Perlu Regulasi Tata Niaga Lada

  • Whatsapp
foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Anggota Komisi VI DPR RI asal Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya (BPJ), menegaskan, perlu dibuat suatu regulasi yang lebih detil tentang tata niaga perladaan nasional, sehingga semua potensi nilai ekonomisnya dapat dimaksimalkan dan merangsang hilirisasi pada komoditas perladaan.

Hal ini disampaikan BPJ melalui akun media sosial, facebooknya, yang ia posting Jumat (24/1/2020), bertajuk catatan kecil BPJ. Tulisan ini ia buat, setelah rapat dengar pendapat (RDP) Gubernur Babel dan stakeholder terkait bersama dengan Komisi VI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Read More

BPJ mengatakan, ada beberapa permasalahan yang mendasar tentang perladaan nasional yang harus dibenahi selain tataniaganya.

“Antara lain persoalan kebutuhan pupuk subsidi untuk petani, persoalan besaran data produksi lada nasional yang masih simpang siur dan persoalan interaksi perdagangan lada internasional,” katanya.

Komisi VI DPR RI, lanjutnya, telah memutuskan membentuk Panja Perdagangan Komoditas, yang fokusnya antara lain akan membahas soal lada dan rempah lainnya.

“Komisi VI DPR RI lewat Panja Perdagangan Komoditas akan mengundang semua pihak yang terkait di bidang perladaan, baik Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, Petani Lada, Asosiasi Eksportir Lada, Akademisi, dan narasumber lainnya untuk memetakan permasalahan kemudian dicarikan formulasi terbaik dalam menyusun regulasi perladaan nasional yang komprehensif dan holistik yang berpihak pada stakeholder perladaan dalam negeri,” jelasnya.

Sehingga hasil yang diharapkan nantinya, lanjut BPJ, adalah membaiknya harga lada ditingkat petani, terjadinya hilirisasi, volume ekspor lada yang berkontribusi positif bagi pemasukan devisa sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya yang bergelut dibidang perladaan.

Pada media sosial ini, BPJ menuliskan rapat dengar pendapat ini digelar 22 Januari 2020 di Ruang Rapat Komisi VI di Nusantara 1, yang dipimpin oleh

Gede Sumarjaya Linggih atau biasa dipanggil Pak Demer dan Arya Bima. Sementara, anggota DPR RI dari Komisi VI yang menghadiri RDPU kemarin tercatat sekitar 30 orang dari 7 Fraksi.

Rapat ini dilaksanakan, merespon surat Gubernur Babel tentang audiensi dengan Komisi VI DPR RI pada akhir November 2019 kemarin.

Turut hadir bersama dengan Gubernur Babel dalam rombongan antara lain empat anggota DPD RI Dapil Babel yakni Bpk Hudarni Rani, Bpk Dharmansa Husein, Bpk Alexander Franciskus dan Ustad Zuhri. Hadir juga Ketua DPRD Prov Babel Bpk Didit Srigusjaya, beserta Wakil Ketuanya Bpk Amri Cahyadi dan Bpk Moh.Amin, Bupati Belitung Bpk Sahani Saleh, Sekda Bangka, Sekda Bangka Tengah, Staff Khusus Gubernur Bid Hukum Bpk Zaidan, Bpk Emron Pangkapi, Bpk Safari NS, Bpk Andeska, Bpk Thobrani Alwi, Ketua Kadin Babel Bpk Thomas Jusman, Ketua Hipmi Babel Bpk Sandy, dan banyak lagi tokoh tokoh Babel yang hadir dalam rombongan Gubernur Babel kemarin itu.

Pada kesempatan tersebut, tulis BPJ, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, menyampaikan berkaitan dengan pertimahan, tentang keinginan dari Pemerintah Daerah Babel untuk memiliki saham di PT.Timah dengan maksud agar Pemerintah daerah dapat ikut memberikan arah kebijakan yang berkaitan dengan PT.Timah terutama saat RUPS tidak hanya sebagai penonton saja.

“Lalu adanya tuntutan untuk meningkatkan royalti ekspor timah yang hanya 3% menjadi minimal 10%, karena daerah tidak mendapat keuntungan yang sesuai dari pertambangan timah jika dilihat dari dampak kerusakannya. Selama ini hasil royalti 3% itu masih harus di bagi lagi dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, dan Pemkab. Sehingga hasil bagi yang didapat daerah sangat kecil,” ulasnya.

Tak saja itu, gubernur juga mengatakan, menyikapi kunjungan Ketua DPD RI Bpk La Nyalla pada kunjungannya ke Babel beberapa waktu yang lalu, mensinyalir telah terjadi praktek kartel pada dunia pertimahan saat ini di Babel.

“Perlu dicermati lebih lanjut apa yang menjadi pengamatan beliau dan jika betul terjadi demikian, maka dapat dilaporkan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menghindari praktek praktek usaha yang tidak sehat dibidang pertimahan di Babel,” tegasnya.

Kedua, sebut BPJ, berkaitan dengan perladaan. Jatuhnya harga lada yang begitu drastis ditingkat petani dalam 4 tahun terakhir, harus segera dicarikan solusinya.

“Ada beberapa pemikiran yang disampaikan oleh Prof Udin selaku Dirut BUMD, sebagai tawaran konsep perniagaan lada dari beliau yang masih harus kita evaluasi lagi secara komprehensif, dalam konteks yang lebih luas tidak hanya dalam perspektif perniagaan lada di Babel saja,” pungkasnya. (nov/6)

Related posts