu. Kami menilai pernyataan itu menjadi aneh kan,” ujar Safari balik mencurigai.

Berkaca dari konflik pertimahan yang ada saat ini, ia berharap kedepan Indonesia seharusnya tidak lagi menjual atau mengekspor timah. Akan tetapi, user atau produsen yang membutuhkan timah putih Babel, harus membuka pabriknya di Babel.

Lihat Timah dari Berbagai Aspek
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Babel, Beliadi. Menurut dia, komoditi timah saat ini masih menjadi andalan perekonomian masyarakat Babel. Penikmatnya pun, tentu dari berbagai golongan, baik itu perusahaan BUMN, swasta hingga masyarakat penambang.

“Tentu saja kalau masyarakat yang nambang mau tidak mau pemerintah harus hadir sebagai mediasi. Yakni, antara perusahaan pemilik izin baik PT Timah atau swasta agar sumber ekonomi masyarakat terlindungi. Tentu dalam hal ini Gubernur Babel terus bekerja keras agar semua tetap bisa hidup. Baik masyarakat, perusahaan swasta yang bergerak di tambang timah dan juga PT Timah sendiri selaku BUMN,” katanya.

Ia mengungkapkan, banyak langkah-langkah persuasif yang bisa diambil pemerintah daerah agar tidak terjadi monopoli sepihak serta kesetabilan harga di masyarakat.

“Namun sayang langkah baik pemerintah daerah ini terkadang kurang dipahami secara utuh dari pengamat di luar sana. Termasuk, maaf, saudara-saudara kita di DPR RI. Padahal langkah yang diambil ini semata-mata untuk menyehatkan tata niaga pertimahan agar tidak banyak terjadi penyelundupan. Selain itu, agar harga di masyarakat tidak anjlok, PAD (pendapatan asli daerah) tetap dapat untuk daerah, agar smelter tetap bisa berusaha, agar tidak terjadi monopoli dan lain sebagainya,” papar dia.

“Maka saat ramai-ramai orang orang mengkritisi RKAB, saya malah berpikir pengesahan RKAB itu adalah langkah untuk menyelamatkan semuanya. Saya paham betul keadaan perekonomian sosial masyarakat Babel. Saat ini smelter banyak tutup, pengangguran meningkat sehingga penyelundupan pun marak terjadi. Saat ini isu penyelundupan pun terus-menerus terdengar, tapi tidak ada yang bisa menangkapnya,” imbuh Beliadi.

Dengan kondisi demikian, menurut dia, tidak jarang pemerintah daerah harus mengambil langkah penyelamatan kepentingan masyarakat yang tidak bisa membuat semua pihak senang. Namun, kepentingan masyarakat harus tetap terlindungi dan pendapatan daerah harus ada agar perekonomian dapat hidup.

“Dan saya melihat pertimahan ini tidak bisa dilihat dari aspek hukum saja, tapi aspek sosial, ekonomi, keberlangsungan hidup masyarakat dan Pemda Babel. Jika boleh saya menyarankan kawan kawan Komisi III DPR RI agar menjadi peneduh bagi perekonomian dan urusan perut masyarakat Babel. Jangan sampai malah mengancam pendapatan mereka untuk hidup,” tegasnya.

Ditambah lagi di masa pandemi Covid-19 ini, jelas-jelas mineral timah secara tidak langsung sudah menyelamatkan banyak nyawa dan dapur masyarakat Babel.

“Saya pikir langkah Pemprov Babel sudah benar. Namun demikian, kami akan mendukung upaya pemerintah pusat menjadikan timah sumber devisa strategis negara namun tentu semua harus terselamatkan. Masyarakat penambang, PT Timah, perusahaan tambang swasta yang bergerak di pertimahan, sektor pariwisata dan sumber pendapatan Pemprov Babel begitu juga rencana pemerintah pusat semua harus terselamatkan,” jelasnya.

Beliadi mengingatkan pemerintah, jangan sampai karena menguntungkan pihak tertentu, namun justru merugikan banyak pihak.

“Dan negara tidak boleh semakin dirugikan karena banyak timah yang diselundupkan. Maka saya pun berharap kawan-kawan Komisi III DPR RI kakak-kakak saya, mari kita duduk satu meja cermati dan pahami dari semua aspek. Agar semua terselamatkan dan reklamasi juga kita akan terus kami dorong supaya lebih baik lagi,” harapnya.

“Pendapat saya ini saya sampaikan sebagai ketua fraksi karena urusan tambang ini adalah bagian Komisi III, namun saya melihat dari sisi perekonomian. Dan urusan perekonomiannya ada di Komisi II,” pungkas Beliadi. (rls/red/ron/1)

Related posts