Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah, untuk Apa?

  • Whatsapp
Penulis: Moh. Khoirul Anam
Kepala Seksi PSAPP, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung

Tahun 2020 sebentar lagi usai. Jamak ditemukan di media cetak, elektronik maupun papan reklame iklan-iklan yang sangat menarik disetiap penghujung tahun. Perusahaan, produsen, badan usaha, pusat penjualan/perbelanjaan seakan berlomba-lomba memanjakan konsumen dengan berbagai fasilitas berupa diskon/potongan harga yang besar, peningkatan layanan purna jual yang memuaskan, harga grosir untuk pembelian eceran, bonus barang/aksesoris tambahan dan lain sebagainya.

Berbagai penawaran menarik tersebut dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan akan menambah pendapatan. Pendapatan bertambah maka keuntungan/laba perusahaan bertambah. Keuntungan/laba perusahaan inilah yang menjadi ukuran kinerja perusahaan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan perusahaan.

Read More

Bagaimana dengan instansi pemerintah? Bukankah instansi pemerintah tidak mencari keuntungan/laba? Untuk apa dilakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah?

Wayne C. Parker (1996:3) dalam Sadjiarto (2000) menyebutkan, lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu: meningkatkan mutu pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas internal, meningkatkan akuntabilitas publik, mendukung perencanaan stategi dan penetapan tujuan, dan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Selanjutnya Greiling (2005) dalam sumarjo (2010) menambahkan, salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja.

APBN yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah dari tahun-ke tahun jumlahnya semakin meningkat, bahkan pada tahun 2021 nanti akan mencapai 2.750 triliun. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, stakeholder utama dan penyumbang pajak, maka APBN harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan selaku BUN telah menetapkan suatu ukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Selanjutnya dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 IKPA dikelompokkan dalam empat aspek yaitu: Pertama, Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran. Menekankan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai suatu hasil akhir perencanaan yang telah ditetapkan, indikator dalam aspek ini adalah: revisi DIPA, deviasi rencana penerimaan dan penarikan dana bulanan (Halaman III DIPA), dan tidak adanya pagu minus (kekurangan) anggaran belanja.

Related posts