Perspektif Razia Buku Sejarah

  • Whatsapp

Oleh: Abrillioga
Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung

Di era lawas saat ini, pemberlakuan terhadap razia yang dilakukan kepada buku kiri terus digencarkan. Para Aparat yang bertindak sebagai aktor dalam pemberhangusan buku kerap kali terjadi. Jika mengulas fakta yang terjadi, di era kepemimpinan bapak Joko Widodo terhitung sudah lima kali tercatat razia buku kiri dilakukan, terakhir kali dilakukan pada tanggal 8 Januari 2019 di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Bagi kebutuhan khalayak umum, hal ini justru dinilai sebagai pelanggaran hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi mengenai keluasan khasanah sejarah yang patut untuk diketahui agar tak kebablasan jika berbicara menyinggung sedikit tentang masa sejarah di tanah air ini.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi yang diimplementasikan. Seyogyanya dalam pemberlakuan razia terhadap buku-buku sejarah perlu dilakukan uji di meja persidangan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang melakukan uji materill terhadap UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan. Namun, faktanya hal ini justru sama sekali tidak diterapkan.

Permasalahan ini, harus menjadi sesuatu yang subtansial dan perlu untuk dilakukan usaha preventif dan refresif bagi penulis sendiri. Sebab, di era sekarang akan menjadi pembodohan paling sempurna bagi para muda-mudi yang buta akan sejarah jika razia buku-buku sejarah dilakukan terus menerus, apalagi dalam skala besar.

Membaca itu perlu, apa saja. Karena membaca akan membuka cakralawa, mempunyai kedalaman imajinasi dan membuka relung misteri tentang hakikat-hakikat ilmu yang perlu di ketahui sehingga membuat kita tak mudah untuk di provokasi.

Razia buku-buku sejarah yang dilakukan oleh aparat keamanan, hal ini akan membuat perasaan menyakitkan bagi para penerbit dan pencinta sejarah atau sejarawan. Bagaimana tidak? Tak dapat dipungkiri, lembaran teks-teks yang memuat silsilah sejarah dilenyapkan sama saja membuat bangsa ini tak memiliki sejarah yang patut untuk diedukasikan nantinya kepada anak cucu yang mengingatkan betapa pentingnya sejarah. Jika sejarah hari ini tak ada, maka tak akan dapat melanjutkan sejarah di masa depan. Apalagi pemerintah masih minim kepedulian terhadap dunia perbukuan.

Pelbagai razia buku yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI karena dianggap memuat naskah mengenai paham komunisme di Indonesia. Penulis rasa hal itu tak perlu untuk dilakukan, apalagi di zaman era digital seperti saat ini sudah banyak sekali web dan situs yang berisi konten-konten nilai sejarah paham komunisme yang dipublikasikan. Justru dengan adanya pengetahuan mengenai paham komunisme tentunya ini akan menjadi pelajaran baru bagi para masyarakat awam yang tidak tahu-menahu apalagi bagi seorang terpelajar tentunya hal ini akan menambah wawasan.

Apabila memang benar adanya buku yang termuat naskah tentang sesuatu yang menyudutkan sebelah pihak atau berisi sesuatu yang bersifat provokatif, fitnah dan memuat unsur radikal di dalamnya, hal ini kan bisa di tempuh melalui jalur hukum yang lebih tegas, mengingat Indonesia negara hukum. Dengan demikian tak perlulah pemberhangusan dan penyitaan itu dilakukan. Justru akan lebih baik melakukan razia terhadap gerakan-gerakan atau kelompok (oknum) yang memiliki anti terhadap idealis Pancasila, sebab hal ini terbilang dapat memicu disintegrasi bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, Penulis sendiri sebagai Penulis memiliki pandangan dan perspektif jikalau razia-razia buku sejarah dilakukan bukanlah solusi yang tepat, sebab hal ini justru akan membuat kita memiliki ketumpulan dalam pengetahuan, apalagi sejarah. Ilmu yang yang begitu subtansial untuk dipelajari dan diketahui. Solusi yang bisa ditawarkan dengan tidak melakukan pemberhangusan dan penyitaan buku, tapi lewat jalur hukum yang sudah jelas ada ditetapkan. Sebab, tanpa buku pengetahuan, dunia hanyalah sandiwara yang tak berkesudahan.(***).

Related posts