Pentingnya Netralitas ASN dalam Pilkada

  • Whatsapp
Ade Novit, S.H.
Wakil Ketua DPC Permahi Babel/Alumni FH UBB

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai salah satu praktik demokrasi Indonesia yang dijalankan di daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pilkada serentak pertama kali dilakukan pada tahun 2015.

Pilkada serentak tahun 2020 kembali akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang pada daerah yang mencakup 270 Daerah Pemilihan, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota yang tersebar di 32 Provinsi dan melibatkan kurang lebih 105.396.460 pemilih berdasarkan jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Untuk wilayah Provinsi Kepulaun Bangka Belitung yang bakalan melaksanakan Pilkada 2020 ada 4 Kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.

Berbicara mengenai Penyelenggaraan Pilkada, Desember mendatang tentu dihadapkan dengan berbagai tantangan potensi kerawanan Pilkada, salah satu diantaranya yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN dalam Pilkada merupakan suatu sikap dan perilaku dari ASN untuk tidak memihak atau terlibat dengan bakal calon ataupun calon kepala daerah  pada ajang Pilkada yang akan diselenggarakan baik secara diam-diam maupun terang-terang, baik itu melalui media massa atau sosial maupun secara langsung. Pelanggaran Netralitas ASN terjadi dalam 3 fase waktu, yaitu menjelang, pada saat dan setelah pelaksanaan Pilkada berlangsung.

Berdasarkan data Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per Desember 2018 menunjukkan Persentase jumlah aduan pelanggaran Netralitas ASN dan banyaknya Pilkada Serentak, yaitu Pilkada Serentak pertama pada 9 Desember 2015 dilaksanakan pada 269 daerah terdiri dari 9 Provinsi, 36 Kota, 229 Kabupaten, dengan jumlah aduan pelanggaran sebanyak 29 kasus. Pilkada Serentak Kedua pada 15 Februari 2017 dilaksanakan pada 101 daerah terdiri dari 7 Provinsi, 18 Kota, 76 Kabupaten, dengan jumlah aduan pelanggaran sebanyak 52 kasus. Pilkada Serentak Ketiga pada 27 Juni 2018 dilaksanakan pada 171 daerah terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, 115 Kabupaten, dengan jumlah aduan pelanggaran sebanyak 491 kasus. Bagaimana Tren Pelanggaran Netralitas ASN jelang Pilkada 2020?

Baca Lainnya

Tren pelanggaran netralitas ASN jelang Pilkada 2020 yang disampaikan dalam kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara secara daring pada tanggal 30 Juni 2020 meliputi: 1) ASN Mendukung salah satu bakal calon berjumlah 23 kasus; 2) ASN menghadiri kegiatan silaturahmi atau menguntungkan bakal calon berjumlah 26 kasus; 3) ASN sosialiasasi bakal calon melalui APK; 4) ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik berjumlah 81 kasus; 5) ASN memberikan dukungan melalui media social atau massa berjumlah 112 kasus.

Melihat dari fakta data di atas tentunya jumlah aduan pelanggaran terkait netralitas mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, salah satunya dipengaruhi oleh semakin meningkat dan berkembangnya penggunaan media sosial yang mengacu kepada keberpihakan pada bakal calon atau pasangan calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah.

Adapun dasar hukum terkait  netralitas ASN yaitu: a) Pasal 70 dan Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pentingnya Netralitas ASN dalam Pilkada menurut pandangan penulis yaitu: Pertama, sebagai salah satu upaya menjaga kualitas dari demokrasi, agar tetap sehat dan berintegritas dalam penyelenggaraannya. Kedua, sebagai upaya preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang pengerahan birokrasi oleh petahana yang berniat maju kembali. Ketiga, ASN sebagai pelayan masyarakat, apabila diberikan hak untuk mendukung paslon dalam Pilkada akan dikhawatirkan penetapan kebijakan dan penyelenggaran pelayanan publik akan terpengaruh oleh politik praktis yang dapat menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat, apalagi dengan kondisi Pandemi Covd-19, dimana banyak program penanganan COVID-19 besar potensi memicu praktik itu.

Berdasarkan ringkasan penulis, menurut peraturan perundang-undangan di atas, adapun jenis pelanggaran netralitas yang dilarang bagi ASN dalam Pilkada diantaranya: Pertama, Larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah termasuk memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP. Kedua, Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye seperti menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, mengadakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Ketiga, Larangan melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala atau wakil kepala daerah. Keempat, Larangan memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah. Kelima, Larangan menghadiri deklarasi bakal calon atau bakal paslon atau mendeklarasi diri sebagai calon atau paslon. Keenam, Larangan mengunggah, menanggapi seperti like, komentar dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar bakal calon pasangan calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah melalui media sosial atau online. Ketujuh, Larangan berfoto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Kedelapan, Larangan menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik, dan lain-lain.

Sedangkan untuk ancaman sanksi bagi pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada, yaitu  Sanksi moral berupa Pernyataaan Secara tertutup dan terbuka sebagaimana dijelaskan Pasal 15 ayat (1) PP No 42 Tahun 2004, hukuman disiplin mengacu ketentuan Pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 dengan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan atau tertulis, pernyataan tidak puas tertulis, Hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan pangkat selama 1 tahun hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, dan Hukumaan disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan/atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS, serta Hukuman Pidana bisa dikenakan apabila ASN melanggar ketentuan pidana dalam UU No 10 Tahun 2016.

Umumnya, penyebab utama terjadinya pelanggaran netralitas ASN yaitu motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan, adanya hubungan keluarga, kekerabatan, atau teman dekat, kurangnya ketegasan dalam upaya pencegahan dari setiap pimpinan Instansi yang menaungi ASN tersebut, kurang pahamnya ASN terkait regulasi yang mengatur batasan-batasan kenetralitasan ASN, lemahnya sanksi bagi pelanggar pelanggaran netralitas ASN, hingga kurangnya partisipasi aktif masyarakat ikut dalam mengawasi ASN.

Kesimpulan, Penulis menyarankan beberapa upaya sebagai menjaga netralitas ASN dalam Pilkada serentak yang akan diselenggarakan bulan Desember mendatang, yaitu: Pertama, Upaya preventif dengan peningkatan sosialisasi bagi ASN, mengajak masyarakat berperan aktif dalam membantu pengawasan dikarenakan keterbatasan SDM KASN maupun Bawaslu dalam mengawasi Netralitas ASN itu sendiri, serta meningkatan kerja sama berupa pengawasan kolaboratif dengan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari lembaga berwenang yang mengawasi dengan pemerintah/pemda, LSM, Relawan Demokrasi atau Kader Pengawasan Partisipatif, Pemuda/Mahasiswa hingga masyarakat umum. Kedua, Upaya represifnya yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN perlu dimasifkan dan ditingkatkan kembali, bahkan perlu sanksi yang tegas bagi pelanggar tersebut. (***).

 

Related posts