Pol PP Hentikan Tambang Pasir Jelitik

  • Whatsapp
Petugas Sat Pol PP Kabupaten Bangka terlihat mendatangi kawasan penambangan pasir bangunan yang tidak membayar retribusi Galian C di Jelitik, Sungailiat, dan menghentikan kegiatan tambang, kemarin. (Foto: Zuesty Novianti)

Izin Kedaluwarsa, Retribusi tak Dibayar

SUNGAILIAT – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, menghentikan aktivitas penambangan pasir bangunan yang berlokasi di dekat Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat, Senin (14/10/2019).
Penghentian aktivitas penambangan pasir yang dipimpin Kabid Penegak Perundang Undangan Daerah Satpol PP Pemerintah Kabupaten Bangka, Achmad Suherman itu, lantaran pihak penambang tidak membayar retribusi galian C kepada pemerintah daerah. Selain itu, penambang tidak lagi memeiliki izin karena telah kedaluwarsa.
Disela sela penertiban, Achmad Suherman mengatakan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, pihaknya melakukan pengecekan ke lapangan terkait maraknya penambangan pasir di kawasan industri Jelitik.
Setiba di lapangan, pihaknya mendapati aktivitas tersebut dan melakukan kroscek sejauh mana proses perizinan atas penambangan pasir itu. Pengelola penambangan mengaku sudah melakukan kewajiban kepada pemerintah daerah dengan membayar retribusi.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan perizinan, ternyata retribusi galian C belum dibayar pengelola karena izin penambangan yang dimiliki sudah kedaluwarsa. Petugas lalu menyarankan kepada penambangan untuk membayar retribusi galian C yang mereka tambang di kawasan industri Jelitik dan mengurusi perizinannya.
“Silahkan saja kalau mau nambang tapi harus bayar retribusinya dulu. Kalau belum bayar, kalian tidak boleh aktivitas,” tegas Suherman.
Lantaran belum membayar retribusi dimaksud, kata Suherman, Satpol PP melakukan penyetopan aktivitas penambangan pasir di lokasi itu. Alat berat yang tengah mengeruk tumpukan pasir pun dihentikan.
“Jadi stop dulu lah dan besok pagi harus dibayar. Tapi kalau tidak dibayar juga, kita akan melakukan penyetopan kembali,” katanya.
Atas himbauan itu, pengelola penambangan pasir berjanji akan melakukan kewajibannya dengan membayar retribusi dan mengurusi perizinan. (2nd/1)

Related posts