Peran Aktif Masyarakat dalam Pemantauan Korupsi di Indonesia

  • Whatsapp

Oleh: Sutandio
FH Universitas Terbuka Pangkalpinang/Anggota DPC Permahi Babel

Sutandio

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak social, ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum, masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan yang melanggar HAM. Mayoritas masyarakat Indonesia mengangkap tindak pidana korupsi harus dilenyapkan dari bumi pertiwi. Berdasarkan Laporan disampaikan Transparency International Indonesia (TII) saat peluncuran hasil Corruption Perception Index 2019 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara ASEAN, setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Di tahun 2019, Denmark dan New Zealand berada di tingkat pertama dengan perolehan skor 87, disusul Finlandia di peringkat kedua yang berhasil memperoleh skor 86. Sementara itu, Somalia masih berada di posisi terendah dengan perolehan skor 9.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas ke dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat terjadi setiap tahun terhadap kasus tindak pidana korupsi dan jumlah kerugian negara. Hal yang harus diperhatikan secara sistematis terhadap aspek kebijakan dikalangan masyarakat, Peran masyarakat harus menurunkan peningkatan kasus tindak pidana korupsi, untuk menormalkan kondisi kehidupan perkenomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, masyarakat pun harus berperan aktif dalam menangani dan pemantauan korupsi di Indonesia, sehingga bebas dan bersih dari korupsi.

Baca Lainnya

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini, terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh masyarakat antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dalam membantu proses pemantauan korupsi. Dasar hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat diantaranya UU No. 21 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 pasal 2 ayat (2) tentang peran masyarakat tindak pidana korupsi. Penegakan hukum bersama-sama dengan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi akan meletakkan sistem pondasi yang kokoh.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tren penindakan kasus korupsi pada 2019 menurun bila dibandingkan 2018. Dari 454 kasus yang ditangani menjadi 271 kasus. Dalam paparan ICW, terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp 8,04 triliun. Adapun kasus korupsi yang dicatat oleh ICW adalah kasus yang disidik oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. KPK tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Kepolisian menangani 100 kasus dengan 209 tersangka. Data ICW menunjukkan, kasus korupsi bermodus suap masih dominan dengan junlah kasus sebanyak 51 kasus dan total nilai suap mencapai Rp 169,5 miliar dan nilai pencucian uang mencapai Rp 46 miliar.

Upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia juga perlu didorong oleh peran serta masyarakat secara terbuka dan partisipatif. Penegakan hukum dan intervensi perbaikan sistem politik tidak akan bermakna tanpa social enforcement yang melibatkan masyarakat. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi itu sendiri, atau yang biasa kita sebut koruptor. Adapun sebab-sebabnya, antara lain: Pertama, lemahnya pengawasan dari beberapa instansi yang mempunyai kewenangan dalam fungsi pengawasan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam artian, perlu penguatan pelaksanaan dari instansi-instansi tersebut seperti BPK, Inspektorat keuangan, BPKP dan lain-lain; Kedua, dari segi pelaku, pengaruh ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan.

Data dari ICW menjelaskan terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebanyak (45%) responden menilai kinerja KPK belum optimal. Bahkan sudah mulai muncul kekecewaan di kalangan stakeholders terhadap kinerja KPK (41%) yang dinilai masih jauh dari harapan publik. Sedangkan data mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pimpinan/komisioner KPK menyatakan Mayoritas responden (74%) merasa tidak puas terhadap kinerja pimpinan KPK yang baru. Hal ini harus menjadi lecutan untuk meningkatkan kinerja dan kembali meraih kepercayaan publik dan kelompok civil society sebagai garda terdepan pembela KPK.

Bahkan data ICW menyebutkan dampak revisi UU KPK terhadap kinerja KPK yaitu sebanyak 0 % menyatakan Sangat berdampak positif, sebanyak 0 % menyatakan Cukup berdampak positif, sebanyak 5 % menyatakan tidak ada perubahan, 29 % menyatakan Cukup berdampak negatif, 66% menyatakan Sangat berdampak negatif, 0 % menyatakan Tidak tahu/tidak jawab, sebanyak 0 % menyatakan Lainnya, dengan kesimpulan Mayoritas stakeholders menilai bahwa revisi UU & pergantian kepemimpinan berdampak negatif terhadap kinerja KPK. Bahkan, persepsi adanya dampak positif terhadap KPK total (0%).

Upaya memberantas tindak pidana korupsi dilakukan dengan, Pertama, Strategi preventif. Korupsi tidak asing lagi bagi masyarakat. Media cetak, media televisi memberitakan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Harus dilakukan pencegahan. Penegak hukum tidak bisa bekerja sendirian tanpa ada masyarakat. Peran masyarakat pun penting untuk membantu penegak hukum memberantas korupsi. Strategi pencegahan sangat tepat dilakukan untuk mengoptimalkan kasus korupsi. Sebagai langkah upaya pencegahan, yaitu menyelenggarakan program-program bertema antikorupsi kepada masyarakat, melakukan sosialiasi ke masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, mengajak masyarakat aktif bergerak untuk pencegahan korupsi di lingkungan sekitar. Langkah awal mencegah dan memberantas korupsi.

Kedua, Strategi edukatif. Setelah terlaksanakan upaya pencegahan terhadap masyarakat, yaitu sosialiasi. Strategi edukatif perlu diberikan kepada masyarakat, untuk peran masyarakat memberantas korupsi. Edukasi harus disampaikan oleh masyarakat berupa: menyajikan program pelayanan pendidikan masyarakat tentang pengetahuan antikorupsi, media pembelajaran tentang memahami korupsi tersebut. Cara ini, bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta bersama-sama meningkatkan wawasan, supaya masyarakat tahu apa itu korupsi. Maka masyarakat perlu ditanamkan nilai kejujuran, nilai gotong royong, dan yang lainnya, serta menumbuhkan antipati terhadap perlakuan yang mengarah kepada korupsi melalui pesan-pesan moral. Ketiga, Strategi Represif, yaitu untuk menekankan pada pemberantasan tindak pidana korupsi dikalangan masyarakat. Masyarakat harus bertindak cepat jika ada gerak-gerik seseorang yang mencurigakan, dan melaporkannya ke penegak hukum terdekat. Strategi ini, peran masyarakat benar-benar dilihat aktif atau tidak dalam memberantas korupsi disekitarnya. Penekananan untuk memantau sangat penting diterapkan oleh masyarakat, bebas dari korupsi.

Berbicara mengenai peran aktif masyarakat dalam melakukan pemantauan tindak pidana korupsi telah ditegaskan didalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditegaskan, bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan PP No 43 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2), peran serta masyarakat dalam hal ini, diwujudkan dalam bentuk, yaitu: 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegakan Hukum; dan 5) Hak untuk memperoleh pelindungan hukum.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, peran aktif masyarakat dalam melakukan pemantauan tindak pidana korupsi merupakan salah satu kunci penting dalam menurunkan tingkat terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Optimisme dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya perlu didukung upaya pencegahan yang dilakukan secara massif atau bersama-sama oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh penjuru tanah air Indonesia tercinta ini.(***).

Related posts