Perhatian Pemerintah Sektor Pendidikan Masih Minim

  • Whatsapp
Acara forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD Babel Tahun 2018, di Ruang Pertemuan Graha Tamawiyata BKPSDMD Babel, Rabu (foto nurul)

Pemprov Gelar Forum Konsultasi Publik
Suharto: Belum Ada Titik Klimaks Tingkatkan SDM

PANGKALPINANG- Dalam forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018, berbagi usulan dan masukan disampaikan oleh beberapa instansi, tokoh masyarakat, mulai dari masih minimnya perhatian pemerintah di sektor pendidikan, pelabuhan, penanganan banjir hingga rencana zonasi wilayah kelautan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Babel, Suharto menegaskan selama ini action pemprov dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dukungan untuk pendidikan, dan mengatasi masalah lingkungan masih belum optimal.

“Kalau melihat RKPD Provinsi Babel diantara isu yang menonjol peningkatan kualitas SDM, saya belum melihat titik klimaks untuk meningkatkan SDM, hanya retorika di anggaran pendidikan 20 persen tapi pelaksanaan belum terlihat, kita provinsi baru salah satu meningkat kesejahteraan adalah pendidikan, perguruan tinggi sudah ada tapi optimalisasi belum maksimal, dan semoga nanti agar IPDN bisa ada di Babel untuk menjembatani SDM kita untuk masuk menjadi PNS,” kata Suharto pada forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD Babel Tahun 2018, di Ruang Pertemuan Graha Tamawiyata BKPSDMD Babel, Rabu (8/2/2017).

Selain itu, ia juga menyoroti jika Pemprov Babel harus membangun dan memperlancar transportasi di pelabuhan, ia menilai pelabuhan di Babel masih belum memadai sehingga tidak lancar masuknya kebutuhan menjadi penyebab tingginya inflasi di Babel.

“Kemudian mengapa inflasi tinggi, memang tinggi karena pemerataan pembanguna pelabuhan belum merata, sehingga masuknya kebutuhan belum maksimal, kemudian di Muntok itu belum ada gudang sehingga barang yang masuk itu dibawa ke Pangkalpinang baru kemudian didistribusi di Muntok lagi, demikian juga di Sungai Selan itu juga harus ditingkatkan,” sarannya.

Selain Suharto, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Pemprov Babel, Padli mempertanyakan prioritas pelaksanaan zonasi kelautan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh DKP namun tidak tercantum dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang akan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah.

“Dalam RKPD tidak menjadi prioritas untuk zonasi, jika tidak masuk kami kesulitan untuk melaksanakannya, kita ketahui bahwa zonasi ini sangat penting,” tanyanya.

Menanggapi saran dan masukan ini, Kepala Bappeda Babel, Amrullah Harun menyebutkan, untuk pehatian di sektor pendidikan selama ini sudah dialokasikan sesuai amanat UU yakni 20 persen, dan dalam perhatiannya, pemerintah sudah mengatur kewenangan masing-masing, dimana urusan pendidikan juga menjadi perhatian kabupaten/kota.

“Sesuai UU 23, bidang pendidikan menengah kini sudah menjadi urusan provinsi, selama ini kita juga sangat memperhatikan sektor pendidikan,” jawabnya.

Untuk zonasi, sambung mantan Asisten 1 Pemprov Babel ini, sudah masuk dalam RKPD dan menjadi prioritas daerah, tinggal menunggu percepatan pengesahan perda zonasi ini.

“Zonasi sudah ada, tinggal dijalankan silahkan DKP mempercepat proses ini, kita sudah masukkan dan diakomodir, kenapa harus ada zonasi, banyak, salah satu untuk eliminir kerusakan dan pencemaran air di laut, tambang lokasi nya dimana-mana, kemudian terkait investasi kita membuat zona jelas dimana untuk pertambangan konservasi dan lainnya, sekarang tak berani keluarkan rekomendasi karena terbentur rencana zonasi, ada dulu persanya, mudah-mudahan bisa cepat perda ini disahkan,” jelasnya

Berkaitan dengan mitigasi, diakuinya saat ini banjir dimana-mana, dan penyebabnya kompleks tak bisa hanya menyalahkan satu sektor atau membangun satu sektor saja, tetapi harus terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

“Tahun ini dana tanggap darurat meningkat menjadi Rp10 miliar, tapi itu tak bisa menyelesaikan masalah, seperti jembatan putus tak bisa hanya dibangun jembatan jadi selesai, tapi penyebabnya harus dipikirkan,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Amrullah menyebutkan, arah kebijakan tahun 2018 adalah meningkatnya ekonomi daerah, yang terdiri dari upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja, peningkatan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan , distribusi keterjangkauan, keamanan dan mutu jangan.

“Arah kebijakan selanjutnya, terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, peningkatan akses pendidikan peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing. Meningkatnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, indeks demokrasi Indonesia, meningkatkan indeks reformasi birokrasi, meningkatnya rasio belanja publik terhadap belanja aparatur. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam,” bebernya.

Dalam sasaran pembangunan makro, kemiskinan Provinsi Babel ditargetkan pada 2017 target 4,12 persen dan menurun menjadi 4 persen pada 2018, pengangguran 5,36 persen pada 2017 dan 4,17 persen pada 2018. “Highlight proyek prioritas nasional dibidang pendidikan, dunia usaha dan pariwisata,” ujarnya.

Dalam forum ini, dihadiri oleh sejumlah SKPD, instansi terkait, perbankan, tokoh masyarakat, mahasiswa dan lainnya.(nov)

Related posts