Peran PK Bapas dalam Pengeluaran Narapidana dan Anak

  • Whatsapp
Penulis: Arry Oktafriansah
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Bapas Pangkalpinang, Babel

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan terkait pengeluaran narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020, dan diundangkan pada tanggal 22 Desember 2020. Kebijakan ini merupakan tindaklanjut dari pandemi Covid-19 yang hingga saat ini, masih berlangsung dan perlu penanganan untuk pencegahan serta penanggulangan Covid-19 di Lapas, Rutan dan LPKA.

Perlu diketahui, sepanjang bulan April hingga Desember 2020 kebijakan ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020. Hingga tanggal 30 Desember 2020, Lapas, Rutan dan LPKA seluruh Indonesia telah mengeluarkan narapidana dan Anak dalam program asimilasi sebanyak 69.505 orang. Pengeluaran ini tentunya bukan tanpa syarat atau hanya dibebaskan seperti itu saja, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh narapidana dan Anak yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi tersebut. Hanya saja kebijakan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, diakibatkan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana baru ataupun mengabaikan protokol kesehatan, sehingga meresahkan masyarakat.

Read More

Berbeda dengan peraturan sebelumnya, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 ini mengatur lebih detail kriteria narapidana dan Anak termasuk Warga Negara Asing yang berhak mendapatkan program asimilasi dan integrasi. Seperti tercantum dalam pasal 11 ayat (3), tindak pidana pembunuhan pasal 339 dan pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP, kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diberikan hak asimilasinya. Tentunya hal ini merupakan hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya yang telah memberikan asimilasi kepada narapidana dengan tindak pidana di atas. Selain tindak pidana tersebut telah menciderai perasaan masyarakat, ternyata risiko pengulangan tindak pidana kembali pada tindak pidana tersebut tergolong tinggi.

Related posts