Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Undang-Undang 18 tahun 2008

  • Whatsapp
Oleh: Apriyono, SP
Analis Kebijakan Pertama Bappeda Prov. Kep. Babel

Mencermati pemberitaan media lokal beberapa hari yang lalu terkait permasalahan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menimbulkan bau tidak sedap hingga ke fasilitas umum, tentunya bukan merupakan hal yang pertama kali terjadi. Persoalan sampah merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari sebuah kota atau daerah manapun. Seiring pertumbuhan penduduk yang meningkat, tentu saja akan berpengaruh pada penggunaan dan kebutuhan konsumsi masyarakatnya yang terus melonjak.  Sampah-sampah yang dihasilkan itu sendiri dapat berupa sampah rumah tangga, industri, bahkan sampah perkantoran. Persoalan sampah yang terus meningkat dapat berdampak pada kondisi lingkungan yang menjadi tidak kondusif lagi, serta pencemaran dan limbah yang dapat mengganggu kenyamanan  masyarakat. Selama ini, masyarakat khususnya rumah tangga sebagai penghasil/produsen sampah terbesar membuang begitu saja sampah ke tempat-tempat sampah, bahkan membuang di sembarang tempat, selanjutnya menjadi urusan petugas kebersihan dan menganggap urusan selesai. Tetapi sesungguhnya permasalahan tidak selesai sampai di situ, timbulan sampah di tempat pembuangan sementara dan akhir (TPS dan TPA) menjadi problem tersendiri, disamping ruang dan lahan untuk fasilitas pengolahan sampah terbatas juga problem kesehatan, pencemaran dan keindahan lingkungan.

Sebagai sebuah daerah yang mulai mengandalkan sektor pariwisata sebagai pengganti sektor pertambangan, sampah menjadi sebuah persoalan yang harus tertangani dengan baik oleh pemerintah daerah. Persoalan tersebut diantaranya mulai dari sampah yang dibuang sembarangan, masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah, kapasitas tampung TPA yang telah ada semakin berkurang, hingga rencana pembangunan TPA Regional yang masih belum terealisasi. Persoalan-persoalan tersebut tentu saja jika tidak tertangani dengan baik akan mengganggu pandangan serta menimbulkan bau yang menyengat. Sejatinya pembangunan pariwisata sangat erat kaitannya dengan kebersihan, karena merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan upaya untuk meminimisasi sampah dari sumbernya, sehingga beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak semakin berat.

Read More

Dampak persoalan sampah seperti diuraikan di atas bukan tidak mungkin akan selalu berulang setiap waktu apabila kegiatan pengelolaan sampah masih menggunakan pola penanganan sampah yang lama. Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah masih dominan menggunakan pola lama yaitu mengumpulkan, mengangkut serta membuang sampah ke TPA. Meskipun ada proses pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibuang ke TPA itu belum banyak dilakukan. Data Riset Kesehatan dasar (Riskesdas 2018) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2018 menunjukanan persentase fraksi pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 40,70% diangkut ke TPA, 1,90% ditanam,  40,83% dibakar, 2,94% dibuang ke kali/selokan/laut, dan 13,23 % dibuang sembarangan tempat serta baru 0,42% yang diolah menjadi kompos. Padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan dari mengumpulkan, mengangkut, dan membuang, diganti dengan menggunakan pendekatan prinsip 3R (reduce/mengurangi, reuse/menggunakan kembali, recycle/mendaur ulang), tanggung jawab produsen diperluas serta ditambah pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya baik sebagai bahan baku atau sumber energi terbarukan serta pemrosesan akhir sampah di TPA berwawasan lingkungan.

Sesuai Pasal 19 UU tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok. Dua kegiatan pokok tersebut adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah. Tiga aktivitas utama dalam kegiatan pengurangan sampah antara lain pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Sedangkan lima aktivitas utama dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Dalam kegiatan pengelolaan sampah ini tentu kuncinya harus melibatkan peran aktif masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pengelolaan sampah dengan basis komunal. Hal ini karena dari lingkungan rumah tangga inilah sumber terbesar timbulan sampah. Upaya ini setidaknya dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang.

Bank sampah berbasiskan partisipasi warga merupakan modal sosial dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pada umumnya proses pengelolaan sampah dengan basis komunal dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah keterbatasan lahan TPA. Selain itu, masyarakat memiliki potensi yang cukup besar untuk melakukan sendiri pengelolaan sampah ditingkat sumber asalkan diberikan sosialisasi / training dan pilihan teknologi yang sederhana serta pendampingan yang memadai. Dalam membina peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola pengelolaan sampah terpadu skala kawasan dengan mengedepankan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya sekaligus mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya merupakan langkah penting dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan pembuangan sampah merupakan masalah yang harus ditangani pada awal yang harus di perhatikan. Utamanya agar tidak mengakibatkan masalah yang begitu cukup serius dalam masalah lingkungan. Sampah yang dibuang begitu saja berkontribusi dalam mempercepat pemanasan global, karena sampah dapat menghasilkan gas metan (CH4) yang dapat merusak atmosfer bumi.  Adapun tanggungjawab pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah merupakan tanggung jawab pemerintah/pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, yaitu dengan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Kegiatannya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta kerja sama dan kemitraan. Tujuan pengelolaan sampah terpadu ini adalah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam, melindungi fasilitas umum dan mengurangi volume sampah dan biaya pengangkutan sampah.

Tidak berjalannya pola pengelolahan sampah yang melibatkan masyarakat sering kali selain disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta pembinaan yang dilakukan pemerintah, juga dikarenakan kurangnya dukungan terkait penyerapan hasil produksi. Dukungan pemerintah masih belum maksimal dalam mendukung upaya kemitraan dengan kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah. Sejatinya program pengolahan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berkembang dengan baik, mengingat kondisi lahan pertanian yang miskin unsur hara. Studi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 mengenai komposisi sampah di TPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa komponen limbah padat domestik terbesar yang ada di TPA adalah sampah sisa makanan (sampah organik) yaitu sebesar 40,20% dan diikuti oleh komponen sampah plastik sebesar 17,33% (http://dlh.babelprov.go.id/).

Sampah organik yang diolah menjadi pupuk organik dapat digunakan untuk menambah unsur hara dalam tanah sehingga dapat memicu peningkatan produksi dan produktifitas pertanian. Selain itu, sebagai daerah pertambangan banyaknya perusahaan pertambangan dengan kewajiban melakukan reklamasi dapat melakukan kerjasama dalam memanfaatkan hasil pengelolaan sampah masyarakat. Lahan dalam kawasan tambang-tambang mineral mengalami perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah serta lansekap yang sangat signifikan sebagai akibat dari berbagai aktifitas penambangan. Sangat penting untuk mengembalikan kualitas tanah seperti kondisi sebelum kegiatan penambangan sehingga lahan dapat difungsikan kembali untuk pertanian. Dan untuk mengembalikan kualitas tanah maka harus juga dikuti penggunaan pupuk organik. Selain itu pengolahan sampah non organik dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya baik sebagai bahan baku atau sumber energi terbarukan.

Peraturan/kebijakan diperlukan dalam mendukung kesuksesan manajemen pengelolaan sampah, karena akan diikuti dengan penegakan hukum yang memaksa masyarakat. Untuk itu, Pemeritah daerah perlu menyusun kebijakan/ merevisi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Sampah, bernapaskan UU No.23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini karena selain mengatur sanksi juga banyak peluang besar penciptaan sumber PAD baru dan solusi beberapa masalah. Yang tak kalah penting yang harus dilakukan yaitu penerapan regulasi tersebut secara tegas dan bijak. Masih banyaknya kita temui ketidakpedulian masyarakat akan sampah salah satunya karena tidak berjalannya penerapan regulasi tersebut secara tegas dan bijak. Adanya sanksi agar masyarakat menjadi lebih sadar perlunya untuk menjaga kondisi lingkungan sekitar dengan baik demi kenyamanan bersama, dan agar masyarakat menjadi jera untuk tidak membuang sampah sembarangan, sehingga dapat meminimalisir persoalan sampah yang terus meningkat.

Kemudian merubah paradigma masyarakat mengenai sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Membiasakan dan menertibkan warga dalam hal persampahan memang butuh usaha lebih. Mengingat, hal ini terkait kebiasaan. Kurangnya sosisalisasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah turut menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Pembinaan terhadap masyarakat sangat berpengaruh terhadap upaya pengelolaan sampah, sehingga masyarakat akan merasa dilibatkan dan mampu merubah pola pikir dalam memandang sampah dari barang yang tidak bernilai ekonomis menjadi barang yang bernilai ekonomis serta mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah tersebut.

Hal lain yang juga menjadi sangat penting dalam pengelolaan sampah adalah adanya perhatian dan dukungan kebijakan dari pemerintah kepada kelompok masyarakat yang ikut menyerap sampah kota melalui upaya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi serta dukungan penyerapan hasil produksinya. Harus diakui bahwa masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah masih kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan, padahal untuk menjaga kontinuitas usaha, pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan atau menggandeng perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta (sinergi program internal CSR perusahaan tersebut) dalam menyerap produksi masyarakat, sehingga program pengelolaan sampah dapat berkembang. Selanjutnya, kebijakan khusus untuk menerapkan system insentif bagi masyarakat yang telah berhasil mengurangi volume sampah di sumber secara lebih memadai juga perlu untuk diterapkan, seperti penegakan regulasi, pendanaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah terpadu memang sangat penting, namun keterlibatan seluruh stakeholder dalam pengelolaan sampah terpadu akan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih efektif dan efisien. Ini tergantung sikap dan kemauan keras pemerintah untuk meninggalkan cara lama dalam menangani persampahan serta tentu saja dukungan serius dari masyarakat selaku produsen sampah dalam memperlakukan sampahnya sendiri. Hal terpenting yang harus diingat adalah sebesar apa pun kapasitas daya tampung TPA jika pengelolaan sampah masih menggunakan pola lama, maka akan selamanya kita dihadapkan pada persoalan sampah(***).

Related posts