Potret Perizinan Kapal Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  • Whatsapp

Oleh : Alfino Nedi
Pengawas Perikanan Ahli Madya Pada Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Kep. Babel

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan berlimpah dan beragam, baik berupa sumber daya alam terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumber daya alam yang tak terbarukan (seperti timah, pasir kuarsa dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang surut), jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar untuk dikelola guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Hanya saja untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya khususnya kelautan dan perikanan, dihadapkan pada beberapa pelanggaran. Bentuk pelanggaran di bidang perikanan tangkap terkait perizinan meliputi: Penangkapan dan pengangkutan ikan tanpa izin, penangkapan dan pengangkutan ikan tidak memiliki dokumen; Penangkapan ikan menggunakan alat dan cara-cara penangkapan ikan yang merusak (trawl, bom, racun stroom dll); Kapal perikanan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI/SIKPI; Kapal perikanan yang beraktifitas tidak memiliki dokumen Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan; Kapal perikanan tidak melaporkan hasil tangkapan; Kapal perikanan melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar; Kapal perikanan melakukan transhipment atau memindahkan hasil tangkapan tidak sesuai ketentuan, ketidaktertelusuran hasil tangkapan ikan dll.

Perizinan kapal perikanan merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dapat dilakukan dalam rangka tertib usaha pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis perizinan di sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Khusus di bidang perikanan tangkap, perizinan tersebut meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.
Perlu kita ketahui, SIUP merupakan izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIPI dan SIKPI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Adapun BPKP, merupakan dokumen bukti tercatatnya kapal perikanan nelayan kecil yang berkapasitas hingga 10 GT. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
Izin kapal perikanan termasuk dalam kategori perizinan berusaha. Perizinan berusaha terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin usaha berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang. Sedangkan izin komersial atau operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.
Izin usaha perikanan berupa SIUP, SIPI/SIKPI dan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Izin yang diberikan dalam bentuk SIUP, yang berlaku selama usaha perikanan tetap dijalankan, sedangkan SIPI/SIKPI dan BPKP berlaku selama 1 tahun. Untuk SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan berlaku untuk 1 kali aktifitas melaut kapal perikanan.
Pada dasarnya, prosedur penerbitan SIUP, SIPI/SIKPI dan BPKP adalah sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan; Petugas memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan, jika tidak lengkap dan tidak benar, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Sedangkan jika dokumennya lengkap, maka usulan akan di proses lebih lanjut hingga diterbitkan izinnya. Jangka waktu pernerbitan izin biasanya sekitar 8 hari kerja sejak dokumen diterima dan lengkap.
Adapun persyaratan penerbitan SIUP meliputi: Daftar Isian Permohonan ditandatangani pemilik kapal; Fotocopy KTP pemilik kapal; Fotocopy NPWP; Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk GT 10 sampai dengan 30; Foto berwarna pemilik kapal, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; Surat Kuasa Bermaterai jika pengurusan izin diwakilkan; Akte Pendirian Perusahaan; Surat Keterangan Domisili Usaha (Perusahaan), Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Perundang-Undangan, Kebenaran data dan Informasi yang disampaikan.
Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha, termasuk perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS). Lembaga OSS berdasarkan untuk dan atas nama Gubernur menerbitkan Perizinan Berusaha dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dokumen Elektronik disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. Dokumen Elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dapat dicetak/print out.
Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan NIK dalam hal pelaku usaha merupakan perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onder firma), atau persekutuan perdata.
Izin usaha perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah usaha perikanan yang ada dibanding dengan jumlah surat izin yang diterbitkan. Perizinan yang diterbitkan tahun 2018, tercatat sebanyak 86 SIUP yang terdiri atas 64 SIUP baru dan 22 SIUP perubahan. Sedangkan jumlah SIUP perikanan tahun 2017, tercatat sekitar 337 SIUP. Jika dikompilasi, maka saat ini terdapat sekitar 401 SIUP perikanan yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah SIUP tersebut belum sebanding dengan jumlah usaha perikanan tangkap yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penerbitan SIPI, SIKPI dan BPKP kapal perikanan tergolong izin operasional yang dilakukan setiap tahun, dan masing-masing dokumen tersebut mempunyai masa berlaku selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2018, diterbitkan sebanyak 171 SIPI, 33 SIKPI dan 150 BPKP. Sedangkan tahun 2017 jumlah SIPI dan SIKPI yang diterbitkan tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017 (268 SIPI dan 47 SIKPI).
Penerbitan BPKP mengalami peningkatan cukup drastis dari 7 BPKP (2017) menjadi 150 BPKP (2018). Peningkatan jumlah penerbitan BPKP diduga terkait dengan perubahan regulasi tentang definisi nelayan kecil. Nelayan kecil menurut aturan yang baru adalah yang memiliki kapal maksimal 10 GT, sedangkan menurut aturan lama adalah yang memiliki kapal maksimal 5 GT. Namun demikian, penerbitan BPKP ini juga belum optimal dilihat dari sisi jumlah dan sebarannya.
Selain belum optimalnya penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI dan BPKP, ada ketimpangan yang mencolok dari sebaran penerbitan per kabupaten/kota. Untuk penerbitan SIUP tahun 2018, Belitung Timur dan Bangka memiliki SIUP di atas 20 SIUP. Sedangkan Bangka Barat dan Bangka Tengah masing-masing kurang dari 5 SIUP. Untuk penerbitan SIPI, Kabupaten Belitung, Bangka, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang berada di atas 30 SIPI. Sedangkan Bangka Selatan, Bangka Barat dan Bangka Tengah masing-masing memiliki kurang dari 10 SIPI. Untuk penerbitan SIKPI, kabupaten Belitung, Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang berada di kisaran 8 hingga 11 SIKPI. Sementara Bangka, Bangka Tengah dan Belitung Timur tidak ada penerbitan SIKPI. Untuk BPKP, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung masing-masing dengan 81 dan 49 BPKP. Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Pangkalpinang masing-masing tidak lebih dari 5 penerbitan BPKP.
Ada beberapa hal yang diduga menyebabkan kurang optimalnya penerbitan izin bidang perikanan tangkap, antara lain: Kurangnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengurus perizinan kapal perikanan; Adanya hambatan-hambatan pengurusan perizinan yang dihadapi pelaku usaha perikanan; Sebagian pelaku usaha tidak memahami prosedur dan syarat-syarat penerbitan perizinan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi; Belum dilakukannya identifikasi dan verifikasi kapal perikanan berdasarkan ukuran kapal, kurangnya tenaga dan layanan perizinan usaha perikanan serta kurangnya pengawasan dan penegakkan hukum.
Untuk mengoptimalkan penerbitan perizinan bidang perikanan tangkap, disarankan untuk mengidentifikasi dan verifikasi kapal perikanan berdasarkan ukuran kapal, melakukan sosialisasi dan publikasi perizinan, terutama di kawasan sentra-sentra nelayan, peningkatan layanan penerbitan izin usaha perikanan, terutama di kabupaten yang masih sangat kurang penerbitan perizinannya berupa penambahan personil layanan, membuka layanan khusus di daerah tertentu, bimbingan pengurusan perizinan, peningkatan sinergitas antar lembaga terkait penerbitan perizinan, peningkatan pengawasan perizinan serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran perizinan usaha perikanan.
Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perizinan usaha perikanan, perlu disusun sistem pengawasan yang efektif, sehingga terlaksananya kegiatan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengoptimalkan fungsi pengawas perikanan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan kapal perikanan (penangkapan ikan, pengumpulan, penampungan dan pengangkutan ikan).(***).

Related posts