Pertahankan WTP, Wagub Perintah Nolkan Temuan BPK

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus berupaya untuk kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mempertahankan WTP itu, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah menginginkan sekitar 400 lebih temuan BPK dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kita terus berupaya menindaklanjuti temuan-temuan yang masih ada, yang dulu-dulu, harus diselesaikan, kalau bisa di nol-kan semua temuan,” tegas Wagub Babel, Abdul Fatah, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dari 400 lebih temuan yang ada, kata Fatah, 2/3 sudah ditindaklanjuti, sehingga masih ada temuan yang belum diselesaikan, hal ini menurutnya harus ditindaklanjuti oleh OPD.

“Kita sudah evaluasi, makanya ini harus diselesaikan, ada beberapa OPD yang masih tertinggal (belum tuntas-red),” imbuhnya.

Disinggung adanya kerugian negara dari temuan ini, dia menyebutkan, tidak ada yang berkaitan dengan kerugian negara, temuan yang ada hanya bersifat administrasi.

“Kebanyakan terjadi pada temuan-temuan tahun-tahun yang lama, namun tetap (temuan-red) itu mempengaruhi sehingga harus ditindaklanjuti,” lanjut.

Sementara itu, Sekda Pemprov Babel, Yan Megawandi menambahkan temuan dari BPK yang ditargetkan tuntas sebanyak 407 item akumulasi dari temuan belasan tahun lalu.

“Temuan ini masih didominasi oleh administrasi, sudah dari jaman dulu sampai sekarang belum tuntas, bahkan sudah belasan tahun totalnya ada 407 temuan. Makanya kita coba menuntaskannya,” katanya.

Yan menyebutkan, tidak semua temuan harus diselesaikan dengan penyetoran keuangan, ada yang cuma surat teguran, ada yang cuma surat pernyataan, dan penyelesaian administrasi lainnya.

“Saat ini, telah ditindaklanjuti lebih dari 200 temuan, sisanya kita berusaha memaksimalkan agar bisa selesai,” tandasnya.

Temuan yang belum tuntas ini, lanjut Yan memang agak rumit, karena waktunya sudah lewat, sementara perintah juga sudah lama.

“Nah, yang seperti itu terlewatkan berkasnya sudah enggak ada, jangan bayangkan 400 itu (temuan) yang horor, sebagian besar itu masalah administrasi. Target kalau bisa Februari ini,” sebut Yan..

Terkait kerugian negara, disebutkan Yan memang ada, tapi tidak banyak. Pihaknya kesulitan karena orangnya susah dicari, oleh karenanya pemprov minta pendampingan BPK supaya jangan sampai jadi beban ke depan.

“Jangan sampai hal belasan tahun itu jadi beban kita dan beban siapapun yang akan menjalankan pemerintahan,” imbuhnya.

Dia tak menampik, jika temuan tersebut belum selesai ditindaklanjuti akan berdampak pada opini laporan keuangan Pemprov Babel.

“Padahal komitmen pimpinan dan kepala OPD sudah oke, supaya kita bisa dipertahankan opini WTP, makanya kita targetkan harus selesai, kita akan coba telusuri dan buatkan berita acaranya,” tutup Yan.(nov/10)

Related posts