Pilkada 2020 Begitu Menggoda

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Tamimi
Penulis dan Wartawan Bangka Belitung

Genderang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai ditabuh. Partai Politik (Parpol) dan jalur independen atau perseorangan sebagai corong merekrut kandidat pun telah membuka pintu. Saat ini, sedang ditunggu partisipasi masyarakat untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati melalui kedua jalur tersebut. Untuk mendapatkan tiket peserta Pilkada Serentak Tahun 2020, tentunya ada persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh para kandidat selain figur, popularitas, keilmuan, kemampuan, dan finansial.

Ada empat kabupaten pemekaran yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, yakni Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Untuk di Kabupaten Bangka Tengah, jadi trending topic adalah nama Petahana Bupati Ibnu Saleh dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya. Menyusul lagi nama Petahana Wabup Yuliyanto Satin, mantan senator DPD RI Erfian Rosman Djohan, mantan Wabup Patrianusa Syahrun dan Ibu Melati Erzaldi yang merupakan istri Gubernur Babel Erzaldi Rosman.

Sementara itu, di Kabupaten Bangka Selatan muncul nama Petahana Wakil Bupati Reza Herdavid, Anggota DPRD Babel Rina Tarol, Sipioni dan Iskandar M.hum dari kalangan profesional. Kemudian di Kabupaten Bangka Barat ada nama petahana Bupati Markus menyusul nama mantan Bupati sekaligus Anggota DPD RI Ustadz Zuhri M Zazali. Sedangkan pendatang baru muncul nama Tyo Firmadata Anggota DPR RI. Untuk di Kabupaten Belitung Timur masih menguat nama Bupati Yuslih Ihza Mahendra dan mantan Bupati Basuri Tjahaja Purnama. Keduanya berpotensi bakal bertarung kembali dalam Pilkada Beltim 2020.

Kandidat yang akan berlaga di empat kabupaten itu bersaing ketat memperebutkan panggung cabup dan cawabup, karena kursi kepala daerah begitu menggoda. Makanya berbondong-bondong mencari cara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagai pemilik hak suara. Kendati proses pendaftaran calon Bupati telah berjalan di tingkat Parpol dan perseorangan, namun penulis belum bisa menaksirkan siapa saja kandidat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tiket peserta Pilkada. Karena seluruh kandidat memiliki basis massa dan pendukung.

Misalnya di Bangka Tengah, calon petahana Ibnu Saleh diperkirakan bersaing ketat dengan Didit Srigusjaya sebagai pemilik suara terbanyak pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Kendati keduanya berada pada panggung yang berbeda, namun dalam meraup suara dan merebut hati rakyat punya Strategi dan Taktik (STRATAK) tersendiri.

Demikian juga dengan petahana Markus, basis massa tahun 2015 lalu, bisa dipertahankan dengan cara di pupuk dan dibina agar tetap loyal. Cuma hati-hati dengan mantan Bupati Ustadz Zuhri yang tak kalah banyak soal kantong suara. Terpilihnya yang bersangkutan sebagai senator DPD RI periode 2019-2024, sebagai tiket bahwa mantan Bupati tersebut punya power untuk merebut tiket cabup Pilkada Bangka Barat 2020. Menyusul lagi nama Tyo Firmadata yang saat ini mengemban tugas di senayan sebagai Anggota DPR RI. Tentu, ketiganya memiliki peluang besar untuk merebut panggung sekaligus tiket peserta Pilkada.

Sedangkan di Bangka Selatan, nama petahana Wakil Bupati Reza Herdavid punya pendukung yang besar jika maju nyalon Bupati. Apalagi pria asal Desa Air Bara tersebut sukses memenangkan pemilu Bangka Selatan Tahun 2015 lalu berpasangan dengan Bupati H. Justiar Noor. Tetapi, masuknya nama Rina Tarol, mantan Calon Bupati Tahun 2015 menjadi lawan berat Reza Herdavid jika tidak berpasangan dengan Justiar Noor yang sudah pensiun dari jabatan Bupati.

Untuk di Belitung Timur juga demikian. Nama Yuslih Ihza Mahendra masih dalam urutan teratas. Sebagai bupati, adik kandung Yusril Ihza Mahendra itu memiliki banyak panggung untuk berbuat dan beradaftasi dengan masyarakat. Lawan berat Yuslih adalah Basuri Tjahaja Purnama yang tak lain rivalnya dalam kontestan Pilkada Beltim Tahun 2015 lalu. Basis massa adik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena punya pendukung yang setia, sehingga menjadi lawan berat Yuslih di Pilkada 2020.

Pilkada Serentak Tahun 2020 merupakan pemilu keempat bagi daerah pemekaran yang melaksanakan pesta demokrasi. Masyarakat yang terhimpun dalam parpol dan kalangan profesional pun telah menyiapkan kandidat untuk diusung. Selain jalur parpol yang telah mulai, jalur perseorangan atau independen pun tahapannya sedang berjalan dengan persyaratan administrasi salah satunya mengumpulkan KTP sesuai daerah pemilihan dengan ketentuan sebesar 10 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Misalnya jumlah DPT 120.130 jiwa, maka 10 persen-nya sebesar 12.130 jiwa. Dari angka itu, wajib tersebar minimal di empat kecamatan sebesar 50 persen lebih.

Menjelang pelaksanaan Pemilukada Serentak tanggal 23 September 2020 nanti, ada beberapa masukan untuk dievaluasi bertujuan menyempurnakan pelaksanaan Pemilukada salah satunya melengkapi data Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sebagai dasar untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data ini penting karena rawan konflik, sering kali DP4 ini menjadi sorotan banyak pihak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diharapkan memvalidasi data itu sesuai dengan data base yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya menjaring KTP ganda, data ganda, seperti yang meninggal, tidak tercatat, pindah jiwa atau pensiunan TNI Polri.

Administrasi berupa data menjelang Pemilukada dipastikan sehat dan akurat. Pihak Disdukcapil, KPU dan Bawaslu diuji untuk mengurus data ini agar hasilnya sesuai aturan yang berlaku. Termasuk kegiatan pasca Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019, tentu banyak evaluasi yang perlu disempurnakan baik berupa data, penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dan pihak keamanan TNI-POLRI. Kesuksesan Pemilu 2019 bukan berarti untuk berpuas diri. Tetapi, keberhasilan itu sebagai bahan rujukan penyelenggaraan pemilu tahun 2020 agar menjadi lebih baik.

Sebagai antisipasi bagi penyelenggara Pemilu, tantangan Pemilukada 2020 lebih berat dibandingkan dengan Pemilu 2019. Mengapa demikian, karena kita memilih kepala daerah yang berada di tingkat kabupaten. Sudah barang tentu, tensi politik memilih Bupati dan Wakil Bupati sangat tinggi dibandingkan memilih anggota dewan dan Presiden. Inilah yang perlu penulis soroti dalam upaya mengawal tahapan Pemilukada agar terwujudnya pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur Adil (JURDIL). (***).

Related posts