by

PPNS Harus Bisa Mandiri dan Profesional

Maladi, Sekretaris Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memimpin pembinaan PPNS di ruang rapat Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (07/11/2018). (foto: rusmini).

PANGKALPINANG – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus bisa mandiri dan profesional. Demikian dikatakan Ardiansah, Kasubdit PPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat melakukan pembinaan PPNS di ruang rapat Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (07/11/2018).

“Seorang PPNS menjalankan fungsi untuk menegakkan pidana khusus. Tidak sekedar mengurusi orang maling ayam atau maling sandal,” kata Ardiansah.

Disebut khusus, kata dia, karena yang dihadapi pun adalah orang-orang atau pihak-pihak yang khusus yaitu orang-orang yang memiliki intelegensia tinggi, kemampuan tinggi, dan mempunyai peran pengatur dalam wilayahnya.

Kemenkumham akan mengumpulkan informasi mengenai implementasiPPNS di OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik yang bersifat administrasi maupun teknis di lapangan saat menjalankan tugas. Ini akan menjadi dasar bagi Kemenkumham untuk membuat suatu kebijakan atau regulasi yang akan lebih memberdayakan dan memaksimalkan posisi dan status PPNS.

“Saat ini, sudah ada langkah permulaan Kemenkumham RI sebagai pembina PPNS melakukan revisi atau pembentukan peraturan pemerintah yang akan membuat posisi atau status PPNS lebih diakui. Selain itu, masalah manajemen atau mutasi PPNS juga akan diatur dalam peraturantersebut,” tambahnya.

Ada anggaran negara yang terbuang percuma apabila seseorang mengikuti diklat PPNS, tapi pada akhirnya dimutasikan ke bidang bukan teknis PPNS, walaupun di tempat yang ditawarkan tersebut lebih menjanjikan dibandingkan menjadi seorang PPNS.

Ke depannya nanti, ada wacana PPNS akan menjadi seorang JFT yang mendapatkan tunjangan lain misalkan tunjangan resiko. Ardiansah berharap PPNS dapat menjadi suatu organ di dalam satuan kerja yang dapat diperhitungkan keberadaannya.

Sementara itu, Maladi, Sekretaris Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan kehadiran narasumber dari Kemenkum HAM RI dalam rangka Pembinaan PPNS khususnya di Pemprov Bangka Belitung merupakan awal dari bentuk dukungan dan memberi semangat kepada jajaran PPNS yang hadir. Memang secara kuantitas maunpun kualitas keberadaan PPNS khususnya di Pol PP perlu ditingkatkan.

“Selain memberikan dorongan, diharapkan kepada Tim dari Kemenkum HAM Pusat selaku Pembina PPNS dapat ikut mengawal agar Pimpinan di tingkat daerah dapat menempatkan PPNS sesuai dengan kompetensinya, serta dapat menyikapi dan mencari solusi tentang kekurangan PPNS di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” harap Maladi.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah perwakilan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (rusmini/3)

Comment

BERITA TERBARU