Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Perangkat Kelurahan Berok Surati Ombudsman Babel Terkait Tambang Ilegal Pungguk, Kenari dan Marbuk

 

KOBA - Masyarakat Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam 13 RT dan 2 Kaling menyurati Ombudsman Babel terkait membandelnya aktivitas pertambangan liar yang terjadi diwilayah Pungguk, Kenari dan Marbuk kolong eks PT. Koba Tin.

Laporan yang dikirim via Pos Indonesia pada senin tersebut mencantumkan empat item tuntutan yang terdiri dari meminta aktivitas pertambangan liar di wilayah Pungguk, Kenari dan Marbuk distop. Kedua, aktivitas ilegal itu menimbulkan pro dan kontra, sehingga terjadi adu domba antar masyarakat. Selain itu, memicunya kerumunan yang membentuk klaster baru penyebaran Covid-19.

Ketiga, pertambangan liar jelas dapat merusak lingkungan yakni pencemaran sungai Berok dan sedimentasi atau pengendapan yang membuat aliran air dangkal mengakibatkan bencana banjir seperti tahun 2016 silam. Keempat, dengan adanya aktivitas pertambangan ilegal memicu datangnya pekerja dari luar yang pada akhirnya menyebabkan gesekan dengan warga setempat, seperti yang terjadi di daerah lainnya di Bangka Belitung menimbulkan korban jiwa dan materi.

"Masyarakat menyurati Ombudsman Babel ini menindaklanjuti kesepakatan seluruh perangkat Kelurahan Berok tempo hari yang sepakat menolak tambang liar di Pungguk, Kenari dan Marbuk. Sikap kami ini bukan berarti kami anti tambang, kalau itu dikelola secara legal dan baik kenapa tidak, sesuai aturan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara," ujar Hartono, Lurah Berok kepada Rakyat Pos, Selasa (02/03/2021).

Dikatakannya, pertambangan liar jelas banyak mudorat dan dampak buruk yang diterima masyarakat. Sebaiknya, itu dikelola secara legal sesuai aturan supaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau pengelolaan secara ilegal begini jelas ditolak masyarakat apalagi aktivitas itu berada dalam lingkungan pemukiman Kelurahan Berok dan sekitarnya. Jika aktivitas itu masih ada, sebaiknya penegak hukum menertibkan aktivitas tambang ini jangan terkesan ada pembiaran," ungkapnya.

Pihaknya bersikap mengingat masih ada wacana penambang akan menurunkan panton TI Rajuk dalam waktu dekat. Sebelum itu terjadi, kita atas nama seluruh perangkat Kelurahan Berok menyarankan dan memberitahukan kepada Ombudsman dan penegak hukum untuk segera bersikap jangan sampai pertambangan liar kembali beroperasi.

"Kami atas nama seluruh perangkat Kelurahan Berok telah sepakat  menolak beroperasinya tambang liar di belakang pasar. Laporan ini pula kami teruskan ke Pemerintah Daerah Bangka Tengah, Polres, Kajari, DPRD, Polda Babel, Dandim 0413 Bangka, dan Ombudsman Babel," tutupnya. (ran).

Diatas Footer
Light Dark