Peran DJPb Sebarluaskan Penerapan PUG

  • Whatsapp

Oleh: Kunto Aribowo
Kasie ASPLK Kanwil DJPb Prov. Kep. Bangka Belitung

Amanat untuk melaksanakan PUG (Pengarusutamaan Gender) secara kelembagaan secara eksplisit disebut dalam Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh pimpinan kementerian negara/lembaga, dan kepala daerah untuk menerapkan PUG di lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Meskipun sebenarnya beberapa instansi Pemerintah telah menerapkan konsep PUG di lingkungan kantornya sebelum keluarnya Inpres No.9 tahun 2000 tersebut, namun terbitnya Inpres merupakan penguat secara kelembagaan atas penerapan PUG di lingkungan kantor kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) yang merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan, juga telah menerapkan PUG di lingkungan kantornya, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor unit vertikal di daerah.
Implementasi PUG bukan sekadar penyetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, namun lebih luas daripada itu, termasuk pemenuhan hak/penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja kepada pihak-pihak yang membutuhkan perlakuan khusus seperti difabel, anak-anak, ibu hamil/menyusui, dan lansia.
Berbagai kebijakan berupa peraturan yang mendukung implementasi penerapan PUG di DJPb, telah diterbitkan dan dilaksanakan, antara lain: 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-15/PB/2009, yang mengatur penempatan istri yang mengikuti suami ketika suami dimutasi ke tempat lain tanpa harus mengajukan permohonan (apabila suami dan istri pegawai DJPb); 2) Surat Edaran Nomor: SE-15/PB/2009, yang mengatur permohonan istri mengikuti lokasi tugas suami bagi pegawai DJPb yang bersuami bukan pegawai DJPb; 3) Surat Sekretaris DJPb Nomor: S-6388/PB.1/2012 yang membuka kesempatan bagi para pegawai dan calon pejabat DJPb untuk memilih preferensi lokasi penempatan/promosi melalui aplikasi internal pbnOpen; dan Surat Edaran Nomor: SE-30/PB/2017, merupakan kebijakan Pimpinan DJPb yang memberikan kesempatan bagi setiap pegawai dengan syarat tertentu untuk bertukar lokasi kerja satu sama lain (Ruislag Pegawai) dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Kualitas penerapan PUG di lingkungan kantor DJPb pun telah diakui prestasinya, khususnya di lingkup Kementerian Keuangan. Berbagai penghargaan telah diterima DJPb dalam perlombaan penerapan PUG antar unit Eselon I Kementerian Keuangan, antara lain pada tahun 2015 Peringkat I diwakili oleh Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tahun 2016 Peringkat II diwakili oleh KPPN Surakarta, dan pada tahun 2018 Kantor Pusat DJPb berhasil menjuarai lomba penerapan PUG antar Kantor Pusat Eselon I Kementerian Keuangan bersamaan dengan KPPN Jakarta VI menjuarai lomba antar kantor vertikal lingkup Kementerian Keuangan.
KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang juga merupakan unit kantor vertikal DJPb di daerah, menjadi ujung tombak pelayanan kepada Satker kementerian negara/lembaga di seluruh Indonesia. Dengan jumlah 181 kantor yang tersebar di seluruh provinsi, membuat KPPN berpotensi menjadi duta kampanye program-program Pemerintah, termasuk diantaranya penerapan PUG yang efektif menjangkau seluruh satker kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.
Setiap instansi pemerintah yang diamanahkan mengelola dana APBN pasti pernah berinteraksi dengan KPPN di wilayah kerjanya, khususnya saat pengajuan pencairan dana untuk pembayaran gaji para pegawainya. Hal ini mejadi salah satu kesempatan baik bagi satker kementerian negara/lembaga untuk melihat secara langsung penerapan PUG di KPPN mitra kerjanya.
Monitoring dan evaluasi atas penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN ke pemerintah daerah di wilayah kerjanya, dapat membuka kesempatan bagi KPPN untuk menyisipkan materi penerapan PUG ke instansi pemerintah daerah.
Kesempatan berinteraksi secara langsung dengan KPPN juga dapat menjadi sarana berdiskusi dan bertukar pengalaman dalam penerapan PUG pada masing-masing unit instansi pemerintah, dalam hal ini antara KPPN dan Satker kementerian negara/lembaga. Meskipun DJPb bukanlah instansi yang bertanggungjawab atas penyebarluasan konsep PUG, namun seluruh unit instansi vertikal DJPb berperan secara aktif menyisipkan materi kampanye PUG pada kegiatan yang melibatkan pihak eksternal seperti pembinaan dan sosialisasi, kepada satker kementerian negara/lembaga maupun mitra kerja lainnya.
Selain melalui media konvensional seperti pencetakan buku saku pedoman PUG yang dibagikan kepada pegawai, dan penyelenggaraan seminar tentang PUG, salah satu inovasi yang dilakukan DJPb dalam mengkampanyekan penerapan PUG di lingkungan kerja adalah pengembangan aplikasi berbasis android bernama Trending DJPb (Treasury Gender Mainstreaming). Aplikasi yang dirilis pada tanggal 2 September 2018 ini menyediakan edukasi tentang PUG dan berita serta informasi terkini penerapan PUG di DJPb.
Aplikasi Trending DJPb dapat diunduh oleh seluruh masyarakat pengguna gawai bersistem operasi android, yang berminat terhadap edukasi dan informasi penerapan PUG di DJPb. Sebagaimana disebutkan dalam Kata Pengantar pada beranda aplikasi Trending DJPb oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, “Setelah kita sendiri berhasil menerapkan pengarusutamaan gender, maka tiba saatnya pula kita untuk berkontribusi menyebarluaskan nilai-nilai dan strategi Pengarusutamaan Gender beserta “praktek-praktek baik” kepada seluruh mitra kerja kita baik satuan kerja Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun mitra kerja lainnya.” Jadi, aplikasi ini bukan hanya ditujukan untuk para pegawai DJPb saja, tetapi lebih luas kepada seluruh mitra kerja DJPb di mana pun berada, bahkan masyarakat umum pun tidak dilarang untuk memanfaatkannya.
Dengan berbagai sarana dan prasarana penyebarluasan berita dan informasi penerapan PUG yang telah dilakukan oleh DJPb, diharapkan peran kampanye penerapan PUG di lingkungan kerja juga dapat diikuti dan diimplementasikan secara luas di seluruh unit kantor pemerintah baik oleh satker kementerian negara/lembaga maupun pemerintah daerah. Sehingga tujuan penerapan konsep PUG berupa keadilan dan kesetaraan untuk semua, demi keberhasilan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik.(***).

Related posts