PNS Gaji Minus Bikin Kerja Lemas

  • Whatsapp

Gadai SK ke Perbankan

KOBA – Tuntutan hidup dalam kehidupan sehari-hari membuat seseorang mencari dukungan finansial untuk menghidupi keluarganya agar terpenuhi. Hal ini bukan hal asing dan sering dialami setiap orang manakala sudah dalam kondisi terdesak. Seperti PNS di Pemkab Bateng yang tanpa kita pungkiri ada yang begitu karena terpaksa meminjamkan dana ke lembaga pembiayaan dengan agunan SK PNS.
Bahkan Pemkab Bateng sendiri melegalkan hal tersebut jika ada PNS yang ingin meminjamkan dana diperbankan. Sayangnya, ketentuan yang diberikan pihak Pemkab Bateng sebesar 60 persen pemotongan gaji pegawai, malah kadang lebih atau mencapai angka 80 persen. Bagi pegawai yang mengambil paket pinjaman 60-80 persen, akan berpengaruh besar bagi kinerjanya sebagai pegawai, sehingga kurang semangat atau lemas dalam bekerja lantaran setiap bulan hanya mendapatkan 20-40 persen gaji yang diterima setiap bulan.
Minusnya gaji pegawai itu berpengaruh kurang baik bagi kinerja dalam melayani masyarakat. Hal itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bateng, H. Saimi. Menurutnya, dirinya tak menampik jika PNS di Pemkab Bateng ada yang “menyekolahkan” SK PNS miliknya dan itu baginya merupakan hak bagi yang bersangkutan.
“Kalau BKD dak bisa melarang pegawai jika ingin pinjam duit, cuma kami membatasi porsi pinjamannya maksimal 60 persen dari total gaji dan tidak boleh lebih. Kadang kala pihak perbankan yang menawarkan lebih pinjaman itu. Kenapa kami batasi, agar pegawai tetap semangat bekerja. Jika gajinya udah habis pas tanggal gajian, gimana kerja mau semangat,” ujar H. Saimi saat dikonfirmasi Rakyat Pos pada Selasa (04/07).
Selain gaji yang udah mendekati minus, dikatakannya ada juga Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) dipotong karena tidak disiplin dalam bertugas. Namun tidak semua begitu, banyak juga pegawai kita yang disiplin dalam bertugas tanpa ada pemotongan TPP atau pinjaman bank.
“Lah minjem duit ke bank, ade juga yang TPP-nya malah dipotong lagi karena tak bisa bersikap disiplin dalam bertugas,” tuturnya.
Ia menjelaskan, mekanisme pemotongan TPP untuk pegawai di Pemkab Bateng terdiri dari telat 1 menit TPP dipotong 3 persen, telat 2 menit dipotong sebesar 6 persen dan seterusnya sampai kelipatannya dibawah 15 menit. Berikutnya, tidak ikut apel mingguan atau upacara TPP dipotong sebesar 7,5 persen, kemudian tidak ikut senam pagi setiap jum’at dipotong 7,5 persen, selanjutnya tidak ikut apel pagi atau sore tanpa keterangan dipotong 3,75 persen.
Berikutnya dikatakan mantan Plt. Sekda tersebut, tidak melakukan absen pulang tanpa keterangan jelas dipotong 7,5 persen, tidak absen setelah jam istirahat diatas 5 kali tanpa keterangan yang sah dipotong 3 persen, tidak mengenakan kelengkapan dan atribut pakaian dinas dipotong 1 persen, izin untuk keperluan pribadi lebih dari 3 kali dalam satu masa kerja dipotong 10 persen, meninggalkan kantor tanpa jam kerja tanpa seizin pimpinan dipotong 10 persen.
“Catatan, untuk kelebihan jam kerja tidak bisa menutupi kesalahannya. Pegawai absen dalam sehari sebanyak 4 kali absen pagi 07.30 WIB, siang 12.00 WIB, 13.00 WIB, dan Sore 16.00 WIB. Dasarnya pemotongan TPP sesuai Perbup No 7 tahun 2017,” pungkasnya. (ran/6)

 

Related posts