PPP Usul Rancang Sanksi Alternatif Pencegahan Korupsi

PANGKALPINANG – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta beberapa waktu lalu, disepakati sejumlah usulan. Salah satunya soal peraturan daerah yang diminta untuk dirancang bersama dengan eksekutif terkait sanksi alternatif pencegahan korupsi.

Ketua DPW PPP Bangka Belitung, Amri Cahyadi beberapa waktu lalu kepada sejumlah wartawan. Sanksi moral untuk memberikan efek jera dinilai dapat menjadi salah satu upaya melakukan pencegahan korupsi. 

“Di forum itu kami juga diminta merancang bersama eksekutif, peraturan daerah sanksi alternatif pencegahan korupsi. Sanksi moral memberikan efek jera, cukup melalui perda. Alternatif baru cukup sanksi melalui perda korupsi-korupsi yang jumlahnya kecil,” ungkap Amri.

Selain itu, mereka juga menyepakati untuk mempertahankan waktu sekolah seperti dulu. Kebijakan saat ini ‘full day school’ dirasa membebankan anak sekolah dan mengurangi waktu bersama keluarga serta teman main. Apalagi, tidak semua daerah sesibuk di ibukota dan kota besar.

“Mendukung kebijakan mempertahankan sekolah seperti biasa. Mempertahankan eksistensi, karena tiap daerah tidak sama,” katanya lagi.

Selain itu, wakil ketua DPRD Babel itu menambahkan, bagaimana menjaga eksistensi madrasah, TK agama yang berperan penting membentuk karakter mental masyarakat lebih baik. “Perlu keberimbangan kurikulum ilmu pengetahuan dengan iman dan takwa. Perlu dukungan real pemda membantu pembiayaan sekolah itu,”ujarnya.

Dalam mukernas tersebut pihaknya mengupayakan untuk semaksimal mungkin memenangkan pilkada 2018 dan pemilu tahun 2019 mendatang. (ron/10)

No Response

Leave a reply "PPP Usul Rancang Sanksi Alternatif Pencegahan Korupsi"