by

Perambah Kawasan Hutan Produksi Desa Cit, Aphin Kembang Ternyata Ditulis DPO

Tersangka HS Segera Diadili

SUNGAILIAT – Sebentar lagi, tersangka HS yang melakukan penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka bakal jadi pesakitan. Ia segera menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat.
Kasi Intel Kejari Bangka, Andri saat dikonfirmasi sejumlah wartawan Rabu (10/10) sore membenarkan hal tersebut. Dikatakan dia, usai penyidik Gakkum KLHK bersama Jaksa dari Kejagung dan tim Mabes Polri melakukan tahap dua kasus tersebut ke Kejari, Kepala Kejari Bangka langsung memerintahkan JPU untuk melimpahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Negeri Sungailiat untuk disidangkan.
“Tapi sesuai dengan janji Kejari, hari ini saya yakin sudah jalan,” katanya.
Jika memang berkas perkara penambangan ilegal yang dilakukan tersangka HS itu sudah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sungailiat, kata Andri, kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab JPU berubah ke pengadilan.
“Yang pasti pada saat setelah kita limpahkan tanggung jawabnya berpindah. Jadi pada saat berkas itu sudah dianggap diterima oleh pengadilan, maka kewenangannya pun berubah dan menjadi tanggung jawab pengadilan atas tersangka dan barang buktinya,” tukas dia.
Disinggung soal peran kejaksaan terhadap tersangka Aphin Kembang warga Kuday yang dalam berkas perkara ditulis masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), kata Andri itu kewenangannya berada pada penyidik Gakkum KLHK.
“Karena kalau dilihat dari proses penerbitan DPO itukan dilakukan penyidik. Jadi mengenai DPO, itu bebannya ada pada penyidik,” jawabnya.
Tapi menurut dia, siapapun mempunyai peran atas status DPO tersangka Aphin Kembang yang dituangkan penyidik ke dalam berkas perkara. Dengan cara memberikan informasi kepada penyidik terhadap keberadaan tersangka.
“Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pihak pihak termasuk kejaksaan ataupun seluruh komponen memberikan informasi terhadap keberadaan DPO ini kepada penyidik sebagai yang punya beban untuk menyelesaikan perkara, dalam hal ini proses penyidikannya,” sebutnya.
Namun menurut dia, status DPO yang dituangkan di dalam sebuah kertas itu bukanlah kategori DPO.
“Prinsip DPO itu akan disebar disemua unit unit sehingga itu bisa dibantu oleh unit terdekat, dalam hal ini Polres atau Polsek. Yang penting ada laporan itu bahwa ini adalah DPO ilegal mining sehingga diamankan dahulu sambil berkoordinasi penyidik,” pungkasnya. (2nd/1)

Comment

BERITA TERBARU