Perpanjangan HGU. PT. SMM Diminta Ditinjau Ulang

  • Whatsapp

Dilakukan 15 Tahun Sebelum HGU Berakhir

Manggar, Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Stelindo Wahana Perkasa (PT. SWP) lagi ramai diperbincangkan. Hingga kini Perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur (Beltim) masih terkendala persyaratan pengukuran ulang, plasma 20 % dari luas lahan dan tanggungjawab perusahaan terhadap CSR.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Belitung Timur sempat melakukan audiensi dengan Deputi Wilayah 7 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, (16/07). Wagub Bangka Belitung Abdul Fattah sempat mengingatkan PT. SWP untuk tidak melakukan penanaman kembali kelapa sawit sebelum perpanjangan HGU selesai.

Perpanjangan HGU PT. SWP yang belum selesai membuka kembali ingatan akan Perpanjangan HGU PT. Sahabat Mewah Dan Makmur (PT.SMM) yang menuai sorotan.

Diketahui, perpanjangan HGU PT. SMM yang berada dibawah naungan ANJ grup sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu tanpa keterlibatan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, padahal masa HGU baru akan berakhir pada 31 Desember 2020. Perpanjangan itu dilakukan 15 tahun sebelum berakhirnya masa HGU.

Perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan HGU PT. SMM, Nomor : 50/HGU/BPN/2015, tentang pemberian perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan HGU, tanggal 16 Mei 2015. Pemberian perpanjangan HGU Oleh BPN ini sempat diprotes para kepala desa dan menjadi polemik dimasyarakat.

Ini lantaran luasnya lahan yang dikuasai perusahaan yang mencapai 15.873,24 hektar. Lahan tersebut tersebar di lima desa di wilayah Belitung Timur. Yaitu Desa Jangkang, Desa Balok, Desa Nyuruk Kecamatan Dendang, Desa Renggiang dan Desa Simpang Tiga Kecamatan Gantung.

Diduga, ada lahan perkebunan Kelapa sawit milik PT. SMM ) yang tidak ber-HGU. Dalam surat Keputusan Kepala BPN tidak tertera perpanjangan lahan perkebunan di Desa Dendang yang diperkirakan mencapai 1000 Hektar.

Berdasarkan risalah pemeriksaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung Tanggal 22 pebruari 2005 ,nomor ; 01/konst/BPN Prov. Jep. Babel/29/2005, berkesimpulan dapat menyetujui perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan HGU.

Keberadaan PT. SMM yang masa perpanjangan dan pembaharuan HGU nya akan berakhir hingga tahun 2075 membuat masyarakat Desa Jangkang meradang. ”

” Hingga hari ini masyarakat tidak menyetujui perpanjangan HGU PT. SMM ” Kata seorang tokoh Masyarakat Desa Jangkang, Zulman, Rabu, (07/08/2019). Menurut mantan Kades Jangkang itu perpanjangan HGU PT. SMM hanya sepihak dan tidak melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat, apalagi ada pengukuran ulang. Bahkan DPRD Kabupaten Belitung Timur sempat bikin Pansus terkait Perpanjangan HGU PT. SMM yang dinilai janggal. Namun hasil Pansus ” menguap ” begitu saja.

” Kalau disebutkan tidak diterima keberatan dari pihak lain, pihak yang mana ” tandas Zulman. seyogyanya lanjut Zulman, Sebelum perpanjangan HGU dilakukan semestinya ada pengukuran ulang lahan yang ber-HGU. ” Apakah lahan yang ditanami kelapa sawit sesuai dengan yang tertera didalam HGU ” tanya zulman. Zulman mensinyalir ada yang janggal san dilanggar saat perpanjangan HGU PT. SMM, apalagi dilakukan 15 tahun sebelum berakhirnya masa HGU. Dan Perpanjangan baru bisa didaftarkan pada tahun 2018. ” Kami minta perpanjangan HGU PT. SMM ditinjau ulang ” tegas Zulman.

Hal senada juga disampaikan seorang warga Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang yang minta namanya tidak ditulis. Menurutnya, harus ada MoU antara pemerintah desa dengan perusahaan terkait kontribusi dan perkebunan plasma. ” Perpanjangan HGU PT. SMM harus ditinjau ulang, harus ada MoU ” kata dia yang menyebut jika di desanya tidak ada perkebunan plasma PT. SMM.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eka Budiarta mengatakan HGU PT. SMM bisa saja dibatalkan jika ada pihak-pihak yang keberatan dan melakukan gugatan. ” Yang bisa membatalkan HGU itu hanya ada dua lembaga, BPN dan Pengadilan ” kata Eka kepada Rakyat Pos melalui telpon, Rabu (07/08/2019). Itupun, kata Eka, apabila ada pihak yang menggugat.

Terkait perpanjangan HGU PT. SWP yang akan berakhir pada tahun 2020 mendatang Eka menyebut hingga saat ini Pihak PT. SWP belum melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang disyaratkan.

Namun, tidak hanya Perpanjangan HGU PT. SMM dan PT. SWP yang menjadi perbincangan, tapi juga HGU PT. Parit Sembada di Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit. ” Bagaimana dengan HGU PT. Parit Sembada ” tanya Politisi PBB itu. PT. Parit sembada semula adalah perusahaan perkebunan karet, belakangan beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Yan.

Related posts