Pentingnya Dokumen SLO Bagi Kapal Perikanan

  • Whatsapp

Oleh: ALFINO NEDI
Pengawas Perikanan Ahli Madya, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup perairan, agar tercipta pengelolaan dan pemanfaatan yang berkesinambungan, utamanya terhadap kesinambungan usaha penangkapan ikan oleh nelayan kecil. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dalam bentuk regulasi yang diimplementasikan dengan kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan dengan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.
SLO Kapal Perikanan adalah adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Kapal perikanan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan kelayakan teknis baru bisa memperoleh dokumen SLO. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan tanpa dikenai biaya. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal perikanan yang wajib memiliki dokumen SLO meliputi: Kapal Penangkapan Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Latih Perikanan, Kapal Penelitian/Ekplorasi Perikanan, dan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan.
Penerbitan SLO untuk Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di Pelabuhan Pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau dokumen Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) yang dimiliki. Sedangkan SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan milik Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdekat.
SLO yang sudah diterbitkan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan, dan digunakan 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan. Jika dalam masa waktu tersebut SLO tidak digunakan oleh kapal perikanan, maka SLO tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jika kapal perikanan tersebut ingin melakukan aktivitas melaut berikutnya, maka harus mengurus penerbitan SLO baru. Oleh sebab itu, Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan harus betul-betul membuat jadwal yang jelas untuk kapal perikanan sebelum melakukan pengusulan penerbitan SLO.
Pengecualian kewajiban memiliki SLO adalah bagi kapal perikanan berukuran kurang atau sama dengan 10 Gross Ton. Walaupun tidak wajib, disarankan kapal berukuran kurang atau sama dengan 10 GT tetap memiliki dokumen SLO, karena terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar. Sebab, peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan SLO. Selain merupakan dokumen penting, pengurusan penerbitan SLO bersifat gratis dan tidak memerlukan waktu yang panjang (biasanya tidak lebih dari 35 menit setelah pemeriksaan kapal oleh pengawas perikanan).
Keberadaan dokumen SLO merupakan bukti bahwa bahwa kapal perikanan telah laik beroperasi secara administrative dan secara teknis. SLO tidak akan diterbitkan jika kapal perikanan belum memenuhi kedua kriteria tersebut. Kapal perikanan dengan tujuan melakukan penangkapan ikan dinyatakan memenuhi syarat administratif antara lain jika memiliki dokumen berupa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), melampirkan SLO sebelumnya, memiliki kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan dokumen, serta memiliki Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) khusus bagi kapal berukuran lebih dari 30 GT. Sedangkan kapal perikanan untuk tujuan penangkapan ikan dinyatakan memenuhi kelayakan secara teknis jika memenuhi unsur antara lain memiliki kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, nama panggilan kapal, kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI dan keberadaan serta keaktifan transmitter khusus untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT.
Pentingnya kapal perikanan memiliki SLO adalah sebagai wujud tertibnya kegiatan usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Disamping itu, SLO merupakan wujud keabsahan kapal perikanan dalam melaksanakan usahanya sewaktu melaut. SLO merupakan dokumen Negara yang menjadi persyaratan untuk diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal perikanan. Tanpa adanya dokumen SLO, tidak bisa diterbitkan surat persetujuan berlayar dan kapal perikanan tidak bisa melaksanakan aktifitasnya di laut.
Keberadaan SLO juga berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup perairan guna terciptanya kesinambungan usaha penangkapan ikan oleh nelayan kecil. Kapal perikanan yang tidak memiliki SLO akan menyulitkan untuk mendeteksi produksi ikan hasil tangkapan serta jumlah dan jenis alat tangkap yang digunakan, sehingga bisa menyebabkan overfishing (kelebihan tangkapan ikan) pada suatu wilayah. Jika suatu perairan mengalami overfishing, menyebabkan terjadinya penurunan jumlah dan jenis populasi ikan yang berdampak terhadap penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan sekitarnya. Ujung-ujungnya adalah berkurangnya pendapatan nelayan serta mengurangi tingkat kesejahteraan nelayan.
Keberadaan SLO bagi kapal perikanan juga sangat penting sewaktu kapal perikanan mengalami permasalahan di laut, baik berupa kecelakaan, hilang maupun musibah lainnya yang terjadi pada kapal perikanan. Hal ini terkait dengan berkas data serta muatan kapal yang ada pada pengawas perikanan yang menerbitkan SLO. Data tersebut meliputi nama kapal, tanda selar kapal, nomor mesin kapal, daftar awak kapal dan data lainnya. Data SLO ini, akan memudahkan kapal perikanan yang mengalami masalah di laut untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan secepatnya dari berbagai pihak.
SLO merupakan salah satu dokumen yang harus ada dan dibawa setiap kali kapal perikanan melakukan aktifitas melaut. Kapal perikanan yang tidak memiliki dokumen SLO bisa dikenai sanksi berupa larangan melakukan aktifitas di laut hingga sanksi pidana. Kapal perikanan yang melakukan pelanggaran berupa penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai, pelanggaran wilayah penangkapan ikan, pemindah-muatan isi kapal di laut (Transhipment) dan pelanggaran lainnya akan terlihat dari kesesuaian dengan SLO yang sudah diterbitkan. Hal ini juga terkait dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang tidak bisa diterbitkan karena tidak adanya SLO. Kapal perikanan yang tidak memiliki SPB merupakan bagian dari tindak pidana perikanan yang berkonsekwensi dengan proses hukum.
Pengawas Perikanan memiliki otoritas penerbitan SLO dan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan, mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap aktifitas kapal perikanan. Pengawasan yang dilakukan antara lain menghentikan, memasuki, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Pengawasan di laut biasanya berupa patroli laut menggunakan armada kapal pengawas perikanan. Objek pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan meliputi kesesuaian dokumen perizinan, kesesuaian alat penangkap ikan yang digunakan, kesesuaian alat bantu penangkapan ikan, kesesuaian fisik kapal, kesesuaian daftar awak kapal, kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut serta keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan. Salah satu dokumen yang diperiksa dan harus ada di kapal perikanan yang menjadi objek pemeriksaan oleh pengawas perikanan terhadap kapal perikanan adalah dokumen SLO. Itulah pentingnya keberadaan dokumen SLO pada kapal perikanan.
Untuk mengurus penerbitan SLO, ada prosedur yang harus dilalui. Prosedur penerbitan SLO adalah sebagai berikut: Nakhoda, Pemilik, Operator Kapal Perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada pengawas perikanan. Laporan rencana keberangkatan kapal dimaksud, disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan, dengan harapan agar penerbitan SLO bisa dilakukan sebelum keberangkatan kapal perikanan. Pengawas Perikanan berdasarkan laporan dimaksud melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (BA-HPK) yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal tersebut, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan dokumen SLO. Namun, jika belum memenuhi persyaratan administratif dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan akan meminta Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan untuk melengkapi terlebih dahulu persyaratan tersebut.
Penerbitan SLO mempunyai dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Direktorat Jenderal. Adapun Dasar hukum penerbitan SLO antara lain Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.01/MEN/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan.
Pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh kapal perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahunnya diperkirakan terus meningkat, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Apalagi sejak dilimpahkannya kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mulai dari 0 hingga 12 mill kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah penerbitan SLO bagi kapal perikanan oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Kelautan Dan Perikanan. Sebab, SLO merupakan salah satu elemen penting dari mata rantai pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. (***).

Related posts