Opini

Polemik Rancangan Omnibus Law di Era Covid

Penulis : Eqi Fitri Marehan
Mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka, Babel

Sebagaimana milenial pada umumnya, penulis termasuk orang yang aktif di sosial media, khususnya Facebook. Sepanjang bermain Facebook serta membaca berita media online lainnya, penulis sudah biasa melihat keributan di sana, hampir setiap hari sepertinya. Namun, keributan di media online tanggal 5 Oktober ini sedikit agak berbeda. Cerita bermula dari banyaknya reaksi netizen yang menyerang beberapa influencer dan menjadi ramai. Setelah diulik, ternyata masalah disebabkan oleh beberapa influencer yang membuat konten dukungan terhadap Omnibus Law.

Agak aneh memang, influencer yang jarang bersentuhan dengan masalah kebijakan publik tiba-tiba datang dan muncul mendukung kebijakan tersebut. Langkah ini, tentu saja dianggap mencederai perlawanan kelompok masyarakat yang menentang Omnibus Law. Tidak heran jika kemudian masalah ini bisa sampai meramaikan khazanah perkelahian di sosial media. Tidak sampai di situ, ada satu hal lagi yang membuat penulis terkejut. Walaupun Omnibus Law sudah dari awal tahun ini jadi pembicaraan karena polemiknya, ternyata tidak semua orang mengikuti isu ini. Termasuk di dalamnya para milenial yang notabennya adalah kalangan yang mudah mendapat akses informasi dari sosial media. Oleh karena itu, penulis kemudian tergugah untuk membuat tulisan singkat mengenai Omnibus Law ini.

Pandemi virus corona atau Covid-19 yang kini telah menjalar ke krisis ekonomi, membuat banyak perusahaan di Indonesia harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan PHK terhadap karyawannya. Jika hukum dibuat manusia, siapa yang akan diuntungkan? Pengusaha dan penguasa atau buruh dan Rakyat jelata? Pasti hukum yang dibuat akan menguntungkan si pembuat hukum, yakni penguasa dan pengusaha. Padahal, fungsi hukum agar pihak yang lemah terlindungi hak mereka dari kedzaliman penguasa atau pihak yang kuat. Tapi, faktanya, jika hukum dibuat manusia tidak bisa memenuhi unsur keadilan, karena hukum akan lebih berpihak pada penguasa atau pengusaha dalam sistem demokrasi sekuler.

Seperti halnya dalam beberapa waktu terakhir, omnibus law mulai ramai diperbicangkan. Di negeri Indonesia tercinta ini, awal  mula gagasan  Omnibus Law ini, setelah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden  pada 20 Oktober 2019 lalu. Ini adalah bentuk kekecewaan Presiden Jokowidodo karena Indonesia dikatakan minim investasi. Ppadahal, pada saat ini, kita sudah memasuki era ekonomi digital dan juga banyaknya regulasi yang tumpang tindih, birokrasi berbelit, waktu mengurus perizinan yang mengular.

Pages: 1 2 3 4

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

ads






To Top