PPDB Zonasi dan PR Bangsa Ini

  • Whatsapp
Najma Karimah
Muslimah Bangka Belitung

Rampungnya perhelatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020 di berbagai daerah di tanah air, tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) bagi bangsa ini. Bukan hanya soal mekanisme PPDB, melainkan lebih jauh dari itu, meliputi kebijakan dan sistem pendidikan itu sendiri. Bukan hanya soal perkara teknis, melainkan sampai pada soal landasan filosofis.

Sejak ditetapkan pada 2017 lalu, sistem PPDB zonasi memang telah menuai banyak kritik, karena memunculkan banyak masalah. Tahun ini, masalah makin menjadi rumit karena sejumlah daerah menambahkan aturan terkait PPDB jalur zonasi. Aturan tambahan ini, disinyalir sebagai efek dari ketiadaan ujian nasional yang biasanya menjadi standar penyaringan siswa yang diterima di suatu sekolah. Sebab lain, adalah faktor membludaknya siswa pendaftar di sekolah-sekolah tertentu khususnya sekolah ‘favorit’. Karena dua kondisi ini, pemerintah daerah akhirnya membuat kebijakan pertimbangan usia guna memudahkan panitia memangkas siswa yang diterima di setiap sekolah.

Hal inilah yang dikeluhkan banyak orang tua. Jarak rumah yang dekat dengan sekolah tak menjamin anak mereka diterima, karena usia yang lebih muda dibanding pendaftar lainnya. Panitia menetapkan urutan siswa diterima berdasarkan usia yang paling tua. Jika kuota telah terpenuhi, maka siswa yang berusia lebih muda secara otomatis akan dipangkas alias tidak diterima. Padahal, sudah menjadi rahasia umum para pendaftar sebelumnya harus bersaing dengan pendaftar lain yang terkadang memalsukan kartu keluarga dan alamat tempat tinggal demi diterima di sekolah yang diinginkan. Ini, utamanya terjadi pada sekolah-sekolah favorit. Kian dalamlah luka yang ditorehkan pada hati para orang tua dan siswa yang gagal diterima di sekolah negeri impian. Mereka mesti menanggung kecewa berkepanjangan karena tak bisa bersekolah di sekolah negeri meski sangat dekat dengan tempat tinggal mereka.

Suasana pandemi yang mengharuskan proses PPDB dilakukan secara online makin membuat horor proses PPDB tahun ini. Tak sedikit orang tua yang merasa kerepotan karena tak memahami tata cara pendaftaran secara daring (dalam jaringan). Bahkan ada pula orang tua yang kesulitan mendaftar karena tak memiliki sarana dan prasarana. Belum lagi perasaan cemas menunggu pengumuman hasil seleksi yang di sejumlah daerah sempat diundur beberapa hari. Setelah lama menunggu diliputi kecemasan, tahu-tahu anak mereka ditolak. Terbayanglah kita betapa pedih dan kecewa yang harus ditanggung para orang tua. Banyak kita simak pemberitaan di media massa yang mengisahkan tangis dan derai air mata sekaligus kecewa hingga amarah para orang tua siswa setelah mengetahui anak mereka tidak diterima usai melihat pengumuman. Mulai dari yang tak bisa tidur berhari-hari, menangis di depan papan pengumuman sekolah, sampai demo dan aksi kejar-mengejar kendaraan pejabat dinas pendidikan. Sungguh situasi yang miris dan mengenaskan.

Baca Lainnya

 

Jumlah Sekolah vs Jumlah Siswa

Banyaknya siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, disebabkan tidak seimbangnya jumlah siswa lulusan dengan daya tampung yang tersedia di sekolah negeri. Di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung misalnya, jumlah lulusan siswa SD tercatat lebih dari 4.000 orang. Padahal, jumlah SMP negeri yang ada di sana hanya mampu menampung sekitar 3.000 siswa saja. Itu artinya, sekitar seribuan siswa lulusan SD di kota itu, tahun ini, harus rela menerima kenyataan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Persoalan serupa juga terjadi di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bahkan hanya sepertiga saja dari lulusan SD tahun ini, yang siap di tampung di sekolah negeri. Total lulusan SD di kota itu, pada tahun ini, mencapai 32.000 orang. Sementara, daya tampung jenjang SMP hanya sebanyak 10.600 orang (kompas.com/2/7/2020). Dengan kata lain, terdapat lebih dari 20.000 siswa yang tak diterima di sekolah negeri di kota ini, harus berjuang lagi mencari sekolah swasta.

Bicara sekolah swasta, bagi mereka yang mapan tentu bukan masalah untuk menyekolahkan anak di sana. Persoalan datang dari mereka dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Biaya yang mahal tentu menjadi alasan bagi para orang tua untuk tidak menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan. Telah jamak diketahui bahwa ongkos sekolah swasta jauh lebih mahal ketimbang ongkos di sekolah negeri. Apalagi di tengah kondisi pandemi hari ini. Perekonomian warga semakin memprihatinkan. Bukan tak mungkin kenyataan ini, akan mendorong naiknya angka anak putus sekolah. Orang tua seperti tak diberi pilihan, kecuali menyerah dengan keadaan. Ketika memilih anak meneruskan sekolah mengharuskan mereka mengeluarkan biaya yang tak dipunya, tentu tak meneruskan sekolah menjadi alternatif akhir yang mau tak mau harus dipilih.

 

Akar Masalah

Ruwetnya masalah pendidikan di negeri ini, tidak bisa dilepaskan dari landasan filosofis pendidikan yang diterapkan. Sistem pendidikan kita hari ini, menjadikan sekularisme-kapitalisme sebagai pijakannya. Dalam pandangan kapitalisme, pendidikan merupakan kewajiban bagi tiap-tiap individu untuk memenuhinya. Negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Maka tak heran, meski telah disadari bahwa jumlah sekolah negeri tak seimbang dengan jumlah siswa pendaftar, negara tidak menyibukkan diri dengan membangun sekolah baru. Negara justru men-support dan memfasilitasi swasta untuk mengambil alih penyediaannya. Tentu saja tidak ada sekolah swasta yang didirikan tanpa pertimbangan benefit. Wajar ketika akhirnya biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi relatif mahal.

Memang betul tidak ada yang salah dengan hadirnya sekolah swasta berbiaya tinggi dengan kualitas yang mumpuni. Hal ini akan membuka lebar peluang bagi output pendidikan yang berkelas. Namun, tentu saja itu tak boleh menjadi solusi final. Bagaimanapun negara seharusnya hadir sebagai pemeran utama dalam menyediakan sekolah berkualitas dan murah meriah yang merata bagi semua warganya. Bukan justru hanya menjadi penjaga garis di pinggir lapangan permainan dan membiarkan rakyatnya berjuang sendirian.

Namun, kenyataan hari ini, menunjukkan bahwa negara belum maksimal memainkan perannya. Jangankan membangun sekolah baru, sekolah yang ada saat ini pun belum mendapatkan perawatan optimal. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 mencatat sebanyak 251.316 ruang kelas SD, SMP, dan SMA sederajat rusak berat (nasional.okezone.com/6/12/2019). Setiap tahunnya hanya sedikit saja dari bangunan rusak ini yang mampu diperbaiki. Belum lagi ketika bicara fasilitas di tiap sekolah. Mulai dari laboratorium yang minim peralatan, perpustakaan yang sedikit koleksi buku, sampai sarana sanitasi yang belum memadai.

Ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan kusutnya pendidikan hari ini, tak lain karena landasan kebijakan yang digunakan hari ini bersumber pada ideologi kapitalisme yang telah mematikan fungsi negara sebagai penanggung jawab kebutuhan rakyat. Pengelolaan sumber-sumber daya alam potensial yang seharusnya bisa menjadi modal memenuhi tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan, malah sebagian besarnya diserahkan kepada swasta bahkan asing dan aseng. Prinsip kebebasan kepemilikan ala kapitalis meniscayakan hal itu. Kondisi ini, tentu makin melumpuhkan kemampuan negara untuk memenuhi hajat rakyatnya. Oleh sebab itu, agar negara benar-benar hadir sebagai pahlawan termasuk dalam masalah pendidikan, wajib dilakukan perubahan landasan filosofis yang digunakan sebagai pijakan dalam berbagai kebijakan bidang pendidikan. Itu berarti, sistem kapitalisme yang dipakai selama ini harus segera digantikan dengan sistem yang lebih baik.

 

Solusi Hakiki

Tidak ada sistem yang lebih baik di muka bumi ini, selain sistem Islam. Selama berabad panjang sistem Islam berhasil mempertontonkan kesuksesannya dalam mengawal masyarakat dunia menuju masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan. Sistem Islam menghidupkan fungsi negara sebagai penanggung jawab, pelindung dan pengayom rakyatnya. Sesuai sabda Rasulullah SAW, “Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu” (HR. Muslim).

Dalam Islam, kebutuhan mendasar rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin pemenuhannya oleh negara secara cuma-cuma. Gratis diberikan kepada semua warga negara tanpa memandang miskin ataupun kaya. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipandang sebagai hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Sumber pembiayaan ketiga bidang kebutuhan asasi ini adalah baitul mal atau kas negara. Dalam bidang pendidikan, negara Islam mengeluarkan dana dari baitul mal untuk dua keperluan utama, yaitu membayar secara maksimal gaji semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, dan karyawan serta membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan berkualitas tinggi seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, dan buku-buku.

Dari manakah sumber pendapatan baitul mal negara Islam, sehingga bisa memenuhi secara paripurna segala kebutuhan bidang pendidikan? Terdapat dua pos pendapatan baitul mal yang digunakan untuk keperluan pendidikan warga. Pos pertama adalah kepemilikan umum, seperti tambang, minyak, dan gas, hutan serta laut. Pos kedua adalah fai, kharaj, jizyah, dan dharibah. Dengan sumber-sumber inilah negara memenuhi kebutuhan rakyatnya dalam bidang pendidikan. Prinsip pengelolaan kepemilikan umum dalam Islam adalah keharaman atas penyerahannya kepada swasta apalagi asing dan aseng. Hasil pengelolaan kepemilikian umum itu, menjadi pemasukan bagi negara yang dialirkan ke baitul mal. Penggunaannya murni sepenuhnya untuk kemaslahatan warga. Menjadi wajar jika negara Islam sangat mampu menggratiskan pendidikan bagi rakyatnya dan menjadi wajar pula jika warga negara Islam memperoleh pendidikan berkualitas tinggi.

Sejarah panjang Islam mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi warganya. Sejak abad IV Hijriah, pemimpin umat Islam membangun berbagai perguruan tinggi dan melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Siapa saja berhak bersekolah di sana tanpa memandang latar belakang ekonomi, zonasi, ataupun prestasi.

Beberapa perguruan tinggi ternama yang dibangun kala itu, antara lain Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Pada masa Kekhilafahan Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih membangun delapan sekolah. Di tiap sekolah ini, dibangun fasilitas asrama siswa yang dilengkapi dengan ruang tidur dan ruang makan. Para siswa bahkan memperoleh uang saku bulanan. Suasana semakin kondusif dengan dukungan warga negara yang mampu. Dengan bekal pemahaman tentang kemuliaan mewakafkan harta di jalan Allah. Mereka silih berganti memberikan wakaf di bidang pendidikan. Hampir di semua kota besar seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan berbagai kota besar lainnya  terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf warga. (Shiddiq Al-Jawi: 2007). Banyaknya akses pendidikan yang tersedia memudahkan para warga untuk memperoleh pendidikan bahkan pendidikan dengan kualitas tinggi. Tak ada cerita warga yang kesusahan mengenyam pendidikan bermutu karena dibatasi oleh sistem zonasi.

Pertanyaannya kemudian adalah mampukah negara kita saat ini, menyediakan pendidikan berkualitas tanpa drama panjang yang tragis seperti terjadi hari ini, apalagi secara gratis? Semua itu, sangat mampu dilakukan jika negara bersedia menjadikan Islam sebagai landasan dalam sistem pendidikan dan semua sistem penopang lainnya meliputi sistem ekonomi, sistem pergaulan, serta sistem pemerintahan. Islam yang diterapkan secara kaffah dalam kehidupan bernegara akan memampukan negara mengurus rakyatnya dengan sebaik-baik pengurusan. Sumber daya alam yang dikelola secara mandiri oleh negara, tidak diserahkan kepada swasta apalagi asing dan aseng, akan membuat negara mampu membiayai pendidikan warganya secara gratis.

Oleh sebab itu, PR besar bangsa kita hari ini, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tak terkecuali dalam masalah pendidikan adalah mengubah landasan filosofis semua bidang kehidupan yang masih berkiblat pada kapitalisme menjadi berkiblat pada Islam. Allah menjanjikan kehidupan yang menyejahterakan dan menenteramkan bagi penduduk dunia jika berkenan mengikuti petunjuk-Nya. Bukankah tidak ada pilihan bagi kita orang yang beriman selain tunduk dan patuh pada hukum-hukum-Nya? Renungkanlah sebuah hadits dari Rasulullah SAW berikut, “Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa.” Juga ayat ke-36 dari Surat Al-Ahzab berikut, “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.” Wallahua’lam. (***).

 

Related posts