by

Penghapusan BPHTB, Pemkab Untung dari PBB

MANGGAR – Kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur dianggap dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, menurut Bupati Beltim, Yuslih Ihza, Pemkab Beltim akan memperoleh keuntungan dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Adanya kebijakan penghapusan BPHTB dikarenakan banyak masyarakat yang keberatan dengan pembayaran BPHTB. Hal ini membuat banyak yang sengaja tidak membuat sertifikat untuk menghidari pembayaran BPHTB dan PBB.

“Kalau tidak kita bebaskan, berat orang mau buat sertifikat. Salah satu syarat sebelum sertifikat tanah diterbitkan adalah harus membayar BPHTB,” kata Yuslih seusai acara Penyerahan Sertifikat Gratis di Halaman Kantor Bupati Beltim, kemarin.

Yuslih mengatakan, untuk Program PTSL tahun 2017 lalu setidaknya ada 3.379 bidang sertifikat yang dibebaskan dari biaya BPHTB. Jika diandaikan, rata-rata satu bidang sertifikat diharuskan membayar BPHTB sebesar Rp 1 juta, maka setidaknya ada Rp 3,379 milyar yang tidak masuk dalam PAD.

“Inikan hanya pas program ini saja. Nanti begitu mereka jual tanahnya, harus bayar BPHTB. Tahun depan kita juga akan dapat lebih banyak pemasukan rutin dari PBB,” tukasnya.

Bahkan diungkapkannya, banyak tanah-tanah kosong yang tidak diurus sudah dimiliki oleh masyarakat lewat SKT. Namun, hanya segelintir yang mau membayar PBB.

“Selama ini kan banyak masyarakat yang punya SKT tidak bayar PBB, kalau sudah bersertifikat mereka dak bisa ngelak, harus bayar PBB. Bayangkan berapa pemasukan kita tiap tahunnya,” tukas Yuslih. (dny/3).

Comment

BERITA TERBARU