Peran KPPN Pangkalpinang dalam Penyaluran Dana Desa

  • Whatsapp
Penulis : Yanto Rohyanto
Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN Pangkalpinang, Babel

Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diatur dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Read More

Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran KPPN Pangkalpinang sebagai Penyalur Dana Desa sangatlah penting.   Dimana KPPN menyalurkan Dana Desa untuk 228 Desa dengan Total Anggaran Rp 228.585.943.000.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran KPPN dan proses penyaluran Dana Desa ke Rekening Desa secara langsung yang terjadi di KPPN Pangkalpinang.

Dalam Penyaluran Dana Desa Per Kabupaten dalam wilayah pembayaran KPPN Pangkalpinang, sebagai berikut :  1) Kabupaten Bangka sebesar   Rp    62.160.367.000; 2) Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp    52.151.045.000; 3) Kabupaten Bangka Barat sebesar     Rp   59.081.745.000; 4) Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp    55.192.786.000, atau dengan jumlah Rp 228.585.943.000 (Seksi Bank, 2020).

Dalam tahun Anggaran 2020, KPPN menyalurkan ke 5 Kabupaten, dan sampai dengan bulan Oktober 2020 realisasi sebesar Rp 222.441.221.600 atau sebesar 97,31 % dari Pagu sebesar Rp 228.585.943.000 (OMSPAN, 2020).

Related posts