Perlindungan Lahan Pertanian dalam Upaya Menuju Ketahanan Pangan

  • Whatsapp

Hal lainnya, ketergantungan pasokan beras dan bahan pangan lainnya dari daerah lain sangat riskan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan politik nasional. Sebagai contoh adalah apabila cuaca buruk perairan dan gagal panen di daerah lain dapat berakibat pada terlambatnya pengiriman sehingga terjadi kelangkaan yang akan memicu kenaikan harga (inflasi) di daerah ini. Inflasi sendiri terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply). Padahal, beras merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi di beberapa daerah Indonesia termasuk juga di Bangka Belitung. Tahun 2018 inflasi Bangka Belitung mencapai 3,18 persen lebih tinggi daripada nasional sebesar 3,13 persen. Kelompok bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang yang memberikan andil sebesar 0,87 persen terhadap inflasi Bangka Belitung.

Sejatinya potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat potensial untuk mengurangi ketergantungan pangan melalui pengembangan kawasan pertanian terutama pangan. Jika dilihat data tahun 2018 potensi pengembangan produksi padi, luas lahan sawah di Kepulauan Bangka Belitung menurut data dari Dinas Pertanian mencapai 25.093 ha dan 30.416 ha lahan non sawah (ladang). Belum lagi dari lahan lainnya yang berpotensi dikembangkan sebagai areal persawahan dan tanaman pangan lainnya. Hal ini berarti juga sebagai upaya pendayagunaan tanah terlantar yang dapat diarahkan untuk mendukung program aksi ketahanan pangan melalui pengembangan lahan untuk pertanian pangan dan ikut serta dalam mendorong peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan masyarakat.

Read More

Terlepas dari berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan infrastruktur (pengairan, jalan dan sebagainya), penyediaan sarana produksi, pemberian insentif maupun program diversifikasi pangan, besarnya potensi pengembangan kawasan pertanian tidak menjamin akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi pangan jika tidak diimbangi adanya regulasi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Dengan adanya regulasi diatas maka alih fungsi lahan tidak terjadi dan akan berkonsekuensi hukum bila regulasi tersebut dilanggar.

Dalam jangka panjang, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan tidak hanya berdampak pada jaminan ketahanan pangan Bangka Belitung namun juga bagaimana mengembangkan sektor lainnya yang potensial dan ramah lingkungan. Hal ini pun telah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatnya nilai tambah sektor pertanian. Melindungi lahan pertanian dari pemanfaatan lain berupa alih fungsi sangat mendesak untuk segera dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membangkitkan kembali sektor pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat selain pertambangan. Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dari budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alih fungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat.

Related posts