Perihal Dugaan Penggelembungan Suara, 9 Parpol di Belitung Juga Melapor

  • Whatsapp

Untuk di tingkat kabupaten, sebanyak sembilan partai politik (parpol) di Kabupaten Belitung juga melaporkan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Belitung ke Bawaslu Kabupaten Belitung, Selasa (23/4/2019).
Laporan itu berkaitan dengan adanya dugaan penggelembungan suara pada saat penghitungan di tingkat KPPS. Tak hanya menyangkut penggelembungan suara partai tertentu saja, namun laporan juga menyangkut dugaan praktek money politic yang terjadi saat tahapan Pemilu lalu.
Kesembilan parpol yang melaporkan perihal tersebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PBB, PKB, PPP, PSI, PAN, Partai Perindo dan Partai Berkarya. Dalam surat laporan yang ditandatangani sembilan parpol itu, ada 5 sikap yang disampaikan.
Pertama, kesembilan partai itu melihat banyaknya temuan dugaan indikasi penggelembungan suara terhadap partai tertentu. Sehingga parpol-parpol ini menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang saat ini dilakukan PPK.
Kedua, sembilan parpol meminta proses penghitungan suara di tingkat PPK dihentikan. Ketiga, parpol-parpol meminta pihak Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) melakukan fungsinya dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPPS sampai ke aktor di belakangnya. Juga terhadap penemuan pelanggaran kampanye yang sudah dilaporkan sebelumnya kepada pihak berwajib dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Belitung.
Keempat, dikarenakan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sembilan partai ini meminta dilakukan proses pemilu ulang khusus DPRD tingkat II di semua dapil Kabupaten Belitung.
Terakhir, sembilan parpol akan melakukan laporan tindak pidana pemilu, gugatan hukum dan mengawal laporan pelanggaran pemilu yang sudah dilaporkan ke Bawaslu dalam hal ini ke setiap pelaksanaan, peserta, tim kampanye pemilu yang terindikasi melakukan pelanggaran pemilu.
Salah satu perwakilan dari pelapor yang merupakan Ketua DPC PBB Belitung, Kasbiransyah mengatakan, pihaknya saat ini sudah mengantongi bukti-bukti terkait laporan di Dapil I dan II.
Namun pihaknya yakin akan terus menemukan bukti-bukti lainnya.
“Baru bukti dari Dapil I dan di Dapil II. Salah satu contohnya bukti salinan data C1 saksi sebagai bukti. Sementara Dapil I dan Dapil II untuk Dapil III dan IV menyusul,” kata Kasbiransyah kepada Rakyat Pos, Selasa (23/04/19).
Ketua DPC PPP Kabupaten Belitung Saryadi juga menyampaikan hal sama. Pihaknya merasa tidak puas terhadap Bawaslu. Ketidakpuasan ini mulai dari proses awal kampanye hingga selesai. Hal ini karena Bawaslu tidak bisa menemukan indikasi money politic selama pemilu. Padahal menurutnya, kabar adanya money politic banyak beredar di tingkat masyarakat.
“Kita bukan cemburu terhadap caleg yang terpilih, tapi prosesnya berbeda dengan yang lalu. Sampai saya mengindikasikan makhluk yang bukan manusia pun tertulis di kursi itu (nyaleg-red) terus di kursi itu dikasih uang kemudian bagi-bagi (uang-red) maka jadilah makhluk yang bukan manusia itu di DPRD. Bagaimana demokrasi kita? Indikasi di masyarakat seperti itu,” kata Saryadi.
Terkait dengan penggelembungan suara yang ditemukan, jumlah penggelembungan ini terbilang tidak sedikit di tiap-tiap TPS.
“Pertama ada beberapa temuan di beberapa TPS yang datanya sudah kita serahkan ke Bawaslu, itu ada beberapa penggelembungan suara. Misalnya tercatat suara partai sekian suara calegnya sekian, tapi tercatat jumlahnya berbeda, itu salah satu. Kedua walaupun tidak ditemukan adanya money politic di lapangan secara fakta secara bukti tidak ditemukan tetapi indikasi-indikasinya ada,” jelas Saryadi.
Hal senada dikatakan Ketua DPC PKB Belitung, H Artiansyah. Ia mengatakan, terkait politik uang Bawaslu diminta silahkan tanya kepada masyarakat sendiri.
“Jadi kalau masalah bagi-bagi uang saya tidak berani menyebutkannya, namun boleh ditanyakan kepada masyarakat. Apakah masyarakat kita benar dan tidaknya kalau masyarakat yang mengatakan tidak dapat (uang-red) berarti benar tidak pakai uang. Tapi kalau masyarakat mengatakan dapat dua tiga ratus berarti pakai uang,” kata Artiansyah
Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar menjelaskan, penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu ada dua sumber, yakni temuan dan laporan. Temuan itu hasil dari pengawasan Bawaslu dan laporan itu adalah dari masyarakat.
“Hari ini kami menerima pelapornya atas nama Kasbiransyah membawa dua saksi yaitu Riki dan Yoga. Tadi disetujui pelapornya adalah Kasbiransyah. Bukan 8 partai (dibuat satu pelapor),” kata dia.
Sedangkan terkait para pimpinan parpol yang menandatangani surat pernyataan sikap, Heikal Fackar menerangkan hanya 8 pimpinan parpol yang bertanda tangan. Sedangkan satu pimpinan parpol, yakni Perindo tidak ikut tanda tangan.
Heikal Fackar menyebutkan, pihaknya sudah menindaklanjuti semua informasi yang masuk. Namun tindak lanjut informasi yang diterima Bawaslu tidak harus diinformasikan kepada pemberi informasi.
“Yang dimaksud dengan laporan itu seperti sekarang ini, dia orang yang melapor mengetik kemudian tandatangan di formulir pelaporan. Jadi bukan dia WhatsApp saya, kemudian dia sebut ini laporan saya, bukan. Itu kalau di SOP kami namanya adalah informasi awal dan tetap harus ditindaklanjuti tapi kami tidak diwajibkan untuk menginfokan hasilnya kepada pemberi informasi awal karena bukan laporan resmi. Semua informasi awal sudah kami tindaklanjuti tapi semuanya tidak bisa dibuktikan. Karena setelah kita tanya rata rata masyarakat di situ tidak mau menjawab,” jelas Haikal.
Kasbiransyah saat melapor menyerahkan 42 rangkap bukti fotokopi salinan C1 dalam laporannya. Sedangkan pihak terlapor yakni Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang tertera dalam salinan C1 tersebut.
Heikal menyebutkan, pelapor melaporkan dugaan selisih suara antara salinan C1 dengan hasil rekap ataupun penghitungan suara yaitu C1 Plano dan dugaan pelanggaran tidak diumumkannya hasil penghitungan suara di beberapa TPS setelah penghitungan suara di beberapa TPS selesai.
“Terus barang bukti fotocopy salinan C1 yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada kami sebanyak 42 rangkap,” sebut Heikal Fackar.
Bawaslu memiliki waktu tiga hari sejak menerima laporan keterpenuhan syarat formil dan materiil pelaporan tersebut. Bila syarat formil terpenuhi, lanjut Heikal, pihaknya akan melakukan proses penanganan pelanggaran.
“Jika belum terpenuhi kami akan memanggil pelapor untuk melengkapi. Setelah terpenuhi baru kami proses,” tambah Heikal.
Meskipun nantinya terbukti ada pelanggaran seperti yang dilaporkan, namun diakuinya Bawaslu tidak bisa mengabulkan tuntutan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Belitung seperti yang diinginkan pelapor.
Menurut Heikal, laporan yang disampaikan tersebut tidak memenuhi unsur juga sudah tertuang di Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 pasal 70. Tapi akan dilakukan rekomendasi perbaikan rekapitulasi suara yang sedang berjalan.
“Jika sudah diregister itu ada waktu 7 hari plus 7 hari. Mudah-mudahan cepat karena alurnya sudah ada gambaran dari kami itu. Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan, kalau terbukti disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara yang sedang berjalan di KPU. Jadi walaupun itu terbukti jadi tidak akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Jadi kalau untuk ke PSU itu tidak bisa,” pungkas Heikal. (dod/1)

Related posts