Pimpinan DPRD Diminta Usut SPPD

No comment 410 views

Libatkan BK atau Bentuk Pansus
Hari ini, Subari dan Gandhi Dilantik

PANGKALPINANG – Bergantinya susunan pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang yang dijadwalkan dilantik hari ini, Kamis (10/8/2017) memberi harapan baru penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang.
Banyak pihak berharap dua pimpinan DPRD yang dilantik yakni Ahmad Subari sebagai Ketua DPRD menggantikan Marshabana dan Depati Gandhi yang menjabat Wakil Ketua menutup kursi almarhum Azmi Hidayat, dapat membantu aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus SPPD fiktif tersebut.
Hal ini seperti harapan praktisi hukum Ahmad Albuni, SH saat berbincang dengan Rakyat Pos, Rabu sore (9/8/2017). Menurutnya, wajah baru pimpinan DPRD setidaknya merupakan semangat baru para wakil rakyat dalam bekerja.
“Termasuk harusnya mendukung pengusutan tuntas kasus SPPD fiktif di tubuh DPRD Kota Pangkalpinang yang sekarang masih belum jelas. Kita berharap Pak Subari dan Gandhi bisa mendukung itu dan mengusut dugaan korupsi ini,” kata Albuni.
Aktivis lingkungan yang juga advokat ini menilai pimpinan DPRD dapat meminta Badan Kehormatan (BK) membentuk tim khusus untuk mengumpulkan data awal, bahkan membantu pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang menyidik dugaan korupsi ini dengan menyerahkan data-data.
“Bila perlu Ketua DPRD dan wakilnya bisa meminta dibentuk Panitia Khusus (Pansus) SPPD melibatkan BK untuk mengusutnya. Tujuan utamanya untuk menjernihkan kembali institusi DPRD dari perilaku koruptif yang diduga dilakukan oknum anggota dewan. Saya pikir sah-sah saja jika tujuannya baik untuk dibentuk Pansus. DPR RI saja berani main Hak Angket kok dan itu legal menurut undang-undang,” paparnya.
Langkah lain yang dapat dilakukan pimpinan dewan yakni melakukan audiensi atau memanggil Kejari Pangkalpinang untuk hearing mengenai penyidikan kasus tersebut. Sebab kata Albuni, penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan sedikit banyak berpengaruh negatif untuk pandangan publik kepada DPRD.
“Secara politis, partai-partai yang wakilnya ada di DPRD pasti terusik dengan rumor dugaan korupsi yang ditujukan pada kadernya. Rakyat pun tentu berpandangan negatif terhadap wakil rakyat, jadi opini dan rumor seperti itu harus dijernihkan agar terang ada tidaknya korupsi di lembaga DPRD Pangkalpinang,” tukasnya.
Albuni berharap pihak Kejari Pangkalpinang pun mengusut serius kasus SPPD yang sudah menetapkan satu tersangka yakni Budik Wahyudi selaku bandahara DPRD Kota Pangkalpinang dan memeriksa keterlibatan 13 oknum anggota dewan.
Sementara itu, gladi resik Rapat Paripurna Istemewa Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD, sudah dilakukan di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, kemarin.
Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Akhmad Elvian mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk persiapan sebelum dilaksanakannya rapat paripurna istimewa.
“Gladi resik ini dilaksanakan bertujuan agar pelaksanaan pelantikan ini dapat berjalan lancar, khidmat dan tertib,” ungkapnya.
Elvian mengaku segala sesuatu kebutuhan untuk pelantikan sudah siap semua dan tidak ada kendala apapun.
“Jadi saya harapkan tamu undangan dan yang akan diambil sumpahnya agar datang tepat waktu,” katanya.
Sedangkan Calon Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari usai pelaksanaan gladi resik menyebutkan dirinya tidak ada persiapan khusus apapun sebelum dilaksanakannya pelantikan.
“Tidak ada persiapan khusus, paling sholat malam seperti biasanya untuk memohon doa agar dapat menjalankan amanah masyarakat ini dengan sebaik baiknya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Calon Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Depati Ghandi saat ditemui usai prosesi gladi resik pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD Pangkalpinang.
“Tidak ada persiapan istimewa biarkanlah mengalir dengan sebagai mestinya dan paling bersyukur jangan berlebihan karena setiap hari sudah selalu bersyukur,” sebut Ketua DPC PPP Pangkalpinang.
Dalam kegiatan gladi resik yang dilaksanakan dengan tidak begitu formal nampak hadir Ketua Pengadilan Negeri, Surono dan pengukuh sumpah dari Kemenag Pangkalpinang, Erkandi mengikuti proses ini sampai selesai. (bum/red/1)

No Response

Leave a reply "Pimpinan DPRD Diminta Usut SPPD"