PPJ Terlalu Bebani Masyarakat

  • Whatsapp
RAKOR TURUNKAN PPJ – Gubernur Babel, Erzaldi Roesman memimpin rapat koordinasi penurunan tarif pajak penerangan jalan pihak PLN, kepala daerah 7 kabupaten dan kota, YLKI, Ombudsman, Asisten, dan pejabat, Kamis (6/7/2017) di ruang rapat kantor gubernur. (foto: Nurul Kurniasih)

Gub Minta Tarif Diturunkan
Kado Istimewa HUT RI-72

PANGKALPINANG — Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan, menginginkan masyarakat Babel mendapatkan kado istimewa pada hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72 bulan depan, yakni penurunan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) atau pajak penerangan jalan umum (PPJU).
PPJ tersebut dibebankan kepada masyarakat ketika membeli token listrik, akibatnya kWh yang terpasang ke pelanggan tak sampai 98 persen.
Keinginan Erzaldi ini, disampaikan dalam rapat koordinasi penurunan tarif PPJU bersama pihak PLN, kabupaten dan kota, YLKI, Ombudsman, Assisten, dan pihak terkait, Kamis (6/7/2017) di ruang rapat kantor gubernur.
“Saya minta sebelum 1 Agustus sudah diturunkan. Jadi waktu pengisian token 1 Agustus tarif PPJU sudah yang baru, ini bisa juga sebagai hadiah HUT RI kita bagi masyarakat,” pintanya.
Selama ini, masyarakat dibebankan untuk membayar tarif penerangan jalan ini, sementara tidak semua masyarakat menikmati hasil dari pemotongan pada pulsa listrik, tarif diatur dan ditetapkan oleh kabupaten dan kota, jika tarif ini diturunkan, Erzaldi yakin bisa mengurangi beban masyarakat.
“Kita akan mengurangi tarif listrik melalui PJU, karena PJU ini kewenangan daerah yang menentukan persentasenya. Besarannya ini yang kita diskusikan. Karena keluhan mungkin tidak hanya datang ke saya tapi juga ke DPRD, YLKI dan Ombudsman, setiap ke daerah, masyarakat selalu ngeluh ke saya, kenapa isi pulsa 100 ribu yang terpasang cuma 62 kWh,” tandasnya.
Ketua DPD Gerindra Babel ini menambahkan, pihaknya belum bisa memberikan tawaran persentase penurunnya, pasalnya belum melakukan kajian lebih lanjut. Dirinya, masih menunggu kesepakatan dari kepala daerah untuk menurunkan ini.
“Jangan sampai masyarakat semakin tertekan dengan biaya listrik yang tinggi, pemerintah provinsi hanya membantu koordinasi karena kewenangannya kabupaten/kota. Kita sepakati untuk menetapkan besaran ini, kalau misalnya masih banyak lebih, apa kita tega mengambil hak mereka terutama yang kurang mampu dengan PPJU,” sindirnya.
Erzaldi menegaskan, penurunan tarif tidak lantas menghilangkan pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan, hanya saja daerah harus secara bijak melajukan pekerjaan penurunan agar tidak sampai memberatkan masyarakat, dan penurunan harus berdasarkan pola perhitungan, agar tidak berdampak dikemudian hari.
“Sekarang ini kan Pangkalpinang, Bangka, Bangka Barat patok 10 persen, Bangka Tengah 8 persen, Basel 7 persen, Belitung dan Beltim 6-8 persen, nah kita sepakat sama-sama menurunkan ke angka terendah, agar masyarakat tidak terbebani,” beber Erzaldi.
Dalam rapat tersebut beberapa kabupaten menyampaikan pesimisme penurunan tarif PPJ dapat berlaku pada Agustus mendatang, mengingat waktu yang tersisa tinggal beberapa pekan saja. Sementara tarif sudah dituangkan dalam bentuk Perda.
Wakil bupati Bangka Barat, Markus mengaku dak bisa berjanji untuk menetapkan tarif ini secepatnya, karena berkaitan dengan produk hukum.
Ia menyebutkan, tidak mengetahui hitungan tarif PPJU ini, namun jika memberatkan, pihaknya bersedia menurunkannya.
“Sebenarnya enggak tau hitungannya ini dari PLN seperti apa, selama ini kan PPJU ini kesannya memberatkan masyarakat. kalau bisa supaya tidak terjadi perdebatan, sebaiknya Gubernur mengeluarkan SK atau surat instruksi, saya rasa ini agak sedikit sulit, enggak mungkin kalau Agustus ini,” ujarnya.
Sekda Bangka, Ferry Insani menambahkan, Pemkab Bangka juga akan memperhitungkan besaran tarif yang wajar, namun pihaknya juga mempertimbangkan pendapatan daerah yang notabene saat ini banyak dilakukan pemotongan dari pemerintah pusat, seperti DAU.
Ferry yang mewakili Bupati Bangka ini berjanji, akan meneruskan hasil rapat kepada Bupati Bangka, dan membahas bersama perihal wacana penurunan PPJU.
“Saya sepakat dengan pak Wabup Babar karena ini kan juga butuh waktu, ditambah daerah juga sedang mengalami banyak pemotongan seperti DAU, kami juga minta agar PLN lebih transparan soal PPJU,” ucapnya.
Sementara itu, General Manager PLN wilayah Babel, Susiana Mutia mengatakan, pihaknya siap membantu jika dibutuhkan untuk menganalisa perhitungan tarif PPJU, dan untuk penetapan harga per kWh, dirinya menegaskan tak bisa berbuat banyak, karena menjadi keputusan pemerintah pusat yang mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya bahan bakar dan harga jual.
“Untuk PPJU kami akan menunggu saja, kalau kami dibutuhkan untuk menganalisa, proyeksi yang diinginkan pemerintah daerah dan penghitungannya kami siap membantu. PLN operator harga bahan bakar ditentukan pemerintah pusat, harga jual sudah ditetapkan yang bisa kami lakukan efisiensi dan transparansi,” jelasnya.
Deputi Manager Mekanisme Niaga PLN Babel,Jabar Pasaribu menambahkan, PLN sebagai operator yang memungut saja pajak ini dari pelanggan, sementara dananya diserahkan ke pemerintah daerah, dan pengelolaannya juga menjadi kewenangan kabupaten dan kota.
Ia merinci, pada tahun 2016 lalu, kota Pangkalpinang mendapatkan setoran Rp 21.753.040.497 dari PPJU, dan diprediksi pada tahun ini (2017) akan menerima sebesar Rp28 M yang mengalami kenaikan.
Sementara kabupaten Bangka tahun 2016 lalu mendapatkan jatah Rp18 M dan tahun ini diprediksi Rp21,8 M, kabupaten Babar pada tahun 2016 menerima alokasi Rp7,5 M dan 2017 diprediksi naik menjadi Rp 8,9 M, sedangkan Bateng dari Rp6,1 M di tahun 2016 akan menerima sebesar Rp8,1 M di 2017.
Jabar melanjutkan, untuk kabupaten Basel karena tarif PPJU tidak terlalu besar, hanya menerima Rp4,4 M pada tahun 2016 dan tahun ini diprediksi meningkat menjadi Rp5,6 M, Belitung pada tahun 2016 menerima Rp8,5 M dan tahun ini diperkirakan menjadi Rp9,7 M, dan Beltim Rp3,8 M pada tahun 2016 lalu.
“Secara total PPJU yang dibagikan ke kabupaten kota sebesar Rp71.078.819.334, besaran ini diprediksi akan meningkat 22,31 persen pada tahun ini yang diperkirakan total Rp86.934.051.725,” bebernya.(nov/6)

Related posts