by

Polisi akan Gelar Perkara Kasus Kejahatan Perkawinan

Diagendakan Pekan Ini

Pangkalpinang – Sempat terunda dari jadwal, gelar perkara kasus kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, dalam hitungan hari akan melakukan gelar perkara. Demikian penyampaian dari Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP Rais Muin, S.IK.

Dihubungi Rakyat Pos Minggu malam (1/7) AKP Rais menuturkan, tertundanya gelar perkaya kasus yang dilaporkan pengacara bernama Ferizal, karena terbentur dengan kegiatan operasi ketupat pengamanan hari Raya Idul Fitri 1439 H.

” Kami sudah sampaikan resumenya ke Kasubdit Polda Babel. Nanti ya tunggu beberapa hari lagi Saya periksa berkasnya dulu, pasti kita akan memberi kabar pada pihak pelapor (Ferizal-red),” kata AKP Rais.

Sekedar diketahui, sebelumnya Ferizal melaporkan mantan lurah Muntok berinisial SM, Mantan KUA Muntok berinisial AB, mantan camat Muntok ROS, dan ibu tirinya berinisal RN (no LP : STPK/B-238/IV/2017/Babel/SPKT).

Hal ini disoal saat keluarnya surat nikah 12 Juli 2008 antara orangtuanya (Alm) Zailani dengan seorang wanita berinisial RN tertanggal 23 Mei 2009 setahun setelah orang tuanya meninggal, yang mana saat itu status yang tertulis di surat nikah seorang Jejaka Padahal sebelumnya telah terjadi pernikahan antara orang tuanya tertanggal 3 Agustus 1975.

Dugaan pemalsuan dan penipuan surat nikah tertanggal 23 Mei 2009 itulah yang dilaporkan. Termasuk dugaan keterlibatan mantan camat Muntok ROS yang melepaskan hak waris tanpa ada persetujuan dari ahli waris bernama Ferizal saat itu.

Menariknya, kasus ini pun pernah menjadi perhatian praktisi hukum yang juga Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH, MH.Saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Tamansari Bandung Jawa Barat, Sabtu (24/2/2018) lalu, Rektor UNISBA ini menilai pelapor bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan juga perkara ke Pengadilan Agama (PA) untuk pembatalan perkawinan, dan melapor pemalsuan surat ke pihak kepolisian.

Menurutnya terkait pelaporan ‘Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan’ masih ranah kepolisian, sedangkan fokusnya kembali ke PA untuk gugatan pembatalan.

“Kalau pasal pidananya itu bisa 263 KUHP/276 KUHP untuk peradilan umum mencari ada tidaknya unsur pidana, dan itu bisa dijadikan bukti di ranah PA saat mengajukan pembatalan perkawinan. Paling tidak bukti pelaporan (BAP) untuk mengajukan ke Pengadilan Agama nanti uraiannya ada dalam petitum posita,” kata Prof Edi Setiadi.

Terkait dua dari empat pelapor yang saat ini punya peranan timbulnya kasus, keberadaan RN ibu tiri yang keberadaannya tidak diketahui itu sudah tugasnya kepolisian.

“Saya menilai ini kasus kecil, ini kasus ringan, Saya tidak mengerti koq bisa berlarut-larut. Kalau memang ada kendala lambannya penangan kasus oleh pihak kepolisian, pelapor bisa menghubungi bagian Wassidik Polda Babel yang punya peranan untuk menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan,” sarannya.

Disinggung ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh Mantan Caman Muntok ROS saat itu? Prof Edi Setiadi menjelaskan, selama dokumen yang dikeluarkan itu resmi (tidak palsu) mulai dari KTP, KK, maka pelepasan hak waris kepada RN sudah benar, dan sesuai prosedur administratif. Hanya saja persoalannya, apabila keputusannya salah objek, ada unsur pidana yang bisa menjeratnya.

“Keterangan waris itu bisa saja dari camat penerbitannya. Justru yang harus dibuktikan disini pada saat pelepasan haknya, apakah camat mengetahui atau tidak sebetulnya ada ahli waris yang berhak? Kalau dia (camat-red) tahu, berarti ada unsur pidana,” terangnya.

Terkait lepasnya hak waris pelapor yang saat ini dikuasai oleh orang lain walaupun dengan cara-cara yang salah, kata Edi tetap pengambilalihannya harus melalui gugatan ke pengadilan. Dan ini bisa diakumulasikan gugatan kerugian baik materil maupun kerugian imateril yang seharusnya dimiliki oleh pelapor.

”Sudah saya sampaikan diawal, ini ada unsur pidananya. Apabila penggelapan terbukti, maka akan dikenakan sanksi pidana. Terkait lambannya kasus yang berjalan langsung menghubungi Wassidik Polda Babel, satu lagi melengkapi pelaporannya seiring jalan bisa langsung lakukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama,” tukasnya (*rev/7)

Comment

BERITA TERBARU