Perlindungan Lahan Pertanian dalam Upaya Menuju Ketahanan Pangan

  • Whatsapp

Oleh: Apriyono
Analis Kebijakan Pertama Bappeda Prov. Kep Babel

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang handal dan mempunyai potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diharapkan kebijakan sektor pertanian lebih diutamakan, mengingat ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional serta menjadi salah satu isu strategis dan masalah pemerintah daerah. Kondisi saat ini, setiap tahun luas lahan pertanian selalu mengalami defisit, padahal ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak guna mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Luas lahan pertanian di sejumlah provinsi sentra produksi pangan, terutama padi, terus mengalami penurunan. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan menjadi perkebunan, perumahan, pertambangan dan ada pula yang beralih fungsi menjadi fasilitas instansi pemerintahan seiring pemekaran daerah.

Regulasi tentang alih fungsi lahan harus dijalankan secara ketat, terkontrol mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Apabila tidak dilaksanakan diperkirakan pada tahun 2025 luas lahan sawah di Indonesia hanya akan tersisa dua juta hektare. Kondisi itu bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang ingin mempertahankan produksi pangan nasional di masa mendatang. Malahan sebaliknya, bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Semakin sedikitnya lahan pertanian menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah. Apalagi penduduk yang rawan pangan pada tahun 2015 ada sedikitnya 42,68 juta, sementara penduduk rawan pangan berjumlah 83,59 juta. Kementerian Pertanian, mencatat sejak tahun 2014 hingga 2018 telah mencetak lahan pertanian baru seluas 215.811 hektare. Namun, produktivitas dan kualitas lahan tersebut jauh di bawah lahan yang telah dialihfungsikan.

Untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian, sebenarnya pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi terutama terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 48 ayat (2), mengamanatkan masing-masing pemerintah daerah harus memasukkan luasan area pertanian dalam rencana tata ruang dan wilayahnya sebagai lahan berkelanjutan. Selanjutnya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), serta Peraturan Pemerintah (PP) no. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Adapun yang dimaksud perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu sendiri adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangakan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Permasalahannya, saat ini, revisi rencana tata ruang yang memfasilitasi wilayah produksi pangan belum banyak dilakukan pemerintah daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, sampai saat ini, tindak lanjut terhadap pelaksanaan amanat Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(PLP2B), serta PP no. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum terlaksanakan. Padahal, hal ini sangatlah mengkhawatirkan, mengingat maraknya aktivitas pertambangan dan perkebunan yang beberapa tahun terakhir, dimana lahan pertambangan yang menyimpan deposit bijih timah umumnya adalah lahan rawa yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai areal persawahan untuk tanaman pangan.

Sedangkan untuk perkebunan, data luas lahan perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 seluas 189.870 Ha dan pada Tahun 2018 menjadi 212.939,53 Ha terjadi kenaikan 23.069,53 Ha. Bertambahnya luasan areal perkebunan tersebut tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pada lahan yang berpotensi untuk lahan pertanian pangan. Padahal kriteria lahan pangan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diantaranya merupakan lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) serta lahan tidak beririgasi. Selain itu, sebagai daerah kepulauan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rentan terhadap kerawanan pangan, karena menggantungkan ketersediaan bahan pangan dari daerah lain. Kondisi saat ini, lebih dari separuh atau 80-85 persen pangan (khususnya beras) masih didatangkan dari luar daerah, hanya 15-20 persen yang mampu di produksi dalam daerah.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencapai 1,459 juta jiwa dan pastinya akan terus bertambah, memerlukan produk pangan dalam jumlah yang terus meningkat (peningkatan kebutuhan pangan nasional 1-2% per tahun). Keberadaan lahan sawah dalam jumlah yang cukup dan layak untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan mutlak diperlukan. Data tahun 2018 luas lahan sawah di Bangka Belitung 25.093 hektar dengan produksi padi sebesar 37.671 ton. Angka produksi ini, meningkat dibanding tahun 2015 yang memproduksi 15.563 ton gabah kering. Namun dengan jumlah penduduk 1,459 juta jiwa serta tingkat konsumsi per orang sekitar 90 kilogram beras per tahun, maka diperlukan 121.876 ton untuk kebutuhan konsumsi beras masyarakat. Tingginya kebutuhan beras tidak sebanding dengan produksi beras yang dihasilkan petani lokal sehingga harus didatangkan dari luar daerah.

Hal lainnya, ketergantungan pasokan beras dan bahan pangan lainnya dari daerah lain sangat riskan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial dan politik nasional. Sebagai contoh adalah apabila cuaca buruk perairan dan gagal panen di daerah lain dapat berakibat pada terlambatnya pengiriman sehingga terjadi kelangkaan yang akan memicu kenaikan harga (inflasi) di daerah ini. Inflasi sendiri terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply). Padahal, beras merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi di beberapa daerah Indonesia termasuk juga di Bangka Belitung. Tahun 2018 inflasi Bangka Belitung mencapai 3,18 persen lebih tinggi daripada nasional sebesar 3,13 persen. Kelompok bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang yang memberikan andil sebesar 0,87 persen terhadap inflasi Bangka Belitung.

Sejatinya potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat potensial untuk mengurangi ketergantungan pangan melalui pengembangan kawasan pertanian terutama pangan. Jika dilihat data tahun 2018 potensi pengembangan produksi padi, luas lahan sawah di Kepulauan Bangka Belitung menurut data dari Dinas Pertanian mencapai 25.093 ha dan 30.416 ha lahan non sawah (ladang). Belum lagi dari lahan lainnya yang berpotensi dikembangkan sebagai areal persawahan dan tanaman pangan lainnya. Hal ini berarti juga sebagai upaya pendayagunaan tanah terlantar yang dapat diarahkan untuk mendukung program aksi ketahanan pangan melalui pengembangan lahan untuk pertanian pangan dan ikut serta dalam mendorong peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan masyarakat.

Terlepas dari berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan infrastruktur (pengairan, jalan dan sebagainya), penyediaan sarana produksi, pemberian insentif maupun program diversifikasi pangan, besarnya potensi pengembangan kawasan pertanian tidak menjamin akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi pangan jika tidak diimbangi adanya regulasi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Dengan adanya regulasi diatas maka alih fungsi lahan tidak terjadi dan akan berkonsekuensi hukum bila regulasi tersebut dilanggar.

Dalam jangka panjang, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan tidak hanya berdampak pada jaminan ketahanan pangan Bangka Belitung namun juga bagaimana mengembangkan sektor lainnya yang potensial dan ramah lingkungan. Hal ini pun telah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatnya nilai tambah sektor pertanian. Melindungi lahan pertanian dari pemanfaatan lain berupa alih fungsi sangat mendesak untuk segera dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membangkitkan kembali sektor pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat selain pertambangan. Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dari budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alih fungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan mendesak untuk dilaksanakan. Tentunya semua itu dapat diwujudkan jika adanya komitmen dan partisipasi aktif dinas lingkup pertanian dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam menginventarisasi serta menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dalam penyusunan atau revisi RTRW Kabupaten/Kota yang selanjutnya diakomodir dalam RTRW Provinsi. (***).

Related posts