Perusahaan Nakal Kena Sanksi Dikoran

  • Whatsapp

Tim Pemda Lakukan Inventarisasi
Diduga Banyak tak Kantongi Izin

SUNGAILIAT – Bagi perusahaan perkebunan maupun tambak di wilayah Kabupaten Bangka akan segera diinventarisasi Tim Pemkab guna menertibkan perizinan usaha.
Sekda Bangka, H. Feri Insani mengatakan, tim Pemkab Bangka akan melakukan inventarisasi perusahaan yang menggunakan lahan luas.
“Kita lakukan pembinaan agar tertib dari izin lokasi kemudian izin lingkungannya, kalau dia perkebunan harus punya izin usaha perkebunan. Status lahannya harus hak guna usaha (HGU) biar Bangka ini tentram,” kata Sekda.
Kalau tanahnya belum diberikan haknya, kata Sekda dalam hal ini yang mempunyai otoritas itu BPN maka harus segera dibuat.
“Capek kita kalau mengurus ini terus, kalau ada sengketa. Kita saat ini berpikir untuk menata kota,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan kepada pengusaha yang namanya sudah ada beserta lokasi perkebunannya maka diminta untuk segera membuat izin.
“Kita tidak mau menyebutkannya karena rahasia tapi kami tahu pemilik usaha perkebunan pertambakan tetapi belum mempunyai izin. Kami akan turun lengkap mulai dari Satpol PP, perkebunan, perizinan. Nanti mereka akan kita undang apa yang menjadi penyebab mereka tidak mengurus izin,” ujarnya.
Para pengusaha, ditambahkannya, akan dijelaskan berapa lama pengurusan izin langsung oleh Kantor Pelayanan Terpadu dengan LH.
“Dimana masalahnya. Mohon maaf sekali kepada mereka kita akan memasang plang perusahaan tidak memiliki izin. Jangan marah bagi perkebunan yang tidak memiliki izin. Berikutnya nama-nama ini akan kami korankan. Jangan nanti ribut-ribut dengan masyarakat. Sudah kami tekankan intinya kami menghimbau kepada pengusaha skala besar segera mengurus izin,” tukasnya.
Ia minta kepada perusahaan jika sudah dipasang plang jangan dicabut.
“Plang jangan dicabut. Saya juga punya tanah memiliki sertifikat. Silahkan dicek di BPN itu. Sadarlah, ini punya sampai 200 hektar. Kami koordinasi dengan Dirjen BPN ATR. Kami akan layangkan surat ke Dirjen gakkum. Yang punya di Mabat, Cungfo, Bukit Layang. Apa masalahnya, harus ada izinnya. Jangan diam saja. Pemda Bangka cukup bersabarlah,” imbuhnya.
Tak cukup dipasang plang, Sekda mengemukakan ia akan mengumumkan di koran nama-nama perusahaan yang tidak tertib.
Ia juga mengharapkan kepada perusahaan agar kooperatif jika tim Pemkab Bangka datang ke lokasi.
“Akan ada dua tim dipimpin oleh asisten dan Sekda. Jangan dikirim satpamlah, harus ada manajernya, pengusahanya. Harus kooperatiflah,” himbaunya.
Ditambahkan Darianus, Kepala Dinas Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Bangka, perusahaan yang melakukan investasi di Bangka harus memiliki izin.
“Kelengkapan izin bagi yang belum kita dorong buat izin. Itu tahap awal kita minta mereka membuat izin. Itu juga didukung oleh SKPD terkait, SKPD teknis seperti penanaman modal dan KPT. Beberapa perizinan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional,” ungkapnya.
Dikemukakannya, kegiatan usaha harus ada izin termasuk yang kecil yang besar. Ini terkait peraturan perpajakan dan perubahan kepemilikan.
“Itu yang sebenarnya akan kita inventarisasi. Rabu kita dengan beberapa teknis akan rapat. sudah dibentuk tim. Sementara kita dorong mereka untuk melengkapi itu,” tambahnya.
Menurut Darianus, perusahaan besar pada dasarnya mau membuat izin tapi karena tidak paham dan tidak dapat informasi.
Untuk target pendapatan BPHTB, kata Darianus sebesar Rl 42 miliar dari target awal Rp 6 miliar.
“Insya Allah mudah-mudahan tercapai dengan pendekatan persuasif. Perusahaan-perusahaan besar mau membayar HGU, HGB tetapi karena proses tidak tahu jelas jadi tidak mau mengurusnya,” pungkasnya. (snt/6)

Pos terkait