Polemik Didit dan Anggota Dewan Panas

  • Whatsapp
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya

PANGKALPINANG – Polemik antara anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pimpinannya terkait DL (Dinas Luar), sepertinya kian meruncing. Pasalnya, imbauan pimpinan kepada anggota dewan diminta untuk tidak DL, namun disatu sisi keberangkatan anggota dewan masih tercantum dalam jadwal Banmus (Badan Musyawarah).

Dalam jadwal itu, tanggal 23-27 Maret 2020 adalah agenda intern komisi kunjungan ke luar daerah dan keberangkatan tersebut atas restu pimpinan DPRD Babel. Dan dari sumber terpercaya, setidaknya ada sembilan anggota dewan yang melakukan kunjungan komisi. Yakni, tiga orang yang ada di Komisi I, lima orang anggota Komisi III dan satu pimpinan DPRD Babel.

Ketua Komisi I DPRD Babel, Hellyana yang melakukan perjalanan dinas ke Palembang, Sumsel kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (24/3/2020) malam mengatakan, perjalanan dinas yang dilakukan Komisi I dalam rangka melihat kesiapan pelayanan antisipasi penyebaran virus Corona di Rumah Singgah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Ia mengeluhkan, imbauan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang dinilai tidak tegas. Bahkan justru banyak merugikan sejumlah anggota dewan, yakni hangusnya tiket pesawat yang sebelumnya sudah dipesan menggunakan uang pribadi anggota dewan

Baca Lainnya

“Ya, kita sudah dua tiga kali pesan tiket, hangus. Itu pakai uang pribadi loh. Sayang uangnya bisa untuk ngasih makan masyarakat yang membutuhkan,” keluhnya.
“Pastinya keberangkatan ini sudah ada perintah pimpinan, dan agenda ini memang tupoksinya Komisi I,” imbuhnya.

Ditambahkan politisi perempuan asal Belitung ini, hingga keberangkatan mereka kemarin tidak ada keputusan resmi apapun mengenai pembatalan atau larangan DL yang mengacu pada Tatib (tata tertib) melalui rapat. Seperti rapat pimpinan (Rapim) maupun di Bannmus (Badan Musyawarah). “Kalau pribadi ketua itu ya imbauan, itu pun setelah kawan-kawan berangkat,” imbuh Sekretaris DPW PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Provinsi Bangka Belitung itu.

Ia menjelaskan, pihaknya juga berkeinginan berjuang bersama melawan Covid-19 seperti TNI/Polri dan lain-lainnya, apalagi Komisi I yang membidangi pemerintahan Babel.

“Kita ingin memastikan keadaan masyarakat kita (Babel) sekalipun saat ini berada di luar, seperti halnya di rumah singgah yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai tempat persinggahan saat ada urusan mendesak maupun yang menjalani perawatan kesehatan. Rentan bagi penghuni rumah singgah baik pengunjung dan keluarga pasien, apalagi yang sakit sangat rawan untuk tertular jika kita biarkan begitu saja tanpa dipedulikan,” terangnya.

“Kalau tidak diingatkan maka sangat bahaya bagi mereka tertular bahaya Covid-19 ini. Lagian ketika sudah tertular siapa yang mau menjamin mereka pulang ke Babel tidak membawa virus ini juga? Sebagai pemimpin, kami ingin ikut berjuang dan tidak di bawah kasur demi keselamatan sesuai aturan dan fakta-fakta yang ada,” tandasnya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya mengaku kecolongan setelah dirinya mengetahui bahwa tiga anggotanya masih melakukan perjalanan dinas luar (DL) di tengah merebaknya virus corona (Covid-19) saat ini.
Padahal sebelumnya, dihadapan awak media, Senin (23/3/2020) lalu, Didit telah memberikan intruksi dengan tegas kepada para anggotanya untuk tidak melakukan perjalanan DL.

Merasa instruksinya tak diindahkan, Didit mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh ketiga anggotanya yang tetap memaksakan diri untuk melakukan kunjungan ke luar kota.  “Ya, saya dapat informasinya tadi. Jujur, ini di luar sepengetahuan saya. Apapun alasannya ini sangat kita sayangkan,” kata Didit, Selasa (24/3/2020).

Selain untuk mengantisipasi para anggotanya dari paparan virus corona, ia menegaskan larangan aktivitas DL bagi anggota dewan ini merupakan langkah dirinya untuk menghargai masyarakat yang saat ini diimbau untuk tidak ke luar rumah selama 14 hari ke depan. “Kawan-kawan anggota DPRD saya minta tolonglah hargai masyarakat. Di saat masyarakat kita (pemerintah) imbau untuk berada di rumah, ini kok oknum DPRD-nya yang dengan sengaja DL (dinas luar),” pintanya.

“Kita harus tetap waspada, dan kita sepakati DL hanya di dalam daerah. Sebab kita tidak bisa menjamin di Palembang itu aman atau tidak. Tetapi setidak-tidaknya itu ketika mereka pulang itu membuat masyarakat was-was. Minimal keluarga mereka juga,” timpalnya.

Atas kejadian ini, ia meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Babel agar dapat turun tangan menindak ketiga oknum anggota dewan tersebut.

“Saya minta BK dapat turun tangan. Kan kita sudah sepakat untuk DL dalam daerah. Bahkan larangan DL ini juga dilakukan di DPRD kabupaten/kota, loh kok provinsi melakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ditekankan Didit, sepulang DL, ketiga anggota dewan tersebut dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit.

“Saya harap sepulang mereka ini harus disterilisasi, kroscek langsung ke rumah sakit. Haruskah mereka dikarantina? Itu rumah sakit yang menentukan, dokter, bukan saya. Akan tetapi secara psikologis masyarakat saya yakin merasa kecewa dan saya juga kecewa, kok masih ada dewan yang DL,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Babel Algafri Rahman membenarkan keberangkatan rekan kerjanya tersebut. Hanya saja dirinya tak ikut dalam rombongan itu.

“Menurut notulen, ada yang berangkat tiga orang ke Palembang dalam rangka memastikan pelayanan rumah singgah di Palembang berkaitan dengan kondisi Covid-19, yakni Bu Heliyana, Pak Taufik Mardin dan Yusderahman,” ujar Algafry.

Rapat Anggaran Corona
Untuk rencana rapat anggaran tambahan guna pencegahan dan penanganan virus corona Provinsi Babel yang sedianya digelar Senin (24/3/2020), terpaksa ditunda. Penundaan ini dikarenakan belum siapnya laporan perincian anggaran dari pihak eksekutif.

“Tadi ditunda karena belum kesiapan pihak eksekutif untuk mengusulkan anggaran-anggaran, jenis-jenis dari apa-apa yang harus kita bahas,” kata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Didit mengungkapkan, rapat anggaran akan digelar pada Kamis (26/3/2020) hari ini. Dan ia berharap, pihak eksekutif dapat segera menyelesaikan laporan tersebut.

“Jadi In Shaa Allah hari Kamis kita akan rapat, harapan kita ini akan clear masalahnya, jadi (pihak eksekutif-red) harus cepat,” tukasnya.

Di Kabupaten Bangka Tengah, Pemkab menggelontorkan dana yang merupakan pergeseran anggaran sebesar Rp7 miliar untuk penanganan Corona.

Bupati Bangka Tengah H. Ibnu Saleh usai rapat lanjutan Forkompinda Bangka Tengah di Ruang VIP Kantor Bupati, Selasa (24/03/2020) mengatakan, pergeseran anggaran itu merupakan anggaran darurat, kemudian diganti dan digeser.

“Anggaran yang sudah ada kita geser dan kita ganti menjadi anggaran penanganan Corona Covid-19,” ungkapnya.
Ketua DPRD Bangka Tengah Me Hoa menjelaskan, DPRD mendukung adanya pergeseran anggaran itu karena situasi dan kondisi, jadi tidak ada perdebatan.

“DPRD Bangka Tengah mendukung adanya pergeseran anggaran karena situasi dan kondisi. Jadi, tidak ada perdebatan untuk kita pertanggungjawabkan sama-sama, dari kita dan untuk kita,” katanya. (ron/ran/1)

Related posts