Peran Kampung KB dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak

  • Whatsapp

Oleh:  Lisia Ayu Andini

Muat Lebih

Pranata Humas DP3ACSKB Prov. Kep. Bangka Belitung

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi dengan BKKBN Kantor Perwakilan Bangka Belitung dalam mengembangkan Kampung KB. Kampung KB ini, merupakan satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga serta masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sangat serius mensukseskan program KKBPK di wilayah Bangka Belitung. Bentuk keseriusan ini, ditandai dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Pergub tersebut, pada Bab V Pasal 6 terdapat dua tingkatan Kampung KB yaitu Kampung KB standard dan Kampung KB Cikar.

Kampung KB Standar dengan kriteria capaian program KKBPK, Kinerja Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), berkembangnya Industri Rumahan, serta kepemilikan akta kelahiran diatas 85% dan untuk Kampung KB Cikar kriterianya telah memenuhi kriteria Kampung KB standar serta diperkuat dengan program-program penguatan dan pengembangan dari lintas sektor. Melalui Kampung KB cikar inilah dilakukan penguatan dan pengembangan lintas sektor ke beberapa OPD dan lembaga seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPMPD, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bina Marga, BLHD, Perpustakaan, Kementerian Agama dan lain sebagainya, diantaranya melalui rapat koordinasi Kampung KB, Advokasi dan KIE Kampung KB, Pembinaan, Lomba Penilaian Kampung KB dan berbagai sosialisasi dalam pengembangan Program Kampung KB lainnya, juga dilakukan sinergitas terutama dalam upaya penurunan angka perkawinan anak di Bangka Belitung ini.

Angka Perkawinan anak di Bangka Belitung pada tahun 2018 berada pada rangking ketiga nasional. Artinya, Bangka Belitung berada pada urutan ketiga untuk angka Perkawinan anak  di Bangka Belitung se-Indonesia. Menurunkan angka ini, merupakan PR besar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menurunkan angka Perkawinan anak ini, DP3ACSKB melakukan intervensi lintas sektor melalui program Kampung KB Cikar yakni dengan Kementerian Agama Kantor Perwakilan Bangka Belitung. Pada 16 Mei 2019 DP3ACSKB melakukan audiensi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendiskusikan mengenai Bina Keluarga Sejahtera, upaya pencegahan perkawinan anak dan sinkronisasi data perkawinan dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Bangka Belitung, usia perkawinan di Bangka Belitung terjadi pada usia 16 tahun. Namun, pada 2019 rata-rata ini, beralih yakni pernikahan terjadi rata-rata pada usia 21 tahun. Hal ini didukung dengan terbitnya regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan pada Undang-Undang ini, menyangkut perubahan terhadap batas usia menikah, yakni  pada pasal 7 dinyatakan bahwa batas usia menikah bagi perempuan saat ini, sama dengan batas usia menikah bagi laki-laki yaitu pada usia 19 tahun. Perubahan menaikkan batas usia ini, diharapkan akan menurunkan angka perkawinan anak secara nasional. Angka perkawinan anak akan menyebabkan banyak permasalahan lebih lanjut baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan bahkan budaya.

Berdasarkan Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, terdapat lima dimensi indikator ketahanan keluarga, diantaranya legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya. Untuk menciptakan keluarga yang berketahanan, tentu harus memenuhi lima indikator di atas. Berbagai indikator ini, akan sulit dipenuhi jika perkawinan terjadi di usia anak, hal ini terjadi karena anak-anak yang melakukan pernikahan ini, belum memiliki kematangan dari segi ekonomi, fisik, mental dan bahkan spiritual, sehingga ketahanan keluarga belum tercipta.

Pernikahan yang dilakukan di usia anak bisa membuat si anak putus sekolah. Jika sudah menikah tentu harus memberi nafkah materi untuk istri, dan ini akan membuat si anak menjadi pekerja di usia anak. Pekerja di usia anak yang belum memiliki keterampilan yang mumpuni tentu akan membuat anak memperoleh penghasilan yang rendah. Selain itu, akan menyebabkan tingginya angka pengangguran, karena Penghasilan yang rendah akan berakibat ekonomi keluarga tidak stabil, ketahanan dari segi ekonomi tidak akan tercipta.

Pernikahan di usia anak ditinjau dari segi kesehatan juga sangat riskan. Usia anak dimana seluruh organ tubuh masih berpeluang untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal termasuk Rahim. Jika terjadi perkawinan, tentu ada kemungkinan akan terjadi kehamilan, dan kehamilan yang terjadi pada usia anak akan membawa resiko. Seorang anak hamil dan akan melahirkan anak, begitulah persis kondisinya. Kondisi ini salah satu yang menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan, bayi lahir dengan berat badan rendah dan bahkan bisa menyebabkan stunting, karena anak yang mengandung tersebut belum memahami pentingnya asupan gizi pada masa sebelum kehamilan, saat kehamilan, dan pada masa menyusui.

Perkawinan anak bahkan pada daerah tertentu merupakan suatu budaya yang sudah menjadi hal yang wajar bagi penduduk suatu daerah, ini juga disebabkan ketimpangan gender yang menganggap anak perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, karena nanti akan kembali ke dapur dan menjaga anak-anak saja. Selain itu, kondisi ekonomi akan menjadi penyebab orang tua menikahkan anak pada usia dibawah 19 tahun. Perkawinan anak juga akan menyebabkan masalah sosial lainnya, angka perceraian semakin tinggi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan penelantaran.

Melalui Program Kampung KB dengan intervensi lintas sektor ini, diharap angka perkawinan anak menjadi berkurang secara signifikan. Pada 2022 Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menargetkan terbentuk sebanyak kurang lebih 154 Kampung KB di Bangka Belitung, yakni 90 persen dari total jumlah desa di Bangka Belitung. Diharapkan dengan semakin banyaknya Kampung KB yang terbentuk, bisa meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas OPD dan Lembaga lainnya guna menurunkan angka perkawinan anak di Bangka Belitung.(***).

Pos terkait