Perlindungan Lahan Pertanian dalam Upaya Menuju Ketahanan Pangan

  • Whatsapp

Oleh: Apriyono
Analis Kebijakan Pertama Bappeda Prov. Kep Babel

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang handal dan mempunyai potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diharapkan kebijakan sektor pertanian lebih diutamakan, mengingat ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional serta menjadi salah satu isu strategis dan masalah pemerintah daerah. Kondisi saat ini, setiap tahun luas lahan pertanian selalu mengalami defisit, padahal ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak guna mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Luas lahan pertanian di sejumlah provinsi sentra produksi pangan, terutama padi, terus mengalami penurunan. Berkurangnya lahan pertanian disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan menjadi perkebunan, perumahan, pertambangan dan ada pula yang beralih fungsi menjadi fasilitas instansi pemerintahan seiring pemekaran daerah.

Regulasi tentang alih fungsi lahan harus dijalankan secara ketat, terkontrol mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Apabila tidak dilaksanakan diperkirakan pada tahun 2025 luas lahan sawah di Indonesia hanya akan tersisa dua juta hektare. Kondisi itu bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang ingin mempertahankan produksi pangan nasional di masa mendatang. Malahan sebaliknya, bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Semakin sedikitnya lahan pertanian menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah. Apalagi penduduk yang rawan pangan pada tahun 2015 ada sedikitnya 42,68 juta, sementara penduduk rawan pangan berjumlah 83,59 juta. Kementerian Pertanian, mencatat sejak tahun 2014 hingga 2018 telah mencetak lahan pertanian baru seluas 215.811 hektare. Namun, produktivitas dan kualitas lahan tersebut jauh di bawah lahan yang telah dialihfungsikan.

Baca Lainnya

Untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian, sebenarnya pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi terutama terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 48 ayat (2), mengamanatkan masing-masing pemerintah daerah harus memasukkan luasan area pertanian dalam rencana tata ruang dan wilayahnya sebagai lahan berkelanjutan. Selanjutnya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), serta Peraturan Pemerintah (PP) no. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Adapun yang dimaksud perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu sendiri adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangakan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Related posts