Peran Kehumasan dan Penetrasi Media Menghadapi Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
DENNY KAMAJAYA
Pranata Humas Pertama, Dinas Sosial Prov. Kep. Babel

Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) secara otomatis membentuk suatu karakteristik khas masyarakat modern yang bertentangan dengan mobilitas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kita kini dipaksa oleh pola yang timbul secara tegas untuk build the barrier dan saling menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lain. Relasi yang terjadi di hampir semua lapisan masyarakat tidak lagi sama, ak terkecuali juga terjadi dalam dunia usaha.

Pranata humas adalah elemen yang bertugas di lini pelayanan informasi, dan kehumasan memiliki tugas dalam mendesiminasikan informasi, posisi dalam memerangi informasi yang keliru, termasuk pernak-pernik dalam pandemi Covid-19.

Pembentukan Satuan Gugus Tugas Covid-19 merupakan garis awal pengejawantahan kebijakan pemerintah dalam memerangi pandemi. Beberapa relasi yang harus dibangun oleh pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat berubah menjadikan interaksi secara online dan real time seketika serta menjadi tren yang mau tak mau harus diikuti.

Kondisi ini, diperparah dengan mengurangi interaksi fisik yang sebisa mungkin tak digunakan lagi. Kondisi pandemi pada akhirnya mendorong gelombang disrupsi yang bergerak bergulung semakin besar dan cepat bermuara pada sebuah tatanan baru hingga menjadi standar ‘the new normal’ yang mulai dicanangkan untuk diberlakukan di masyarakat kita akhr-akhir ini. Dalam penanganannya setiap lini pemerintah harus serius dan sigap bukan hanya pada virusnya saja, akan tetapi juga harus berfokus pada penanganan manajemen komunikasi dan informasi yang berkembang terkait media sosial dalam membentuk jaring pengaman sosial.

Baca Lainnya

Disisi lain peran seorang pemimpin akan dimafhumi dalam bertindak, bila diilustrasikan sebagai hulubalang dalam pelayaran merekalah yang secara tunggal menentukan ke arah mana kapal akan berjalan. Namun seorang Public Relation lah yang bertugas mencari cara bagaimana memecah gelombang di depan agar tidak menghantam dan lalu mengandaskan kapal, sehingga perjalanan dapat terus dilanjutkan.

Seorang Public Relation bertanggungjawab penuh dalam hal menentukan strategi komunikasi dan informasi agar bahtera institusi tetap utuh saat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemahaman serta mengartikan secara tunggal dalam penentuan content analysis merupakan harga yang menjadi standar penilaian dalam merefleksikan reaksi yang bakal dan akan berkembang apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Bagi sebuah institusi baik pemerintah ataupun non pemerintah, salah satu peran penting sebagai ujung tombak dalam menghadapi kondisi baru yang sangat dinamis dan menantang tersebut ada pada seorang Public Relation. Dalam pendekatan konvensional bisa saja sebagian orang masih beranggapan bahwa “don’t judge the book from the cover”. Namun realita hari ini, mengajarkan bahwa sebuah penjaga citra bagi institusi yang diwakili tak ubahnya avatar yang sangat menentukan dalam berbagai aspek.

Menangkis Hoax merupakan salah satu tanggungjawab bersama bagi pengguna sosial media dalam berinteraksi di dunia digital. Hoax sebagaimana dilansir dari Wikipedia merupakan berita palsu atau bohong yang sesungguhnya tidak benar akan tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sejak Covid-19 menjangkiti china, teridinkasilah bahwa virus tersebut dapat menyebar lewat Hp Xiaomi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ketakutan kita saat ini, bukan virus itu sendiri, melainkan rasa cemas, panik, ketakutan dan berita-berita hoaxs. Seyogyanya media tidak turut serta menimbulkan sindrom yang berlebihan ditengah geliat melawan Covid-19.

Per tanggal 12 Maret 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 196 hoax terkait virus corona. Bahkan penyedia layanan media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp belum juga bisa memproteksi penyebaran hoax. Disinilah domain kita agar tidak mudah tergiring dan menelah mentah informasi ataupun opini yang keliru, sehingga tidak ikut dalam partisipasi penyebaran informasi yang salah.

Dalam pembentukan opini publik, angka 106 juta penggunan medsos memiliki peran yang berbeda, kerentanan dalam realitas sosial seakan semakin buram dan temaram ketika media sosial menjelma menjadi ikon pembentuk konsrtuksi sosial.

Untuk itulah sangat dibutuhkan peran kehumasan pemerintahan sebagaimana di paparkan sekilas di atas. Media pun diharapkan dapat bersikap independen, tidak beritikad buruk, menempuh cara yang profesional dalam memberi informasi, mampu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi, tidak menyiarkan berita hasil prasangka, terutama berkenaan dengan pandemi Covid-19. Bila ada informasi yang salah secepat mungkin diralat, karena platformnya pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan mengupgrading kualitas manusia sebagai mahluk rasional, moral dan sosial.(***).

Related posts