Penyelesaikan Perda DPRD Basel Baru 72%

No comment 72 views

Anggota DPRD Diharap Tingkatkan Kapasitas

TOBOALI – Rapat Paripurna DPRD Bangka Selatan (Basel) sudah mengambil keputusan tentang Program Peraturan Derah tahun 2018 dengan total 26 rancangan peraturan daerah (Raperda). Raperda ini yang terdiri dari 6 inisiatif dari DPRD Basel 20 dari Pemka Basel.

Raperda ini, terdiri dari revisi atau perubahan perda yang sudah sebagai ekses dari terbitnya peraturan perundang – undangan baru yang menaungi perda tersebut.

Dari kondisi sementara sampai bulan November 2017, ada 7 Raperda yang belum diambil keputusan dan masih dalam proses pembahasan dalam propem perda tahun 2017.

Demikian dikatakan Ketua Bapemperda DPRD Basel Samsir kepada wartawan Jumat (1/12/2017).

Menurutnya, dengan demikian sampai saat ini, capaian kinerja yang diukur dari seberapa banyak perda yang diselesaikan baru sebesar 72 %. Dan kemungkinan ada 3 Raperda dalam propem perda tahun 2017 yang kemungkinan tidak bisa diselesaikan dikarenakan kelengkapan persyaratan seperti belum selesainya naskah akademik (Kinerja dan disiplin ASN), Rencana Induk Industri, dan Penyelenggaraan Perhubungan (kelengkapan data teknis dan naskah akademik ).

“Dari permasalahan tidak dan belum selesainya sebagian dari propem perda secara kuantitas maupun secara kualitas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian propem perda ini. Belum begitu maksimal adalah masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini pada bidang ahli hukum, baik dari Pemerintah Bangka Selatan maupun dari Sekretariat DPRD, dimana sampai saat ini, belum satu orang pun pemerintahan Basel memiliki perancang hukum. Selama ini Pemerintahan Basel baik eksekutif maupun legislatif masih sangat ketergantungan dengan pihak ketiga dalam proses perancangan (naskah akademik maupun draft perda),” ungkapnya.

Selain itu, politisi PKS ini menyinggung rendahnya sumber daya manusia di legislatif yang memahami masalah hukum dimana anggota DPRD terdiri dari latar belakang yang berbeda ( dari mulai petani, guru, nelayan, pengusaha) sehingga sulit untuk betul – betul menjadi penyumbang ide atau minimal memberikan masukan atas draft yang sudah disusun.

“Hal ini, tentunya akan berimbas pada kualitas outcome perda yang Dihasilkan. Secara umum kurangnya morale responsibility (tanggung jawab moral) dari beberapa dan sebagian Legislatif dalam proses pembahasan sehingga kadang memerlukan waktu yang lama penyelesaiannya dikarenakan sering rapat pembahasan tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi qourum,” imbuhnya.

Tak hanya itu, terkadang stake holder person yang dikirim dalam melakukan pembahasan perda inisiatif dari eksekutif banyak yang kurang memahami apa content yang dibahas.

“Adanya beberapa draft peraturan daerah yang tidak dibuatkan naskah akademiknya dan tidak dilengkapi data – data teknis yang menunjang sehingga terkendala dalam proses pembahasan dan penyelesaiannya. Dan kami dari Badan pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bangka Selatan memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama yaitu Pemkab Bangka Selatan agar segera mengirim dari bagian hukum untuk diikutkan untuk mengikut jabatan fungsional sebagai perancang undang-undang baik yang ada di sekretariat DPRD maupun yang ada di sekretariat Daerah,” kata Samsir.

Di sisi lain, Samsir mengharapkan kepada segenap anggota DPRD Bangka selatan agar senantiasa meningkat akan kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya dalam bidang ilmu hukum dan perundang-undangan.

“Kita harapkan juga kepada Anggota DPRD Bangka Selatan agar meningkatkan kapasitas morale reaponsibility (Tanggung Jawab Moral-red) kita terhadap hak dan kewajiban kita sebagai anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD tersebut ( Legislasi, Budgetting dan Controlling)” tukasnya.

Ia mengharapkan, agar semua OPD Pemkab Basel menindaklanjuti semua perda yang sudah ditetapkan dengan menetapkan peraturan pelaksanaannya berupa peraturan bupati.

“Dan untuk mengontrol pelaksanaan tersebut, agar memberikan efek terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Tidak akan memberikan manfaat apa-apa terhadap perda yang sudahditetapkan jika tidak dilaksanakan,” pungkasnya. (raw/3)

No Response

Leave a reply "Penyelesaikan Perda DPRD Basel Baru 72%"