by

Penjualan Langsung Lada Terkendala Aturan

-Bangka-132 views

Kemas: Harus Ada Regulasi

Kemas Arfani Rahman

SUNGAILIAT – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispernak) Kabupaten Bangka Kemas Arfani Rahman mengharapkan anggota DPR RI, Melda Anddriani untuk membantu membuat regulasi soal penjualan lada direct selling (penjualan langsung) ke buyer (pembeli).

Kemas dihadapan anggota DPR RI asal Bangka Belitung itu, saat menghadiri acara diseminasi teknologi perbanyakan benih lada secara ex Vitro di Hotel Citra beberapa waktu lalu mengatakan petani berkenginan ada penjualan langsung kepada pembeli tidak lagi melalui Singapura atau pihak lain.

“Cuma kita terhalang. Kita kalah dengan pola yang ada sekarang. Kita tidak ada peraturan di Kementerian Perdagangan yang mengatur masalah itu bahwa produk seperti lada ini bisa di direct selling-kan karena aturan harus melalui Singapura,” kata Kemas.

Menurut dia, di pusat atau di Kementerian harus dibahas bahwa khusus komoditi seperti lada, bagaimana diakomodir direct selling ke negara yang membutuhkan lada seperti Turki.

Di Turki, kata Kemas, kisaran harga jual lada bisa Rp 430 ribu per kg. Padahal di tingkat petani harga sangat rendah hanya Rp 50 ribu per kg. Kadang harga Rp 180 ribu adalah yang paling mahal untuk saat-saat tertentu.

“Paling banyak untung Singapura cuma pegang letter untuk produk ke luar, dua tiga kali mereka dapat untung. Ini yang jadi masalah. Kita direct selling tanpa ada regulasi yang ditetapkan kementerian, mereka membuat isu. Isunya adalah lada kita tercemar e colli, salmonela dan sebagainya. Itu untuk menjatuhkan kalau kita direct selling,” sesalnya.

Diakuinya, di daerah tidak ada perlindungan dari pemerintah pusat terkait produk yang akan di direct selling. Perlindungan Muntok White Pepper sangat dibutuhkan diluar, karena lada kita berbeda dengan Vietnam dan Thailand. Mungkin ibu (Melda-red) bisa bicarakan ke Kementerian Perdagangan soal harga lada,” ujarnya.

Pemda juga, ditambahkannya, perlu mempersiapkan pasar lokal Indonesia bahwa diperlukan produk lada sudah jadi seperti lada bubuk. “Pemprov atau pemkab bisa mempersiapkan unit pengelolaan lada tingkat kecamatan melalui dana pusat. Jangan sampai yang sekarang berjalan yaitu sistem resi gudang (SRG) mandek. Alangkah baiknya didukung unit pengelolaan tadi jadi kalau ekspor tidak jalan maka ada persiapan di pasar lokal,” bebernya.

Kemas mencontohkan di Bali satu ons lada harganya Rp 50 ribu. Kementerian Pertanian juga diharapkan mendukung unit pengelolaan lada. “Kami siap melaksanakannya. Ini dapat mendukung SRG yang ada sekarang,” pungkasnya.(snt/10)

Comment

BERITA TERBARU