Peran Humas Pemerintah dalam Melakukan Sosial Media Monitoring

  • Whatsapp

Oleh: Reza Wahyudhi Thamrin
Pranata Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov Babel

Pada masa sekarang siapa yang tidak bermain sosial media? Setiap orang sudah bisa dengan mudah mengunggah kesehariannya di internet melalui sosial media seperti Facebook, Instagram dan twitter menjadikan perkembangan informasi yang sangat cepat dan dapat di akses kapan saja dan di mana saja.
Sangat cepatnya perkembangan sosial media sekarang juga mempunyai dampak yang bervariatif, ada baik maupun buruknya, seperti belakangan ini oleh isu bahwa ada aplikasi musik dan video yang diblokir oleh pemerintah karena banyak mengandung konten negatif. Maka dari itu bagaimana peran humas pemerintah dalam memonitoring platform aplikasi dan penggunanya.
Pemeritah sudah memiliki kebijakan tentang penggunaan internet yang disusun dalam Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008, bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Peraturan tersebut mengawasi tentang konten-konten dalam platform sosial media. Di sini sudah terlihat peran humas pemeritah dalam pengawasan penggunaan sosial media, karena saat ini sosial media bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan tetapi anak-anak pun sudah bisa meng-akses dengan gadget yang diberikan oleh orang tua mereka.
Perundang-undangan tentang penggunaan internet ini sangat dibutuhkan karena untuk menjaga konten-konten dewasa yang dapat dengan mudah diakses oleh anak dibawah umur. Selain itu, efek negatif dari kecenderungan anak terhadap konten-konten negatif tersebut juga banyak, salah satu contoh dampak dari ketergantungan anak terhadap konten negatif yaitu anak bisa merubah pola pikir dan psikis anak.
Sebenarnya humas pemeritah bisa menanggulanginya dengan keyword yang paling sering di search oleh akun yang terindikasi akun tersebut milik anak di bawah umur atau dengan mencari judul konten yang biasanya berbentuk hashtag dengan nama-nama yang berbau negatif.
Untuk hal di atas, peran humas pemerintah harus dapat memantau kegiatan di dalam sosial media agar tidak tersebar konten-konten negatif dan dapat dilihat oleh anak di bawah umur. Pemeritah pun jangan langsung memblokir aplikasi yang terindikasi banyak menyimpan konten negatif, tetapi yang harus pemeritah lakukan adalah memblokir konten atau pemilik akun tersebut. Karena jika pemerintah langsung memblokir aplikasinya akan membuat kecewa pengguna sosial media yang sebenarnya menggunakan internet dengan benar dan mencari nafkah di dunia maya.
Dengan itu, mari kita membantu pemerintah untuk membasmi konten-konten negatif yang tersebar di sosial media agar negara kita tetap mempertahan moralnya tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman di era kemajuan ini. (***).

Related posts