by

Penghasilan Tetap Kades Maksimal Rp 3 Juta

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan ketika melakukan konsultasi ke Direktorat Pemerintahan Desa (Dit Pemdes) bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Konsultasi ini, untuk menindaklanjuti penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden RI Jokowi yakni pada bulan Maret 2019 penghasilan perangkat desa setara PNS golongan II A.(foto: ist).

Komisi I Konsultasi ke Dit Pemdes

TOBOALI – Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan melakukan konsultasi ke Direktorat Pemerintahan Desa (Dit Pemdes) bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Konsultasi ini, untuk menindaklanjuti penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden RI Jokowi yakni pada bulan Maret 2019 penghasilan perangkat desa setara PNS golongan II A.

Sekretaris Komisi I, Samsir, mengungkapkan hal ini, berkaitan erat dengan akan ditetapkannya Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Bangka selatan yang draft dalam proses pembahasan.

“Dalam draft yang sudah ada, penghasilan tetap kepala desa maksimal Rp3 juta, dan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam memberikan alokasi dana desa kepada pemerintahan desa. Sebagai dasar dalam penyetaraan tersebut adalah PP 47 tahun 2015 tentang keuangan desa dan diperkirakan akan direvisi paling lambat bulan Maret 2019 khusus pasal 81 dan pasal 100, yang nantinya ini akan berimplikasi terhadap alokasi anggaran desa,” jelas Samsir Senin (11/2/2019).

Menurutnya, berdasarkan keterangan Kasubdit Fasilitasi pengelolaan keuangan desa Frida mempersilahkan desa di Basel menetapkan dulu Perdes APBDes dengan mengacu kepada regulasi hukum yang sebelumnya dan sebelum dasar hukum penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang baru.

“Dan jika sudah ada PP yang baru hasil revisi PP 47 tahun 2015 disesuaikan kembali di perubahan. Dan yang perlu dipertimbangkan juga kenaikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ini, juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan,” imbuhnya.

Samsir menambahkan, penghasilan tetap kepala desa paling tinggi Rp 3 juta dengan cacatan masih dalam koridor PP 47 tahun 2015 bahwa dana operasional masih dalam prosentase 30 %, Sekretris desa 70% dari penghasilan tetap (siltap) kepala desa, kaur dan kasi 55 % dari siltap kepala desa dan kepala dusun 50% dari siltap kepala desa. (raw/3)

Comment

BERITA TERBARU